[SPOILER]




Sumber: [url]http://foto.detik..com/readfoto/2012/08/30/112651/2003007/157/2/16-500-e-ktp-siap-dibagikan991105462[/url]

Jakarta Proyek e-KTP sontak menyulap PT Sandipala Artha Putra. Perusahaan ini sebelumnya selalu sepi karena bangkrut. Tapi begitu Konsorsium PT Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI) memenangkan tender e-KTP, Sandipala mendadak berubah.

Maklum Sandipala tergabung dalam konsorsium PNRI. Konsorsium ini memenangkan tender proyek e-KTP senilai hampir Rp 6 triliun yang digagas Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kini perusahaan security printing yang beralamat di Jalan Narogong Km 15, Cibinong, Jawa Barat sangat sibuk meski di akhir pekan. Perusahaan ini menangani percetakan KTP sebanyak 170 juta lembar, yang merupakan bagian dari program e-KTP.

"Iya sekarang sedang sibuk nangani cetakan e-KTP. Jadi pada lembur semua," ujar Abdul Hamid, petugas keamanan di PT Sandipala, kepada detik+. Hamid menjelaskan, saat ini proses pembuatan e-KTP ditangani tidak kurang dari 20 karyawan.

Kesibukan yang sekarang dialami PT Sandipala berbeda bila dilihat beberapa bulan sebelumnya. Sebab pada Maret 2011, PT Sandikala Arthaputra terpaksa dilego oleh pemiliknya, Hari Sapto. Perusahaan ini dijual ke Paulus Tanos seharga Rp 15 miliar. Hari menjual perusahaan yang biasa mencetak KTP, Ijazah, Visa, ATM, rapor, dan paspor, ini karena selalu merugi.Bahkan perusahaan tersebut terpaksa tidak bisa lagi menangani order cetakan dari pemerintah karena sudah di-grounded.

Dari dokumen PT Sandipala yang diperoleh detik+ tertulis, saat di take over PT Sandipala tidak lagi memiliki izin untuk produk security printing. Bahan baku kertas security impor maupun lokal (security paper) juga tidak tersedia. Selain itu tax clearance (surat keterangan fiskal) PT Sandipala pada 2009 dan 2010 bermasalah. Sehingga tidak dapat mengikuti proyek atau tender dari pemerintah, baik dari kementerian, pemda, KPU, KPUD, serta lembaga pemerintahan yang lain.

Karena kondisi yang memprihatinkan tersebut, manajemen kemudian membuat beberapa skema untuk menentukan nasib 92 karyawannya. Dalam dokumen itu juga tertulis besaran angka pesangon seandainya opsi PHK dipilih. Masing-masing karyawan jika di PHK akan mendapat pesangon berkisar Rp 2,7 juta-Rp 3,7 juta.

Tapi siapa sangka, setelah dibeli Paulus Tanos, kondisi perusahaan jadi berubah. Sandipala langsung bisa ikut konsorsium di bawah bendera PNRI, BUMN yang bergerak di bidang percetakan dan penerbitan.

Masuknya PT Sandipala dalam korsorsium PNRI dianggap beberapa konsorsium peserta tender maupun perusahaan yang ikut dalam konsorsium PNRI terasa janggal. Apalagi pemiliknya yang baru, Paulus Tanos, selama ini usahanya hanya bergerak di bidang kelistrikan atau panel listrik. Bukan percetakan security.

Kecurigaan pun muncul. Sebab setelah ditelusuri bos PT Sandipala merupakan kolega dekat Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi. Paulus akrab dengan Gamawan saat sang menteri masih menjadi gubernur Sumatera Barat. Sumber detik+ menyatakan Paulus sering menangani proyek listrik di Sumbar.

"PT Sandipala yang bangkrut itu hanya digunakan benderanya saja. Itulah yang saya tidak suka," jelas salah satu pengusaha yang tergabung dalam konsorsium PNRI, yang minta namanya dirahasiakan.

