Sebelumnya, ane minta ma'af kalau berita ini ternyata
ane cuma prihatin aja ama kenyataan yang terjadi di negara kita.

berikut ini ceritanya :

Jakarta, 21 Januari 2011. Inisiatif Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk menjual sumber daya alam pulau kecil secara sengaja, kembali bergulir lewat "Program Adopsi Pulau." Tawaran ini disodorkan KKP kepada swasta dan BUMN guna pengembangan ekonomi warga lokal. Termasuk pemanfaatan sumber daya migas, kelautan dan perikanan, sebagaimana disebutkan BP Migas (19/1). Wakil Kepala BP Migas, Hardiono mengaku bahwa, “Menipisnya cadangan di daratan, membuat investor mulai beralih ke perairan, bahkan laut dalam.”

Program Adopsi Pulau telah disetujui lewat Nota Kesepahaman antara KKP dengan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas (BP Migas), juga perusahaan swasta di antaranya: Conoco Philips Indonesia Inc. Ltd., Premier Oil Natuna Sea B.V., Star Energy (Kakap) Ltd., PT. International Nickel Indonesia (Inco), Tbk., dan Medco Energy. Pendanaan kegiatan pembangunan di pulau-pulau kecil bersumber dari dana corporate social responsibility (CSR).

Adapun pulau yang ditawarkan adalah Pulau Lepar, Pulau Enggano, Pulau Kemujan, Pulau Maradapan, Pulau Maratua, Pulau Sebatik, Pulau Siantar, Gilik Belek, Pulau Pasaran, Pulau Dullah, Pulau Koloray, Pulau Alor, Pulau Mansuar, Pulau Battoa, Pulau Selayar, Pulau Samatellu Pedda, Pulau Lingayan, Pulau Manado Tua, Pulau Gangga dan Pulau Mentehage. (Siaran Pers KKP, 19 Januari 2011).

Riza Damanik, Sekjen KIARA menegaskan, "Program Adopsi Pulau mengindikasikan semakin rentannya pulau-pulau kecil, termasuk jaminan keselamatan warga. Sangat tak pantas mendelegasikan kewajiban negara (untuk mensejahterakan dan melindungi warga kepulauan) justru kepada perusahan yang nyata-nyata melakukan pengrusakan terhadap lingkungan. Persoalan akan semakin rumit, ketika aksesibilitas instrumen negara, dari dan ke pulau-pulau kecil sangat terbatas. Karenanya, tidak pantas diteruskan."

Saat membangun kota tambang kecil di Soroako, Provinsi Sulawesi Selatan, PT. Inco membeli tanah rakyat dengan harga yang sangat murah. Limbah tambangnya menurunkan kualitas kesehatan warga, menghancurkan eksosistem tiga danau: Towuti, Matano dan Mahalona. Kasus ini belum selesai, bersama kasus lain, seperti pembangunan PLTA Larona dan Balambano.

Kejahatan serupa turut dilakukan oleh Medco, salah satu pemilik saham sebesar 32 persen di Lapindo Brantas Ltd, yang hingga kini belum menuntaskan tanggung jawabnya kepada masyarakat Sidoarjo. Tak berhenti di situ, Medco melakukan konversi hutan di Manokwari, Provinsi Papua Barat seluas 5.929,7 hektar, guna mengembangkan perkebunan sawit dan pabrik bio fuel.

"Wujud CSR di masyarakat adalah alat akal-akalan untuk memudahkan investasi dan meredam penolakan warga. Terbukti dari kejahatan yang dilakukan dua perusahaan tambang di atas. PT. Inco beroperasi lebih dari 32 tahun. Sebagian besar wilayah eksplorasi tambangnya ada di hutan lindung, bahkan menyerobot hutan damar dan hutan rotan yang dikelola masyarakat adat," pungkas Hendrik Siregar, Pengkampanye JATAM.

"KKP harus menghentikan program manipulatif untuk eksploitasi tambang di pulau-pulau kecil,” tegas Siregar.

Selain akan merusak daya dukung lingkungan hidup. Program adopsi pulau ini juga akan semakin menyingkirkan masyarakat lokal dari tanah leluhurnya. Karena inisiatif ini bukanlah kebutuhan yang dikehendaki masyarakat, melainkan melanggengkan rezim perizinan di pesisir, yang menimbulkan banyak kerugian.

“Untuk itu, Mahkamah Konstitusi tak bisa lagi menunda pembacaan keputusan terkait uji materi UU Pesisir No.27 Tahun 2007 yang sudah diajukan sejak 13 Januari 2010 lalu. Jika terus disimpan dalam lemari, maka akan semakin mengancam keselamatan dan kedaulatan pulau-pulau kecil kita, dan pada akhirnya nelayan dan masyarakat yang tinggal di wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil menjadi korban,” tutup Riza.(*)

sumber : http://www.jatam.org/content/view/1383/35/