Saya termasuk orang yang SANGAT KECEWA dengan kepemimpinan beliau selama lima tahun ke belakang. Jakarta masih saja banjir dan macet, belum lagi perkara-perkara lain seputar Jakarta yang juga masih carut-marut. Belum lagi dugaan korupsi yang dilaporkan wakilnya sendiri. Kalau boleh disebut, isu SARA tidak hanya digunakan Fauzi Bowo untuk menjegal lawannya yang berbeda agama. Kita tentu masih ingat, di 2007 ketika Fauzi Bowo face-to-face dengan Adang Daradjatun yang diusung PKS yang merupakan PARTAI BERBASIS ISLAM, stigma buruk berbasis SARA terhadap PKS dimunculkan oleh pendukung Foke. PKS disebut perwujudan Wahhaby yang akan melarang praktik yasinan dan tahlil jika Adang menang. Padahal, FYI, yasinan dan tahlil adalah perbedaan pendapat di kalangan ulama’ yang termasuk kategori cabang dan bukan pokok agama, sehingga lebih bijaksana jika tidak dipertajam demi persatuan umat Islam. Kemungkinan ketika 2012 pun isu tersebut masih disebar. Saya tak terlalu paham soal itu tahun ini. Kalau Anda tahu, sebetulnya, orang-orang yang disebut Wahhaby itu malah mencela habis-habisan sistem kepartaian, jadi kalau dibilang PKS Wahhaby, ya malah lucu... See? Terhadap yang seagama saja sikapnya seperti itu. Saya tak respek sama orang berkumis ini.

Di budaya Jawa, ada pepatah ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan. Jangan mentang-mentang dan sombong, jangan terlalu mudah kagum, dan jangan terlalu mudah kaget. Yang mau saya soroti adalah prinsip kedua, ojo gumunan atau jangan terlalu mudah kagum. Pak Jokowi dicitrakan sebagai orang yang menjadi penggerak perubahan, anti status quo, pro rakyat, sederhana, dan banyak sifat positif yang dilekatkan pada beliau. Begitu banyak harapan yang disematkan pada beliau. Saya pribadi tidak mau terlalu banyak berharap, karena khawatir jika tak sesuai maka saya akan berbalik 180 derajat. Hal yang kurang lebih sama terjadi beberapa tahun lalu, ketika presiden kita yang jago menyanyi yang waktu itu masih Menkopolkam, mengundurkan diri sebagai menteri dan maju ke pilpres dengan Partai Demokrat. Ekspektasi masyarakat terhadap SBY sebagai pembawa perubahan amat besar, namun seiring waktu luntur dan berubah menjadi kritik, bahkan celaan. Masih terlalu prematur jika menyebut Pak Jokowi akan menjadi Gubernur yang membawa perubahan bagi Jakarta.

Larangan BAGI KAUM MUSLIMIN (BUKAN BUAT NON MUSLIM) untuk memilih pemimpin non muslim sendiri sebetulnya sudah ada di Al-Qur’an sejak 14 abad lalu, bukan sesuatu yang baru. Bukan sesuatu yang diada-adakan MUI. Jadi, kalau Anda mencela larangan ini—entah Anda muslim atau bukan—sebetulnya Anda sedang mencela ajaran Islam, dan itu adalah sesuatu yang tak pantas dilakukan orang-orang yang mengaku terpelajar. Justru Anda-lah yang bersikap SARA dengan berlaku seperti itu. Saya sangat tersinggung, dan itu adalah penistaan agama.
Kecenderungan manusia untuk lebih dekat dan mengutamakan yang segolongan dengannya daripada yang bukan adalah sesuatu yang universal. Karena kita sedang bicara dalam bingkai demokrasi, marilah mengambil contoh dari negara yang (katanya) paling demokratis sedunia, Amerika Serikat. Masih ingat ketika Barrack Hussein Obama, Jr. maju pilpres dan face-to-face dengan Hillary Clinton? Nama tengah “Hussein” tersebut kemudian dipersoalkan, bahkan dipertanyakan, apa agama Obama? Majalah New Yorker malah memajang sampul bergambar karikatur Obama memakai jubah dan surban, dan menyebutnya sebagai Obama bin Laden. Padahal Obama, Jr. seorang Kristen dan nama Hussein itu didapat dari ayahnya, Barrack Obama, Sr. yang memang terlahir muslim. Itu AMERIKA, negara di mana AGAMA DIANGGAP SESUATU YANG SANGAT PRIBADI SEHINGGA AKAN DIANGGAP TAK SOPAN KETIKA BERTANYA PADA ORANG LAIN, “APA AGAMAMU?” Amerika Serikat sendiri secara formal tidak berdasarkan agama tertentu, namun budaya tradisional yang terbentuk di sana berbasis Kristen Protestan. Sedikit, jumlah presiden AS yang Katolik, termasuk mendiang John F. Kennedy.

