Jakarta, beritaprima.com — Tersangka sejumlah kasus korupsi, Nazaeuddin tak henti-hentinya menyerang kubu Anas Urbaningrum, Ketua Umum Partai Demokrat. Tak tanggung-tanggung, Nazaruddin menuding Wakil Sekjen DPP Partai Demokrat Saan Mustopa sebagai aktor utama mengatur korupsi program pengadaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dan Pekerjaan Supervisi Pembangkit Listrik (PSPL) di Kemenakertrans.

Skandal proyek di Direktorat Jenderal Pembinaan dan Pengembangan Masyarakat Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi itu terjadi pada 2008.

“Malam waktu pertemuan di rumah dinas Kemnakertrans itu yang mengatur semua adalah Anas Urbaningrum, saya dan Erman Suparno, serta Saan Mustopa. Tapi yang mengatur proyek PLTS itu Saan Mustopa,” kata Nazaruddin, kemarin.

“Saya tidak tahu total yang diterima Pak Erman berapa, tapi yang diambil Saan dari perusahaan untuk serahkan ke Erman sebesar US$50 ribu. Saya ada kwitansi tanda tangan Saan Mustopa dan telah diserahkan ke KPK,” ujarnya seusai menjalani pemeriksaan.

Sehingga, sangat mungkin Saan tidak bisa membantah soal keterlibatan dia dalam PLTS, karena sudah ada bukti otentik bahwa Saan yang mengambil uang tersebut. Kini Saan dalam posisi tersudut. Nazar mengungkapkan, ketika pemanggilan Saan oleh KPK beberapa waktu lalu, tidak mungkin Saan mengaku karena akan langsung ditetapkan sebagai tersangka.

Saan diperiksa KPK pada 26 September 2012. Saan membantah ada pertemuan dan mengenal Erman Suparno. “Saya tidak pernah ketemu sama Erman. Kenal aja tidak dan bayangan tentang itu saja saya tidak tahu sama sekali. Apalagi 2008. Makanya saya dipanggil juga tidak paham,” ujar Saan.

Mana yang benar? Keterangan Nazar atau Saan? Hal ini membuat publik dan media kian penasaran.

Dalam kasus PLTS, KPK menetapkan istri Nazaruddin, Neneng Sri Wahyuni, sebagai tersangka. Penetapan ini hasil dari pengembangan kasus korupsi PLTS yang melibatkan pejabat Kemenakertrans, Timas Ginting. Timas terbukti menyalahgunakan kewenangannya sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) PLTS yang memberikan keuntungan Rp2,7 miliar melalui PT Alfindo Nuratama kepada Neneng dan Nazaruddin dari total proyek senilai Rp8,9 miliar.

PT Alfindo adalah perusahaan yang dipinjam benderanya oleh PT Anugerah Nusantara (Grup Permai) milik Nazaruddin dan Neneng. Peminjaman bendera dilakukan oleh Direktur Administrasi Grup Permai, Marisi Martondang untuk digunakan karyawan Grup Permai, Mindo Rosalina Manulang atas sepengetahuan Nazaruddin dan Neneng.

Setelah mendapatkan pembayaran tahap pertama, PT Alfindo mensubkontrakkan pekerjaan proyek tersebut ke PT Sundaya Indonesia dengan nilai Rp5,29 miliar. Sementara pembayaran yang diterima PT Alfindo dari Kemennakertrans sebesar Rp8,9 miliar. Selisih nilai proyek dengan nilai penyubkontrakan ke PT Sundaya senilai Rp2,7 miliar itu kemudian dianggap sebagai kerugian negara dalam kasus ini.

Dalam kaitan ini, posisi Saan menjadi tersudut akibat serangan Nazaruddin. Jika KPK memperoleh cukup bukti atas keterlibatan Saan Mustopa dalam korupsi struktural ini, maka karir politiknya di ujung tanduk.

Tuding Anas

Tak cukup hanya menyerang Saan, Nazar juga menuding Anas Urbaningrum ikut berperan. Nazaruddin menegaskan pertemuan di kediaman Mantan Menakertrans, Erman Suparno diatur oleh Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum. Pertemuan itu membahas proyek pengadaan PLTS senilai Rp8,9 miliar.

” Saya lupa itu kapan, tapi yang pasti terjadinya malam. Waktu pertemuan itu yang mengatur semua mas Anas, waktu itu ketemu saya, Erman Suparno, terus Saan Mustopha,” ungkap Nazaruddin,

Sementara yang mengatur proyek yang memakan biaya sebesar Rp8,9 miliar itu adalah Wasekjen DPP Partai Demokrat, Saan Mustopha. “Yang ngatur proyek PLTS itu mas Saan (Mustopha),” tandas Nazaruddin.

Pada pemeriksaan sebelumnya, Kamis (13/9), mantan Bendahara Umum Partai Demokrat itu kembali “bernyanyi” soal kasus dugaan korupsi proyek pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2008.

Selain kembali menyebut keterlibatan Anas Urbaningrum dalam proyek tersebut, Nazaruddin mengatakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi saat itu menerima aliran dana proyek.

Menurut Nazaruddin, ada pertemuan antara dirinya, Anas, Saan Mustofa, dan Menakertrans untuk membahas proyek tersebut. Pertemuan itu berlangsung di rumah dinas Menakertrans. “Ini zamannya sebelum Muhaimin, ada pertemuan Menaker, saya, Anas, Saan Mustofa di rumah dinas Menaker,” ungkapnya waktu itu.

Imbas nyanyian Nazaruddin ini, KPK juga melakukan pemeriksaan terhadap Saan Mustopha. Tapi, Saan menyangkal ikut dalam pertemuan itu. Saan bahkan mengaku tak mengenal mantan Menakertrans Erman Suparno. Dalam kasus ini, Neneng Sri Wahyuni telah ditetapkan sebagai tersangka untuk kasus yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 3,8 miliar. Dalam kasus ini, diduga Neneng sebagai perantara dalam proyek PLTS di Kemenakertrans tahun 2008. Proyek itu memakan biaya sebesar Rp 8,9 miliar.

Yang menarik, tudingan Nazar ini seolah menjadi angin segar bagi politisi Demokrat kubu non Anas. Sebut saja misalnya Ruhut Sitompul. Bekas anggota tim sukses Anas yang kini dikabarkan menyeberang ke kubu Marzuki Alie ini mengamini ‘nyanyain’ Nazar.

Menurut Ruhut, ocehan Nazaruddin didasari oleh fakta. “Legowolah siapa-siapa saja yang disebut-sebut. Nazar itu bukan orang gila yang sembarangan sebut orang,” tegas Ruhut di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (4/10/2012).

Semestinya, nama-nama yang disebut-sebut Nazaruddin itu bersikap ksatria. “Kawan-kawan yang disebut itu seharusnya malu, tidak mungkin dia (Nazaruddin) menyebut-nyebut sembarangan,” kata Ruhut.

Menurutnya, ocehan Nazaruddin itu tidak melenceng. Untuk itu, beberapa nama itu tidak akan lama lagi akan terseret hukum. “Aku yakin, siapapun nama-nama yang disebut Nazar itu pasti kena. Nazar itu benar kok omongannya,” tegasnya. (http://beritaprima.com)