jika saja itu diterapkan saat Jokowi masih presiden, sayangnya baru begini baru bicara, nyatanya semua Presiden endorse dalam politik karena mereka adalah produk politik, dan itu dikatakan tidak beretika di zaman sekarang
sudah paling tepat begini, yang diubah hanya mekanisme suara agar tidak berpusat di Jawa, krn kini seseorang lebih memilih figur, jika figur tidak ada yang dikenal, maka mereka memilih partai, DPR DPD sbg control variable Pemerintah, bukan penunjuk langsung, yang menunjuk tetap rakyat
alasannya karena takut opini publik dibilang nepotisme, padahal prestasi Gibran sebagai walikota Solo cukup gemilang, dibanding Medan pimpinan elu
bekmadi bapaknya memberi proyek hampir ke seluruh Indonesia, daerah juga menjadi faktor penentu kesuksesan, lihat saja Bali menolak Piala Dunia U20, sementara Solo sudah siap
aneh banget pake acara batal segala, takut dirujak publik, padahal Gibran pantas, Solo menjadi sangat bagus
ingat waktu bonbon santoso hubungi gibran krn lihat papua ada yg ga ada listriknya sekarang langsung menyala, ternyata masih ada masalah sprt itu 2024
langkah yang tepat, ga punya rumah di jakarta alias tidak ikut rukun tetangga, diputihkan, daerah lain musti ikut untuk tertib administrasi