Rupanya bukan hanya ikutnya Sandipala dalam konsorsium peserta tender. Ikutnya PNRI dalam tender juga dipertanyakan. Sebab profil usaha PNRI selama ini punya catatan buruk. Bahkan berdasarkan laporan kinerja BUMN pada 2010 PNRI masuk dalam daftar BUMN yang selalu merugi. Hasil audit di Kementerian BUMN, PNRI tercatat mengalami kerugian sebesar Rp 1,1 miliar pada 2010.

"PNRI saat ini lebih banyak melemparkan order cetakan ke pihak ke-3. Supaya dapat untung. Kalau ditangani sendiri PNRI justru rugi. Karena alat-alatnya sudah lawas semua dan biaya perawatannya sangat tinggi," jelas sumber tersebut.

Melihat profil kedua perusahaan yang tergabung dalam konsorsium untuk ikut tender, membuat para peserta lain merasa curiga. Apalagi konsorsium itu dimenangkan panitia lelang dalam proyek e-KTP. Itu sebabnya para peserta tender menduga jika kedua perusahaan tersebut hanya dijual benderanya saja. Supaya beberapa pihak bisa kecipratan uang proyek e-KTP yang nilainya jumbo tersebut.

Handika Honggowongso, kuasa hukum konsorsium Lintas Peruri, salah satu peserta tender mengatakan, sejak awal tender sudah banyak kejanggalan yang terlihat. Misalnya, tender justru dimenangkan oleh konsorsium yang memberikan harga lebih mahal dengan spesifikasi produk yang tidak memiliki standar internasional (ISO).

PNRI yang menang tender menawarkan harga Rp 5,8 triliun. Sementara para pesaingnya memberikan harga penawaran berkisar Rp 4,7 triliun-Rp 4,9 triliun.

Handika menuding sejak awal memang sudah ada skenario untuk memenangkan salah satu peserta tender. Karena merasa curiga dengan permainan ini, Handika pun melaporkan ke KPK.

Sementara sumber detik+ mengatakan, penetapan PNRI memang tidak lepas dari keinginan beberapa pihak untuk mengeruk fulus dari proyek kakap tersebut. "Bayangkan proyek baru berjalan saja beberapa pengusaha sudah menyetor ratusan miliar ke orang Mendagri dan panitia lelang. Saya dengar Sandipala menyetor Rp 200 miliar. Kalau Andi Narogong Rp 100 miliar," ujar sumber detik+ yang ikut dalam tender.

Uang itu mengalir dalam beberapa termin. Biasannya yang meminta orang panitia lelang. Modusnya dengan memberikan kabar kalau konsorsium lawan sudah melakukan pendekatan. Begitu dapat kabar seperti itu pengusaha yang ikut dalam konsorsium PNRI langsung datang dengan membawa uang. Uang itu dalam bentuk cash baik dalam bentuk dolar maupun rupiah. Setelah diterima ketua panitia lelang, uang itu disebut-sebut mengalir ke Plt Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Irman.

Sementara uang untuk Mendagri diduga dialirkan dari pihak ketiga, yakni melalui perusahaan penyedia perangkat e-KTP. "Prosesnya kemungkinan lewat dari luar, yakni perusahaan yang produknya dipakai untuk proses pembuatan e-KTP," terang sumber itu.

Tapi saat dikonfirmasi Irman tidak mau menanggapi dengan alasan sedang ada di masjid. Dia menyarankan untuk menghubungi Kapuspen Kemendagri Reydonnyzar Moenek.

Dony, panggilan akrab Reydonnyzar, menilai tudingan ada persekongkolan dalam proyek e-KTP sebagai hal yang lucu. Ia menegaskan semua sudah sesuai aturan. "Apapun biarlah itu pendapat mereka," kata Dony.


Tulisan detik+ berikutnya: 'Persekongkolan Proyek Rp 5,8 triliun', 'Berkinerja Buruk Diserahi Mega Proyek' dan 'E-KTP Tetap Jalan Meski Muncul Skandal' bisa anda dapatkan di detiKios for Ipad yang tersedia di apple store.

Sumber: [url]http://news.detik..com/read/2011/09/12/074526/1719941/159/pemenangnya-perusahaan-kolega-pak-menteri[/url]