Islamedia - Pada pidato Sidang Majelis Umum PBB ke-67, selasa (25/9/2012), Presiden SBY mengusulkan protokol anti penistaan terhadap agama yang kini marak dimana-mana. Agama apapun, khususnya Islam.

Usulan protokol anti penistaan agama ini mendapat pro dan kontra.

Jazuli Juwaini, anggota DPR dari Fraksi PKS mendukung langkah Presiden SBY ini.

"Saya mendukung sekali apa yang dilakukan oleh Presiden SBY tentang protokol antipenistaan agama. Karena perdamaian sangat dibutuhkan di dunia ini. Saya kira usulan yang disampaikan Presiden SBY luar biasa," ujarnya.

"Orang kerap mengatasnamakan kreativitas tapi melukai sekelompok masyarakat beragama, oleh karena itu saya harap dunia mendukung usulan Presiden SBY. Kita akan dorong dari parlemen." Jelasnya.

"Kita dukung apa yang dilakukan presiden. Kalau ada anggota parlemen yang tidak mendukung, apalagi ini idenya bagus, anggota parlemen ini nggak boleh dipilih lagi. Fraksi PKS akan mendukung full usulan tersebut."

Rekan se-fraksi Jazuli di DPR, Almuzammil Yusuf, juga berkomentar yang sama. "PKS mengapresiasi solusi yang ditawarkan oleh Presiden SBY di forum sidang PBB untuk menghentikan segala bentuk penistaan melalui protokol internasional."

Sedangkan di dalam negeri, kata Muzzammil, PKS akan menginisiasi Rancangan Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama untuk mengatasi berbagai konflik antar masyarakat selama ini.

Tapi nada yang berbeda datang dari PDIP dan aktivis HAM. Mereka menolak usulan protokol anti penistaan agama.

Helmy Fauzi, anggota DPR dari FPDIP, usulan ini kontradiktif dengan banyaknya kasus-kasus diskriminasi terhadap penganut agama minoritas seperti Syiah dan Ahmadiyah di Indonesia. Selain itu, kata Helmy, Undang-Undang Penodaan Agama (PNPS Nomor 1/1965) yang berlaku di Indonesia saja perlu banyak perbaikan. Upaya untuk memperbaikinya lewat gugatan ke Mahkamah Konstitusi, dua tahun lagi, gagal.

Helmy mempertanyakan protokol macam apa yang hendak ditawarkan SBY pada dunia, sedangkan di Indonesia sendiri protokol antipenistaan agama yang berlaku, dinilai melanggar HAM. “Seharusnya SBY menyelesaikan urusan di dalam negeri dulu,” ujarnya.

Selain itu, kelompok Kerja Hak Asasi Manusia (Human Rights Working Groups-HRWG) menilai usulan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk membuat protokol tentang penistaan agama akan berdampak negatif.

Menurut HRWG, jika protokol ini dimaksudkan untuk meredakan gejolak kekerasan berbasiskan agama, proposal ini malah akan membolehkan kekerasan berbasis agama. “Khususnya ke kelompok minoritas,” kata Rizka Argadianti Rachmah dari HRWG. Menurutnya, seharusnya mengingatkan semua anggota PBB tentang Resolusi Dewan HAM PBB yang diadopsi pada 18 Maret 2011 sekaligus memperkuatnya. Resolusi yang berjudul Combating Intolerance, Negative Stereotyping, Stigmatization of, and Discrimination, Incitement to Violence and Violence Against Persons Based on Religion and Belief itu juga merupakan sumbangsih Kementerian Luar Negeri Indonesia bersama Organisasi Kerja Sama Islam. (ismed/berbagai sumber)

http://www.islamedia.web.id/2012/09/...okol-anti.html