JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pemerintah Kota Solo, Selasa (11/9/2012), diberi penghargaan karena laporan keuangan mereka untuk tahun 2011 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Penghargaan diserahkan oleh Wakil Presiden Boediono.

Pemberian penghargaan dilakukan bertepatan dengan pembukaan Rapat Kerja Nasional Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah 2012, di Kementerian Keuangan. Pejabat yang hadir antara lain Menteri Keuangan Agus Martowardojo dan Wakil Ketua BPK Hasan Bisri.

Sebanyak 67 kementerian/lembaga memperoleh penghargaan tersebut. Sebanyak 67 pemerintah kota/kabupaten/provinsi juga mendapat penghargaan yang sama.

Seusai acara, Wali Kota Solo Joko Widodo menyatakan, kunci pengelolaan anggaran secara benar antara lain terletak ada proses perencanaan dan pengalokasian anggaran. Prinsip pengelolaan anggaran yang benar, menurut dia, berlaku sama, baik untuk organisasi yang kompleks maupun organisasi yang lebih sederhana.



http://nasional.kompas.com/read/2012...ma.Penghargaan
====================================================================
====================================================================



PENGELOLAAN ANGGARAN: Lagi, Solo Raih Wajar Tanpa Pengecualian

http://www.solopos.com/2012/solo/pen...cualian-327486


SOLO–Pemerintah Kota (Pemkot) Solo meneruskan prestasi baiknya tahun lalu dengan kembali meraih predikat wajar tanpa pengecualian (WTP). Penghargaan diberikan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setelah menilik laporan pertanggungjawaban keuangan Pemkot Solo 2011.

Menurut Sekretaris Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset (DPPKA) Kota Solo, Triyana, penghargaan telah diberikan Wakil Presiden Indonesia, Boediono, kepada Walikota Solo, Joko Widodo, di Jakarta, kemarin.

Triyana mengatakan, keberhasilan Pemkot meraih WTP dua tahun berturut-turut adalah buah tertibnya pengelolaan anggaran selama ini.

“Dari tahun ke tahun, standar pemeriksaan BPK juga semakin ketat. Sehingga jika ingin memperoleh WTP, pengelolaan pendapatan harus lebih baik lagi,” ujarnya saat ditemui di Balaikota, Selasa (11/9/2012).

Triyana mengatakan, kunci pengelolaan anggaran terletak pada perencanaan dan pengalokasian anggaran, ketaatan terhadap perundang-undangan hingga pengontrolan internal. Pihaknya berharap, penghargaan tersebut mampu memacu Pemkot untuk terus membenahi pengelolaan anggaran.

“Kami akan mengoptimalkan kinerja sesuai peraturan pengelolaan daerah. Selain itu, pendapatan keuangan dan hibah akan dipacu maksimal sesuai peraturan perundang-undangan,” tutur dia.

Sementara itu, Pemkot juga baru saja diperiksa Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Pemeriksaan tersebut terkait tentang aset yang dimiliki Kota Solo.

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) Solo, Budi Suharto, ada dua catatan yang diberikan BPKP untuk pembenahan ke depan.

“Pertama soal aset yang tidak melekat sesuai dengan Tupoksi. Kedua tentang kurang lengkapnya data pendukung dan administrasi aset. Dua hal ini yang dikritisi BPKP,” terangnya.


=================================================================


Jokowi banyak terima penghargaan. Penghargaan tersebut adalah prestasi kerjanya yg dihargai oleh orang lain.
Ini bukti nyata, bukan pencitraan .