Tendensius sekali dan betul-betul sebuah su’uzhon ketika disebut seperti ini. Kalaulah Anda sedikit saja mau lebih banyak menelusuri literatur Islam, Anda akan mendapati begitu banyaknya celaan Islam terhadap ulama yang menjadi corong dan penjilat penguasa. Sejarah mencatat, demi mempertahankan idealisme dan prinsip-prinsip Islam, tidak sedikit ulama’ yang berseberangan dengan PENGUASA MUSLIM dan lalu DIMUSUHI bahkan DISIKSA atau malah DIBUNUH. Di luar negeri, ada nama Syaikh Ibnu Taimiyah dan Imam Ahmad bin Hanbal sebagai buktinya. Di Indonesia, Paku Buwono II (CMIIW) pernah membunuhi para ulama. Tak usah jauh-jauh, di zaman ini ada Almarhum Buya Hamka yang difitnah dan dipenjara. Memang tidak semua PENGUASA MUSLIM itu justru sesuai dengan ISLAM. Tapi tak lantas membuat larangan memilih pemimpin non Muslim (BAGI MUSLIM) itu kemudian hilang. Celaan dan laknat juga diberikan Islam kepada orang-orang yang disebut “menjual ayat-ayat Allah”.

Toleransi dalam pandangan Islam tidak berarti menghilangkan prinsip sendiri demi mendapatkan penerimaan orang lain. Tidak seperti itu. Sekali lagi, bagi Anda yang mendewa-dewakan demokrasi ala Amerika, lihat contoh dari negara Paman Sam tersebut. Di negara “paling demokratis” tersebut, kaum muslimin sebagai minoritas dilarang mengumandangkan adzan di ruang publik ketika waktu shalat, hari raya kaum muslimin pun TAK JADI LIBUR NASIONAL. Bandingkan dengan di Indonesia. Banyak gereja, pura, wihara, dan kelenteng. Natal, Nyepi, Waisak, dan Imlek pun kita semua sama-sama dapat cuti bersama. Di Prancis, ada larangan bagi muslimah memakai jilbab di ruang publik. Apakah orang Kristen di Indonesia dilarang pakai kalung salib? Apakah biksu di Indonesia tak boleh membotaki rambut? TIDAK! Bahkan konyolnya, ada sebagian (tidak semua) pemilik perusahaan non muslim di Indonesia yang tengil dan memaksa karyawati muslimah berjilbab untuk memakai topi sinterklas di musim liburan natal sebagai bagian dari seragam kerja. LALU KAMI DIBILANG TAK TOLERAN? PICIK SEKALI...

Poin pentingnya, MUI mengatur itu HANYA BAGI KAUM MUSLIMIN. Bukan yang lain. Itu pun bukan sesuatu yang diada-adakan oleh MUI. Kalau dibilang “Indonesia bukan negara Islam” terus orang Islam tak boleh mengamalkan agamanya? Lucu... Terus, sila pertama Pancasila bohong dong kalau begitu... Janganlah menjadikan Islam dan Pancasila sebagai ayam aduan. Kalau dirunut jauh ke belakang, wakil-wakil kaum Muslimin di PPKI dulu menyetujui penghapusan frase “...dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di pembukaan UUD 1945 hanya lantaran aduan SATU orang serdadu Jepang karena kabar orang-orang non-Muslim di Indonesia Timur akan memisahkan diri karena frase itu apa terus dianggap angin lalu? Sekali lagi, padahal “...bagi pemeluk-pemeluknya” saja.