Kasus Korupsi Dinilai Penyebab Utama Hancurnya Wibawa DPR

Jakarta - Maraknya kasus korupsi yang melibatkan anggota DPR di Senayan dinilai sebagai penyebab utama hancurnya wibawa lembaga wakil rakyat tersebut. Korupsi anggota DPR sekarang ini jauh lebih kasar dibanding era sebelum reformasi, namun mudah dilacak.









"Publik cuma melihatnya anggota DPR bersih apa nggak. Lalu gaya hidupnya yang bermewah atau nggak," katanya.

Untuk kasus korupsi, Ray menyarankan agar pimpinan DPR bergerak cepat bila ada anggotanya yang terlibat skandal. "Yang berkenaan dengan korupsi, harus mendorong agar anggota-anggota yang terlibat cepat diperiksa. Itu saya yakin bisa mengembalikan kepercayaan publik," ucapnya.

Jakarta - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Marzuki Alie mengatakan saat ini wibawa DPR tengah hancur. Namun, kondisi itu dinilai sedikit banyak juga disumbangkan oleh gaya kepemimpinan Marzuki sendiri yang kurang cakap.

"Ini Pak Marzuki melempar kesalahan ke anggota DPR. Padahal, menurut saya, beliau memiliki peranan yang cukup besar dalam menurunkan citra DPR," kata Direktur Ekskutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti, kepada detikcom, Senin (13/6/2011).

Ray mengungkapkan, setidaknya ada empat catatan menyangkut kepemimpinan Marzuki selama ini di DPR. Pertama, mengenai sidang-sidang di Gedung senayan. Dalam pandangannya, Marzuki terlihat bersikap diskriminatif dan sembrono dalam memimpin persidangan.

Sebagai contoh, ketika politikus Partai Demokrat itu memimpin rapat paripurna kasus Bank Century. Marzuki lebih banyak memberi kesempatan kepada rekan-rekan separtainya sendiri untuk berbicara, sementara banyak anggota dewan lainnya yang ingin menyatakan pendapat.

"Saat itu masih banyak anggota yang ingin mengemukakan pendapat, tapi ia juga langsung buru-buru menutup sidang. Bahkan, seingat saya, pimpinan yang lain hampir mencegahnya dengan hampir menarik palu sidang, tetapi tetap ditutup, sehinga timbul kegaduhan," ucap Roy.

Kedua, lanjut Ray, sebagai pucuk pimpinan anggota dewan, Marzuki juga terlihat suka memaksakan kehendak. Misalnya saja dalam hal pembangunan gedung baru DPR. Marzuki awalnya keukeuh menginginkan proyek gedung senilai lebih dari Rp 1 triliun itu dilanjutkan.

Ketiga, Marzuki sering melempar pernyataan-pernyataan yang kontroversial dan tidak berkualitas. Ray masih ingat betapa bertubi-tubinya kritikan publik tertuju kepada Marzuki setelah ia membuat pernyataan tentang bencana gempa bumi dan tsunami di Mentawai, Sumatera Barat (Sumbar), tahun lalu.

"Keempat, dalam menjaga hubungan dengan eksekutif, Pak Marzuki seringkali melakukan tindakan yang bukan merupakan job-nya, seperti menerima calon kapolri. Pimpinan DPR lainnya kan protes waktu itu," sambung Ray.

Mengenai kepemimpinan Marzuki ini, lanjut dia, LIMA telah dua kali melaporkannya ke Badan Kehormatan (BK) DPR. Bahkan, ia pernah menyarankan agar Marzuki diganti tokoh lain dari PD. Namun, Ray mengaku tidak mengetahui tindak lanjut laporannya ke BK tersebut.

Terkait pernyataaan tentang wibawa DPR yang disampaikan Marzuki, Ray menyambut baik. Hal itu menunjukkan bahwa Marzuki telah sadar dengan gaya kepemimpinannya serta kondisi DPR secara umum. Ia menambahkan, belum terlambat bagi Marzuki untuk mengadakan perubahan radikal di lembaga yang dipimpinnya.

"Kita bersyukur karena belum terlambat. Saya mau katakan semoga saja dengan kesadaran yang dimulai dari beliau sendiri itu, sikap publik yang awalnya kesal bisa berubah. Pak Marzuki harus memperlihatkan diri sebagai politikus bersih, hidup dengan masyoritas masyarakat, bukan orang yang berani menentang kehendak publik," kata Ray.