Brazil Mulai Menghukum Berat Koruptor
Brazil, 23 Oktober 2012.

BRASIL – Mahkamah Agung Brasil menjatuhkan hukuman berat bagi para koruptor dalam sebuah pengadilan yang bersejarah bagi negara itu. Para koruptor telah menodai warisan pemerintahan mantan presiden Luiz Inácio Lula da Silva. Gebrakan memberantas koruptor ini sekaligus membangkitkan optimisme akan Brazil yang lebih bersih. Pengadilan korupsi yang berlangsung berbulan-bulan tersebut menyoroti kasus dimana pejabat senior, petinggi bank, dan konsultan berkonspirasi mengalihkan uang rakyat untuk membeli suara Kongres dan mendanai kampanye selama pemerintahan da Silva.

Selasa kemarin, pengadilan memvonis Marcos Valério, salah satu dari 25 terdakwa, dengan hukuman penjara selama 11 tahun. Marcos, konsultan yang terbukti bersalah menyalurkan sejumlah uang, dianggap sebagai tokoh kunci dalam skema korupsi ini. Pembacaan vonis untuk Marcos, yang menuntut balik dan mengaku tidak bersalah, akan dilanjutkan Rabu ini. Kasus ini dikenal juga dengan nama mensalão (gaji bulanan tinggi) yang merujuk pada sejumlah besar uang yang diduga diterima anggota Kongres. Salah satu terdakwa lain, José Dirceu, mantan kepala staff pada masa pemerintahan da Silva, kemungkinan akan menerima hukuman penjara yang sama dengan Marco. José, sempat menjadi kandidat presiden, dituduh menjadi otak skandal korupsi ini. Vonis untuk José paling cepat dibacakan Rabu ini.

José menyangkal semua tuduhan. Da Silva sendiri tidak dituntut dan menganggap kasus pembelian suara ini rekayasa semata. Soraia Mendes, profesor hukum pidana dan konstitusi di Catholic University, Brasilia, menilai hukuman berat yang diterima Marcos juga akan menimpa 24 terdakwa lainnya. “Hukuman tersebut adalah kejutan positif bagi Brazil, terutama karena kasus ini tidak dilupakan dan terdakwa tidak bisa mengelak meskipun mereka pejabat tinggi,” ujarnya. Adanya prospek hukuman penjara terhadap koruptor Brazil merupakan hal baru bagi sebuah negara yang warganya memiliki toleransi tinggi terhadap kasus suap. Mantan presiden Fernando Collor sempat dipanggil oleh parlemen atas dugaan penggelapan uang negara pada 1992, namun ia tidak pernah diseret ke pengadilan dan bahkan kini menduduki jabatan di Senat, dimana ia pernah mengetuai komite etik selama satu periode.

Budaya toleransi itu kini mulai berubah. Hakim ketua pengadilan korupsi, yang juga hakim kulit hitam pertama di Brazil, Joaquim Barbosa, menjadi sampul sebuah majalah mingguan terkemuka di Brazil dengan judul: “Anak Miskin Yang Mengubah Brazil.” Ahli sistem hukum Brazil mengingatkan langkah Brazil dalam memberantas korupsi masih panjang. Fakta bahwa tuntutan korupsi ini membutuhkan waktu tujuh tahun untuk sampai di meja pengadilan merupakan bukti sebuah sistem hukum yang tidak efisien. Undang-undang pidana di Brazil memberikan keistimewaan bagi politikus dan sarjana, sehingga meninggalkan celah bagi terdakwa kelas atas untuk mendapat pengurangan waktu hukuman atau bahkan menghindar dari sebuah kasus. “Kasus Marco ini adalah pengecualian, sebuah langkah yang kecil,”ujar Matthew Taylor, asisten profesor School of International Service, American University yang telah meneliti kasus korupsi di Brazil secara menyeluruh.

Kasus korupsi ini terbukti menjadi terobosan baru dalam sistem peradilan Brazil, terlihat dari pengadilan yang bertempat di Mahkamah Agung yang biasanya digunakan untuk membahas masalah perundang-undangan. Vonis ini menodai warisan pemerintahan da Silva, yang hingga kini menjadi salah satu politikus terpopuler di Brazil. Di mata warga Brazil, da Silva adalah seorang buruh pabrik yang berhasil menjadi presiden dan pembuat kebijakan pro-rakyat, terutama bagi si miskin. Petinggi Partai Buruh yang beraliran kiri, termasuk José, menuduh Mahkamah Agung hanya menargetkan anggota partainya dan menganggap proses tersebut bagian dari konspirasi partai sayap kanan untuk menjatuhkan mereka. Namun para pendukung peradilan korupsi mengingatkan, bahwa mayoritas hakim yang ada ditunjuk oleh presiden dari Partai Buruh, termasuk da Silva.
http://indo.wsj.com/posts/2012/10/24..._top_headlines

----------------------

Korupsi itu merusak sistem, menjadikan transaksi ekonomi menjadi mahal (high cost economy). Oleh sebab itu, terbaik sebenarnya bila hukum kita bisa menyamakan kejahatan korupsi itu dengan perbuatan 'subversi ekonomi' yang harus di hukum berat, mati kalau perlu! Misalnya digantung di Monas.