Partai SRI dan PDS tak bisa ikut Pemilu 2014
Minggu, 28 Oktober 2012 19:50:05

Komisi Pemilihan Umum mengumumkan daftar partai politik yang lolos dan tak lolos verifikasi administrasi. Dari 34 partai politik yang mendaftar, sebanyak 18 partai gurem tak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014. "Ini keputusan final dari KPU menyangkut partai politik yang tak memenuhi syarat administrasi, sedangkan partai politik yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik di kantornya, Minggu (28/10).
http://www.merdeka.com/politik/parta...milu-2014.html




PDS akan datangi KPU, SRI tunggu besok
Minggu, 28 Oktober 2012 22:04:46

Partai Damai Sejahtera (PDS) akan meminta klarifikasi ke Komisi Pemilihan Umum karena dinyatakan tak lolos verifikasi administrasi. KPU mengumumkan sebanyak 18 partai dinyatakan tak memenuhi persyaratan untuk menjadi peserta Pemilu 2014. "Besok kita akan klarifikasi ke KPU. Menurut kami, dokumen dan seluruh tanda bukti sudah dilengkapi kalau dinyatakan tak lulus akan klarifikasi, di mana tak lulusnya," kata Ketua Umum PDS Denny Tewu saat dihubungi merdeka.com, Minggu (28/10).

Mengenai gugatan ke pengadilan, Tewu enggan buru-buru mengambil keputusan. Dia akan meminta keterangan secara detail terlebih dahulu ke KPU. "Kalau dirugikan akan lakukan gugatan, kita pertanyakan sudah lengkap kok tidak lolos," katanya. Ketua Umum Partai SRI Damianus Taufan enggan berkomentar banyak soal pengumuman KPU. "Akan ada jumpa pers besok," ujar Damianus.

Seperti diketahui Ketua KPU Husni Kamil Manik telah mengumumkan secara resmi hasil verifikasi administrasi. "Ini keputusan final dari KPU menyangkut partai politik yang tak memenuhi syarat administrasi, sedangkan partai politik yang memenuhi syarat administrasi selanjutnya akan melakukan verifikasi faktual," ujarnya
http://www.merdeka.com/politik/pds-a...ggu-besok.html


Parpol tak lolos seperti SRI & PDS itu, akibat administrasi di daerah berantakan
Minggu, 28 Oktober 2012 22:42:24


Hadar Gumay

Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyebut penyebab gagalnya 18 parpol dalam verifikasi administrasi lantaran masalah kepengurusan di daerah. Parpol diharuskan mempunyai sedikitnya 50 persen kepengurusan di tingkat kabupaten dan 70 persen di tingkat provinsi dan harus disertai dengan dokumen asli. "Mereka kesulitan didetail yang sangat luas seperti kepengurusan di kecamatan, itu kan dokumennya banyak, harus asli harus ini, itu. Persoalannya di pusat semuanya baik-baik saja, giliran di daerah, kecamatan kesusahan mereka," kata Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay di kantornya, Minggu (28/10).

Namun Hadar enggan menjelaskan siapa-siapa saja partai yang mengalami hal demikian. KPU pun menjelaskan itu merupakan UU yang harus ditaati setiap Parpol. "Saya tidak bisa mengatakan siapa juaranya. Saya kurang lebih tahu ini mana yang paling hebat kayaknya mulus tapi kami ga bisa sebutkan. Saya belum boleh menyebutkan detail itu rapor parpol masing-masing. Kan UU begitu (pemangkasan parpol) bukan karena KPU tapi UU," katanya.

KPU juga sudah bersiap jika memang nantinya ada gugatan terkait pengumuman lolos tidaknya parpol dalam verifikasi administrasi. Parpol yang tak lolos pun dipersilahkan melapor dan membawanya ke meja peradilan. "Sudah final (keputusan) kecuali kami digugat di pengadilan, pengadilan mengatakan lain menjadi tidak final kalau di ke PTUN bisa saja. Kalau pengadilan mengatakan, semua harus tunduk pengadilan tapi kami tidak bisa karena sudah final memutuskan ini. Bukan ngarang-ngarang," tutupnya.
http://www.merdeka.com/politik/parpo...erantakan.html

-----------------------

Kalau bicara nasib Sri Mulyani, meskipun parpol pengusungnya kagak lolos seleksi KPU, tak ada masalah, sebab dia kayaknya akan diminta DEMOKRAT untuk menjadi Wapresnya kelak. Yang kacian itu nasib parpol PDS, tenggelam untuk selamanya ...