JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo, Selasa (16/10/2012) sore, menemui Menteri Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. Dalam kunjungannya, Jokowi meminta izin penyelesaian program-program yang akan dilaksanakan.

"(Kantor) kita kan bertetangga. BUMN kan punya banyak kemampuan untuk bisa menyumbang program-program yang dijalankan oleh Jokowi," kata Dahlan selepas pertemuan dengan Jokowi di kantor Kementerian BUMN Jakarta, Selasa (16/10/2012).

Menurut Dahlan, program-program yang akan dilakukan oleh Kementerian BUMN dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta ada yang bisa dilakukan secara bersamaan. Di satu sisi, perlu izin dari Kementerian BUMN dan di sisi lain perlu ada izin juga dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Pemprov DKI Jakarta).

Salah satu proyek itu menyangkut masalah perlintasan kereta api (KA). Nantinya, frekuensi lalu lintas KA akan dibuat dengan jarak lebih rapat. Dahlan mengatakan, pada Maret tahun depan, frekuensi kereta api di Jabodetabek akan mencapai 7 menit sekali dari frekuensi saat ini yang masih 8 menit sekali. Adapun pada November 2013, lalu lintas KA akan menjadi 6 menit sekali. "Jadi, nantinya palang pintu kereta api akan semakin banyak ditutup. Ini tentu saja akan menjadi masalah perlintasan," ujarnya.

Dahlan pernah mewacanakan pembangunan underpass di bawah perlintasan kereta api dan jalan raya. Lintasan bawah tanah ini tidak akan menyebabkan antrean kendaraan di jalan raya.

Selain masalah perlintasan kereta, Dahlan juga menyetujui agar lahan-lahan di sekitar stasiun kereta api tidak dijadikan pusat pertumbuhan bisnis, tetapi bisa menjadi pusat permukiman baru. Caranya dengan membangun rumah susun sederhana milik (rusunami) atau apartemen murah untuk warga.

"Jadi nanti gaji setiap orang tidak akan habis untuk transportasi saja. Bayar KRL sudah Rp 8.000, tapi harus ngojek sampai Rp 15.000, kan habis biayanya. Beda kalau ada apartemen di sekitar stasiun, warga tinggal jalan kaki," ujarnya.

Selain itu ada wacana untuk membangun monorel dari Bekasi ke pusat kota Jakarta. Monorel ini dimaksudkan untuk mengurangi kemacetan, khususnya tol dalam kota dari Bekasi ke Slipi. "Jadi, idenya ini membawa orang ke suatu tempat, bukan mobilnya yang dibawa," kata Dahlan.

Sementara itu, Joko Widodo menjelaskan, rencana yang telah dirancang oleh Kementerian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta hanya perlu dikerjakan. "Kita ini ingin bicara yang konkret, baik soal monorel, pembangunan apartemen di dekat stasiun, hingga pembangunan rumah di kawasan kumuh. Saya ingin target secepatnya selesai karena masyarakat ingin cepat dapat manfaatnya," kata Jokowi.