Hutan Indonesia merupakan paru-paru dunia, yang dapat menyerap karbon dan menyediakan oksigen bagi kehidupan di muka bumi ini. Fungsi hutan sebagai penyimpan air tanah juga akan terganggu akibat terjadinya pengrusakan hutan yang terus-menerus. Hal ini akan berdampak pada semakin seringnya terjadi kekeringan di musim kemarau dan banjir serta tanah longsor di musim penghujan. Pada akhirnya, hal ini akan berdampak serius terhadap kondisi perekonomian masyarakat.


Laju kerusakan lingkungan pulau-pulau di Indonesia mencapai 1,1 juta hektare setiap tahunnya. Terbesar terjadi di sejumlah kawasan hutan lindung dan konservasi karena aktifitas perambahan dan pertambangan batu bara.


Terparah terjadi di Pulau Jawa dengan indek kerusakan lingkungan hidup mencapai 53,5 persen.



Kerusakan lingkungan ini yang menjadi penyebab utama peningkatan bencana alam banjir dan tanah longsor di sejumlah kota/kabupaten di Jawa. Laju rehalibilitasi hanya 0,5 juta hektare setiap tahunnya sehingga tingkat perbaikan lingkungan tidak mampu mengejar kerusakan hutan.



Ironinya adalah kehancuran ekologi sejumlah kawasan di Tanah Air adalah karena eksploitasi Hutan, pesisir, dan daerah aliran sungai yang dieksploitasi habis-habisan.


Menurut FAO, Indonesia termasuk negara perusak hutan terbesar di dunia dengan laju kerusakan 2% atau 1,87 juta hektare (ha) per tahun yang berarti setiap hari terjadi kerusakan hutan seluas 51 km persegi. WWF dan Greenpeace menempatkan Indonesia di peringkat tertinggi pembabatan hutan dunia dengan rekor 1,6 juta ha per hari di Kalimantan, Papua, dan Sumatera,


Indonesia menghancurkan kira-kira 51 kilometer persegi hutan setiap harinya, setara dengan luas 300 lapangan bola setiap jam – sebuah angka yang menurut Greenpeace layak menempatkan Indonesia di dalam the Guinness Book of World Records sebagai negara penghancur hutan tercepat di dunia.


Total luas hutan di Indonesia sebesar 180 juta hektar, sebanyak 21 persen atau 26 juta hektar telah dijarah dan musnah. Deforestasi hutan di Indonesia paling besar disumbang oleh kegiatan industri, penyalahgunakan HPH dan pembalakan liar (penebangan hutan mencapai 40 juta m3/ setahun), dan pengalihan fungsi hutan menjadi perkebunan/ perumahan.


Bertolak belakang dengan penegakan hukum yang tumpul, 47 perusahaan berperingkat hitam belum dikenai sanksi apapun.