Ada yang terlupakan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur Joko Widodo ketika menyusun daftar prioritas dalam benah-benah di sektor transportasi. Mereka membekukan rencana proyek mass rapid transit, mempertimbangkan kembali monorel yang sebenarnya telah dicoret dari daftar oleh pemimpin sebelumnya, dan secara spontan mengungkapkan niat meremajakan angkutan bus sedang.

“Tapi mereka belum pernah sekalipun membuat hearing atau diskusi dengan kami,” kata Ketua Fraksi Demokrat DPRD DKI, Aliman Aat, yang juga duduk di Komisi B (Bidang Perhubungan).

Menurut Aliman, eksekutif dan legislatif semestinya bekerja sama dan bersinergi untuk menyelesaikan berbagai masalah, termasuk transportasi. Dia menunjuk contoh rencana Jokowi dengan monorel. “Kalau mau dilanjutkan, perlu kesepakatan dengan DPRD, terlebih proyek ini melibatkan pemerintah pusat,” katanya.

Khusus untuk moda transportasi monorel itu, Aliman juga menyatakan bahwa DPRD sudah membentuk panitia khusus pada 2006 dan mengeluarkan rekomendasi. Rekomendasi itu digunakan di antaranya oleh Gubernur Fauzi Bowo ketika memutuskan tak melanjutkan proyek yang terkatung-katung itu tahun lalu.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Selamat Nurdin, membenarkan pernyataan Aliman. “Kami di DPRD tak pernah di-sounding,” tuturnya. Bahkan dia terkaget-kaget dengan gaya pemerintahan Jokowi yang disebutnya seperti reality show.

Jokowi, kata dia, seharusnya menuangkan program yang akan dilakukan dalam dokumen resmi pemerintah daerah, yaitu program jangka menengah daerah. Selamat mengusulkan, Jokowi menerbitkan instruksi gubernur untuk langkahnya menahan semua proyek yang tengah berjalan.




[URL=" [url]http://bit.ly/RsSjgN[/url] "]SUMBER[/URL]


maksudnya iini supaya ada bisa ada deal2 sebelum proyek jalan gitu yah...