Anggaran perjalanan dinas pegawai negeri sipil dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2013 hanya dipangkas 10-15 persen dari rencana semula 40 persen. Menteri Keuangan Agus Martowardojo mengatakan pemangkasan anggaran perjalanan dinas akan disesuaikan dengan kebutuhan, tugas, dan fungsi di tiap kementerian dan lembaga.

"Setelah itu, direalokasikan ke belanja modal kementerian dan lembaga yang bersangkutan," kata Agus dalam sidang paripurna tentang APBN 2013 di kompleks parlemen, Senayan, Selasa 23 Oktober 2012.

Menurut dia, belanja perjalanan dinas akan dibahas kembali bersama komisi terkait. Hasilnya akan diputuskan dalam rapat kerja antara Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat dan pemerintah.

Dalam APBN 2013, anggaran belanja disepakati Rp 1.683 triliun. Jumlah sebesar itu dikucurkan untuk belanja pemerintah pusat Rp 1.154,4 triliun, termasuk belanja pegawai Rp 241,1 triliun dan belanja barang Rp 167 triliun. Sedangkan transfer daerah dianggarkan sebesar Rp 528,6 triliun.

Ketua Badan Anggaran DPR Ahmadi Noor Supit menyatakan penghematan biaya perjalanan dinas akan disalurkan untuk belanja modal kementerian dan lembaga. "Jumlahnya akan disesuaikan dengan kebutuhan," ujarnya.

Koordinator Investigasi dan Advokasi Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran Uchok Sky Khadafy menilai DPR telah gagal memperjuangkan rencana awal mereka. Semula DPR menyatakan akan memangkas ongkos perjalanan dinas 40 persen dari RAPBN 2013. "Seharusnya DPR konsisten memperjuangkan 40 persen, tapi kalah saat berhadapan dengan Kementerian Keuangan," ucapnya kemarin.

Kegagalan DPR karena lembaga ini tidak memiliki argumentasi. Dalam perhitungannya, anggaran perjalanan dinas bisa ditekan hingga 40-50 persen dari sekitar Rp 19 triliun yang diajukan pemerintah. Kesepakatan 10-15 persen dinilai Uchok terlalu kecil. "Sayang, DPR tidak serius, jadi DPR tidak mempergunakan hak bujet mereka untuk menekan Kementerian Keuangan," katanya.