JAKARTA - Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDIP, Eva Kusuma Sundari menyesalkan aksi premanisme yang dipamerkan oknum Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) Pemuda Pancasila kepada Wakil Pemimpin Redaksi Radar Bogor, Faturrahman S Kanday.

“Sangat disesalkan penyelesaian konflik menggunakan kekerasan. Kita semua bertanggung jawab untuk menjaga kehidupan bernegara secara beradab. Jika terpaksa, tempuh jalur hukum untuk menuntut keadilan. Bukan dengan kekerasan,” tegas Eva kepada Radar Bogor (JPNN Group), Selasa (9/10).

Menurut Eva, aksi pemukulan dan premanisme menunjukan sikap ketidakdewasaan dalam penyelesaian masalah. Semua elemen masyarakat seharusnya serius mengembangkan demokrasi. Sesuai nilai-nilai Pancasila yang dasarnya adalah musyawarah untuk mencapai mufakat. Jika gagal mencapai mufakat, maka dipersilakan menempuh jalur hukum sesuai Undang-Undang. “Kan ada hak jawab. Jangan main pukul. Hentikan kekerasan pada insan pers!,” cetusnya.

Sekretaris Departemen Wanita DPP PDI Perjuangan ini menambahkan, kekerasan yang diterima oleh wartawan sudah sangat merisaukan. Ia mendesak adanya perhatian lebih dan ketegasan dari aparat penegak hukum. Seharusnya, penyaluran kekecewaan sesuai praktik universal dalam penghormatan konstitusi dan hak asasi manusia (HAM).

“Kondisi ini juga dampak dari minimnya upaya pemerintah mengungkap kebenaran terkait gerakan 30 September. Akan terus memicu kontroversi-kontroversi. Jadi, sumber persoalan justru datang dari sikap tidak jujur pemerintah yang menyulut konflik-konflik terbuka dan tertutup,” tukasnya.

Aksi kekerasan terhadap wartawan di kota hujan bukan kali ini saja terjadi. Pada Januari 2009 lalu, seorang reporter Megaswara TV, Iman Abdurahman dianiaya petugas keamanan di pusat perbelanjaan Taman Topi Square. Selain itu, wartawan Radar Bogor, Rico Simanjuntak dan wartawan RRI Bogor, Yofri Haryadi pun sempat menerima tindak kekerasan saat menunaikan tugas jurnalistik.

Terakhir, pada 2011 lalu, wartawati Harian Metropolitan, Eka Rachmawati pun sempat menjadi korban penculikan akibat sengketa pemberitaan tentang razia Pekerja Seks Komersial (PSK) di sebuah hotel kelas melati di Kota Bogor

EMBER