mudokons pejabat yang ditanya sama wartawan bukan domainnya dia, harusnya nanya sama kepala kanwil Ditjen Kekayaan Negara karena lelang di bawah nya DJKN
Likpaimin itu bukan kepala pajak. itu kepala kantor wilayah perbendaharaan (DJPb) sedangkan kantor lelang itu di bawah kanwil Kekayaan Negara (DJPKN) sepertiinya pejabat yang di tanya salah mendapatkan informasi terkait sumber barang yang di lelang, lagian wartawan nanya nya salah alamat, harusnya
Likpaimin ageN.Dosa tidak bisa seperti itu om, barang yang diberikan secara pribadi tidak bisa diambil paksa untuk dilelang, sepertinya pejabat yang di tanya wartawan salah mendapatkan infromasi sumber barang yang di lelang, lagian kantor lelang bukan wewenang nya kkanwil DJPb tapi DJKN
tp diberita di atas menyebutkan kakanwil DJPb yang mengatakan "itu barang berharga milik pembalap MotoGP tersebut dihimpun oleh para petugas dari para penonton yang beruntung pada saat penyelenggaraan MotoGP Mandalika. Proses penghimpunan dibantu pihak Mandalika Grand Prix Association (MGPA)&q
di berita lain "Kami luruskan. Barang yang akan dilelang @DitjenKN adalah merchandise pemberian pebalap ke ITDC, MGPA, dan Kemenkeu untuk tujuan amal, bukan barang-barang dari pebalap yang diberikan ke penonton," kata Yustinus Prastowo di akun Twitter-nya, Rabu (30/3/2022). tinggal cek a
Likpaimin "Kami luruskan. Barang yang akan dilelang @DitjenKN adalah merchandise pemberian pebalap ke ITDC, MGPA, dan Kemenkeu untuk tujuan amal, bukan barang-barang dari pebalap yang diberikan ke penonton," kata Yustinus Prastowo di akun Twitter-nya, Rabu (30/3/2022).
https://www.kompas.com/motogp/read/2022/03/30/13332368/klarifikasi-kemenkeu-bukan-barang-pemberian-pebalap-motogp-ke-penonton?page=all
Likpaimin https://www.kompas.com/motogp/read/2022/03/30/13332368/klarifikasi-kemenkeu-bukan-barang-pemberian-pebalap-motogp-ke-penonton?page=all
udah ada klarifikasi dari kemenkeu, kalau yang di lelang bukan yang diberikan ke penonton tapi barang yang di berikan kpada panitia https://www.kompas.com/motogp/read/2022/03/30/13332368/klarifikasi-kemenkeu-bukan-barang-pemberian-pebalap-motogp-ke-penonton?page=all
Karena kalau naeknya jadi 16.000 kemungkinan banyak pengguna pertamax beralih ke pertalite dan sekrg kuota pertalite akan dibatasi, alhasil pertalite akan jadi lbarang ghaib karena rebutan padahal biasanya pertalite selalu tersedia, begitu efek domino nya
Dana desa tidak bisa dipergunakan untuk membayar gaji perangkat desa karena dana tersebut peruntukan nya untuk membangung fasilitas publik desa, yang di maksud agan mungkin Alokasi Dana Desa (ADD) karena ADD dilakosikan dalam APBD sedangkan Dana desa dari APBN
adfaisal status kepegawaian nya beda, lurah itu di isi PNS dan dipilih sama buapati/walikota, kalau kades biasanya non PNS dan di pilih melalui pilkades
Pasti sama2 langka, orang bahan baku biosolar salah satunya minyak sawit, kalau pertadex kemungkinan tersedia
Tagih lah ke pemda nya, kalau pns pusat mah on time terus, btw kades emangnya di gaji ya? Bukannya dapat sawah, kalau lurah memang pns jadi tiap bulan di gaji pemda
Padahal tinggal diam saja nanti orang +62 gampang lupa.sbnrnya apa yg dia omongkan gak salah, tapi gk peka dan gk etis aja elit politik ngomong gt