Jakarta (CiriCara.com) - Front Pembela Islam (FPI) meminta agar Wakil Gubernur Terpilih, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak boleh memegang lembaga Islam di pemerintah Jakarta. Permintaan ini pun kabarnya sudah disepakati oleh Ahok.



“Pak Ahok sudah mengatakan setuju (tidak akan membina lembaga-lembaga Islam). Ibu Enda (Sekretaris Komisi A) sudah bertemu dengan Pak Ahok,” ujar Ketua Kesbangpol DKI, Zainal Mustafa seperti dikutip VIVAnews, Selasa (9/10/2012) kemarin.

Zainal menuturkan bahwa Pak Ahok sudah sepakat, hal-hal yang terkait agama tidak akan dia pegang. Terutama lembaga-lembaga Islam yang ada di pemerintah DKI Jakarta, pasalnya Ahok merupakan orang non muslim.

Sebelumnya, FPI mendesak DPRD Jakarta untuk menunda pelantikan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahok. Pasalnya, UU menyatakan bahwa Wakil Gubernur DKI Jakarta akan menjabat di beberapa lembaga Islam. FPI menilai Ahok tidak boleh mejabat di lembaga Islam karena ia bukan orang Islam (non muslim).

FPI pun meminta DPRD Jakarta untuk segera merevisi aturan Undang-Undang tersebut. Jika belum direvisi, maka pelantikan Ahok sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih tidak boleh dilaksanakan.

“Soal itu memang tidak terlalu sulit. Yang akan memegang tugas itu kan gubernur terpilih. Atas dasar itu, kita akan sampaikan ke gubernur terpilih,” ujar Zainal.

Zainal menegaskan masalah kelembagaan Islam di pemerintah Jakarta sudah selesai. Ahok sudah sepakat tidak akan memegang lembaga Islam. Nantinya, kepemimpinan lembaga Islam ini akan dijabat oleh kandidat yang ditunjuk langsung oleh Gubernur Terpilih, Jokowi.

“Jadi, ini sudah selesai. Kepala biro yang membidangi atau badan yang membidangi bisa ditunjuk oleh gubernur terpilih (Jokowi),” ujar Zainal.

Itu artinya, pelantikan Ahok dan Jokowi akan tetap dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan sebelumnya. Masalah kelembagaan yang menyangkut agama Islam tidak akan dipegang oleh Ahok.