Motor aja yg jelas harus ikut rambu pada ngelawan arus, apalagi becak sudah ngelawan arus, jalannya lambat, badannya lebih lebar dari motor, jalan kampung sempit, apa jadinya jkt ya ?
Bebas2 saja orang mau tinggalkan acara, ini kan bukan negara komunis yang harus patuh pada pimpinan kamerad. Apalagi kalau pidatonya dibawakan oleh orang yang dianggap tidak menjadi teladan yang baik di masyarakat.
Kapan lagi bisa melihat perseteruan nasbung vs nasbung, yang pasti kedua kubu akan babak belur ditinggalkan pengikutnya yang merasa tertipu.
Sekarang sudah jamannya mobil tanpa supir, tenaga otot digantikan tenaga mesin + AI, lha ini kok kembali ke jaman primitif, mirip perbudakan terselubung.
Sudah keluar 100 M kok masih perlu sara supaya menang, baru terbuka sekarang cara2 kotor dibelakangnya.
Lelah karena memikirkan alibinya, kalau tidak salah mah santai saja hadapi proses hukum, apalagi ada yang sangking lelahnya sampai kabur ke alape.
Dipikirnya BPN bodoh mau disuruh untuk batalin HGB produknya sendiri lewat surat, ditantang balik lah lewat konpers dan pengadilan. Lain halnya kalau isi suratnya berupa pertanyaan atau konsultasi, pasti akan dijawab lewat surat juga. Jadi yang koar2 mau jaga adab, justru kurang beradab.
Tujuan motor dilarang karena akan digunakannya sistem ERP, bukan bermaksud tidak adil seperti yang dikatakan oleh wagabener. Tidak ada masalah keadilan dalam lalu lintas, yang ada adalah pengaturan. Buktinya di jalan tol motor tidak diperbolehkan walaupun bisa bayar, karena di jalan tol yang kecepa
Bukannya kalau cuma pelatihan wirausaha di yout*be juga banyak, terus buat apa buang2 uang apbd yg seharusnya bisa dipakai utk hal lain yg lebih penting.
Seharusnya ada study amdal menyeluruh terhadap kebijakan tsb, apakah penutupan jalan utk pkl lebih menguntungkan utk masyarakat banyak dibandingkan dengan alternatif lain.
BPN memang hebat, satu2nya instansi pemerintah sampai saat ini yang berani terus terang menolak permintaan gabener, bahkan menantang untuk ke pengadilan.
Ahok sudah pasti dapat dukungan dari indonesia tengah dan timur, dki pun cuma kalah tipis jadi kemungkinan sih bisa saja.
Kalo mau ngerti program ok oc yah tenggak kencing onta dulu baru ngerti :D Gw rasa ini yang paling realistis.
Kalau seorang gubernur bicara seperti itu, berarti tanda2 dia mulai stress melihat rumitnya persoalan jkt. Siapa suruh jadi gub jkt, sendiri suka sendiri rasa.
DPRD DKI mulai buka suara thd tindak tanduk pemimpin cacad otak, ditunggu saja langkah selanjutnya, adalah hak dprd untuk menyatakan pendapat ttg sesuatu yg ga bener dari pemprov.