JAKARTA (Pos Kota) – Pemprov DKI Jakarta memiliki gagasan membeli seluruh armada Metromini dan Kopaja sebagai upaya perbaikan kualitas angkutan umum karena banyak yang tidak laik jalan.

Sistem setoran akan dihapus dan diganti dengan gaji. Sopir dan kondektur akan memperoleh penghasilan sekitar Rp3,5 juta hingga Rp5 juta. Dengan sistem ini, diharapkan ulah tidak disiplin pengemudi angkutan umum yang sering dikeluhkan warga bisa dikurangi.

Menurut Wakil Gubernur DKI, Basuki Tjahaja Purnama, rencananya armada juga akan diganti dengan bus yang lebih besar. “Bisa saja nanti busnya seperti busway sehingga bisa mengambil penumpang di halte busway,” ujar Basuki, di Balaikota, Rabu (17/10).

Alternatif lain dalam pemenuhan armada ini, tidak menutup kemungkinan pihaknya melibatkan perusahaan swasta. “Misalnya saja perusahaan A yang biasanya memasang iklan hingga Rp1,5 miliar kita arahkan uangnya lebih baik dibelikan bus saja. Nanti di bus tersebut tertera produk dari perusahaan tersebut,” jelasnya.

PEREMAJAAN

Secara terpisah, Gubernur DKI, Joko Widodo, menyatakan peremajaan terhadap angkutan yang tak layak operasi perlu dilakukan demi kenyamanan dan keamanan para penumpangnya.

“Kita sudah diskusi dengan Kepala Dinas Perhubungan soal peremajaan bus kota ini. Apakah polanya berupa hibah atau subsidi. Masih dikaji dulu. Yang pasti kita harus membangun nilai-nilai baru, sistem yang baru dan perlu kontroling di lapangan yang ketat,” ujar Jokowi saat meninjau ke Terminal Kampung Melayu, Jakarta Timur, kemarin.

Dalam kunjungannya, Jokowi banyak menemukan bus kota berusia di atas 15 tahun. Banyak pula kondisi armada Kopaja yang remnya tidak berfungsi normal, body keropos, dan tidak memiliki speedometer. Bahkan sejumlah awak bus tampak tidak mengenakan seragam sehingga membuat bingung. Apakah itu sopir batangan atau sopir tembak?

“Coba, ini di ibukota negara loh. Perlu ada peremajaan total. Gak tahu itu pakai pola subsidi atau pola hibah. Jangan suruh mereka untuk beli, gak mungkin, Sampai kapan pun gak mungkin,” ucap Jokowi didampingi Kepala Dinas Perhubungan DKI, Udar Pristono.

MEMBAHAYAKAN

Menanggapi hal ini, Ketua Umum Koperasi Angkutan Umum Jakarta (Kopaja), Nanang Basuki, mengatakan, saat ini memang banyak armada Kopaja yang kondisinya memprihatinkan. Perlu diremajakan. Jika dibiarkan dikhawatirkan membahayakan keselamatan bagi penumpang.

Dalam catatan Nanang, saat ini seluruh armada Kopaja yang ada 1.479 unit, 70 persen di antaranya usianya sudah di atas 15 tahun. Dari yang 70 persen itu banyak bus tidak layak operasi namun tetap beropasi.
“Peremajaan sebenarnya telah dilakukan di sejumlah trayek. Kami juga keinginan melakukan peremajaan tapi kalau oleh Kopaja sendiri jelas tidak mungkin. Perlu ada bantuan dari Pemprov DKI dan perbankan,” jelasnya.

Pihaknya berharap, jika terjadi peremajaan maka pola yang diterapkannya berupa hibah. Selain biayanya sangat ringan prosesnya mudah, ada bantuan dari pemerintah. Namun sebelum peremajaan, perlu perubahan sistem terlebih dulu.

RP1,5 TRILIUN

Ketua Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ), Azas Tigor Nainggolan, menyatakan setuju dengan langkah Pemprov DKI tersebut. Namun, untuk merealisasikan butuh biaya tinggi. Misalnya saja sesuai data, di Jakarta terdapat 4.944 unit armada Kopaja dan Metromini.

Dari jumlah tersebut hampir 70 persen armada telah berusia uzur. Artinya hampir sekitar 3 ribu unit perlu diremajakan. Jika setiap bus harganya Rp500 juta diperlukan dana sekitar Rp1,5 triliun. “Ini yang harus dipikirkan. Apakah mungkin dana sebesar ini bisa digelontorkan melalui dana hibah,” ujar Azas.

MRT TERANCAM

Sementara itu, impian warga Jakarta bisa menikmati transportasi massal modern dan canggih seperti Mass Rapid Transit (MRT) terancam tertunda. Hal ini menyusul langkah Pemprov DKI di bawah kepemimpinan Jokowi yang akan mengkaji ulang proyek itu.

Wagub Basuki mengatakan pemaparan ulang dilakukan karena pihaknya menerima hasil kajian Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI). Dari hasil kajian MTI, terlihat pembangunan MRT Jakarta sangat mahal.

“Karena itu kita akan meminta PT MRT Jakarta untuk paparan ulang. Kami ingin melihat apakah sudah sesuai atau belum. Prinsipnya gubernur kan sederhana kalau bisa membuktikan itu tidak mahal ya jalan, toh bukan duit kita kok. Tetapi itu harus dihitung,” jelas Basuki. (guruh/yulian/ak/o)