Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Indonesia
Di era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B.J. Habibie dengan mengeluarkan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme berikut pembentukan berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid, membentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000. Namun, di tengah semangat menggebu-gebu untuk memberantas korupsi dari anggota tim ini, melalui suatu judicial review Mahkamah Agung, TGPTPK akhirnya dibubarkan dengan logika membenturkannya ke UU Nomor 31 Tahun 1999. Nasib serupa tapi tak sama dialami oleh KPKPN, dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi, tugas KPKPN melebur masuk ke dalam KPK, sehingga KPKPN sendiri hilang dan menguap. Artinya, KPK-lah lembaga pemberantasan korupsi terbaru yang masih eksis.
website :[url]www.kpk.go.id[/url]

Directorate on Corruption and Economic Crime (DCEC) bostwana
DCEC didirikan pada bulan Agustus 1994, ketika korupsi dan UU Tindak Pidana Ekonomi Tahun 1994 diberlakukan. Direktur DCEC ditunjuk oleh presiden. Mandat DCEC adalah untuk memerangi korupsi dan kejahatan ekonomi serta pencucian uang. The DCEC bekerjasama dengan lembaga penegak hukum lainnya seperti Kepolisian Botswana, Bea Cukai dan Latihan, Departemen Imigrasi, Departemen Ombudsman dan Satwa Liar dan juga organisasi-organisasi internasional seperti Interpol
website : http://www.gov.bw/en/Ministries--Aut...ic-Crime-DCEC/

Anti-Corruption Bureau (ACB) Brunai Darussalam
Pada tanggal 1 Januari 1982, Pemerintah Mulia Sultan dan Yang Di Pertuan Brunei Darussalam telah diberlakukan Keadaan Darurat (Pencegahan Korupsi) Undang-Undang, yang kemudian pada tahun 1984 dikenal sebagai Pencegahan Tindak Pidana Korupsi
website : http://www.bmr.gov.bn/

The Malaysian Anti-Corruption Commisssion (MACC)mulai beroperasi secara resmi pada 1 Januari 2009 menggantikan Badan Anti-Korupsi (ACA) Malaysia. Ini didirikan oleh undang-undang yaitu Anti-Korupsi Malaysia Komisi Undang-Undang 2008
website :http://www.sprm.gov.my

The Commission Against Corruption (CCAC) macau
Komisi Anti Korupsi, yang didirikan di Wilayah Administratif Khusus Makau setelah reunifikasi ke Cina pada tahun 1999
website :http://www.ccac.org.mo

The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) Singapore
The Corrupt Practices Investigation Bureau (CPIB) dari Singapura didirikan pada tahun 1952. Ini adalah sebuah badan independen yang menyelidiki dan bertujuan untuk mencegah korupsi di sektor publik dan swasta di Singapura
website :http://www.cpib.gov.sg

The Anti Corruption Commission (ACC) Bangaldesh
The Anti Corruption Commission (ACC) Bangaldesh dibentuk berdasarkan undan undang pada 23 Februari 2004 yang mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2004. Memilik kantor resmi pada tanggal 21 November 2004
website :http://acc.org.bd/

Kenya Anti-Corruption Authority (KACA) Kenya
Kenya telah memiliki undang-undang anti-korupsi semenjak tahun 1956. Pencegahan Tindak Pidana Korupsi (Pasal 65) telah dilakukan sejak bulan Agustus 1956 sampai Mei 2003. Akhirnya terbentuk lah Kenya Anti-Korupsi Authority (KACA)
website :[url]www.kacc.go[/url]

The National Accountability Bureau (NAB) Pakistan
The National Accountability Bureau (NAB) Pakistan didirikan pada tahun 1999. NAB akan mengambil langkah-langkah yang efektif untuk deteksi, investigasi dan penuntutan kasus-kasus yang melibatkan korupsi
website :http://www.nab.gov.pk

The Korea Anti-Corruption & Civil Rights Commission (ACRC) Korea
The Korea Anti-Corruption & Civil Rights Commission (ACRC) diluncurkan pada 29 Februari 2008 bertujuan untuk menyelesaikan "pengaduan masyarakat, melindungi hak-hak mereka dan memerangi korupsi.
website :http://www.acrc.go.kr

The Independent Commission Against Corruption (ICAC) Australia
The Independent Commission Against Corruption (ICAC) adalah sebuah organisasi sektor publik Australia yang memiliki yurisdiksi di Negara Bagian New South Wales (NSW). Fungsi utama ICAC adalah untuk menyelidiki dan mencegah korupsi. Misinya adalah untuk membangun dan mempertahankan integritas sektor publik
website :http://www.icac.nsw.gov.au

Anti-Corruption Commission (ACC) Sierra Leone
Pada tanggal 3 Februari 2000 Sierra Leone Pemerintah mengesahkan UU Anti-Korupsi. Ini membuka jalan bagi pendirian Komisi Anti Korupsi yang muncul terbentuk pada 1 Januari 2001. ACC bertugas untuk melawan korupsi yang semakin meningkat di Sierra Leone.
website :http://www.anticorruptionsl.org

Oficina Anticorrupción (OA) Argentina
Kantor Anti Korupsi (OA) telah dibuat oleh Undang-undang Nomor 25233 (1999/10/12), dalam rangka untuk mengembangkan dan mengkoordinir program-program untuk memerangi korupsi dan, bersamaan dengan Kantor Administrasi Investigasi, latihan kekuatan dan kekuasaan ditetapkan dalam Pasal 26, 45 dan 50 Undang-undang Nomor 24946.
website :[url]http://www.anticorrupcion.gov.a[/url]

The Independent Commission Against Corruption (ICAC) hongkong
KPKnya Hongkong bernama The Independent Commission Against Corruption atau singkatannya ICAC berdiri pada tanggal 15 Februari 1974 yang diprakarsai oleh Gubernur Hongkong saat itu Murray MacLehose. Tujuan utama didirikan lembaga ini adalah untuk membersihkan wabah korupsi yang merajalela diberbagai departemen pemerintahan di HK. Gerakan anti koruspi ini melalui penegakan hukum, pencegahan dan community education. Lembaga ini dipimpin oleh sebuah komisi.
Setelah HK dikembalikan ke Pemerintah China pada tahun 1997, lembaga ini diserahkan ke konsulat Negara China (perwakilan China) di Hongkong. Sejak awal pendiriannya Lembaga ini bersifat independen dan hanya bertanggung jawab kepada kepala pemerintahan tertinggi di Hongkong. (Persis seperti KPK)
website :[url]http://www.icac.org.h[/url]