Sudah sedikit, yang S2/S3 itu banyak juga bukan dari jurusan yang peluang kerjanya tinggi macam STEM tapi dari jurusan macam Magister Hukum Islam atau Teologi Kristen yang notabene lulusannya kontribusi langsungnya sedikit pula :ngakaks
:p Hehe yang sukses ada kebijakan macam begini justru kebanyakan negara2 komunis karena ada pengawasan ketat ke rakyat mereka, contohnya di Uni Soviet dulu ada pasport internal dan di China masih ada Hu Kou (kartu keluarga yang menunjukkan domisili). Kalau ketahuan tinggal di tempat yang tidak ses
Yang komen si Anies ini disuruh maju ke Aceh/Sumbar; Itu dua daerah di Sumatera yang masyarakatnya paling homogen satu etnis (>80% etnis Aceh/etnis Minang) sementara orang ini zonder ada keturunan Aceh/Minang satupun, tinggal di dua provinsi itupun tidak pernah. Sumatera Barat dan apalagi Aceh i
Memang sudah tabiat di Indonesia, mau bangun gereja, masjid, pura, vihara... pasti ada yang maling :berbusa Paling lantang teriak negara religius bermoral tapi kenyataannya :berbusa
Tuangala ini tahong su 2024 voor apa ini anak bakibar-kibar bendera RMS lai :berbusa: Jang pancing2 biking chaos di Ambon lai :nohope:
Itulah, ada cerita kemarin dari salah satu businessman Pinoy yang beta sempat mengobrol ketika ikut acara di CoC (Chamber of Commerce) Filipina sini. Jadi ada perusahaan yang hendak relokasi dari China (industri tabung vakum) karena upah di sana semakin mahal, mau ke Asia Tenggara 2 tahun alu. Sel
Setuju pengawasannya diperketat, tapi ya balik lagi realisasinya macam apa lah :ngacir: tahu sendiri Keminfo pung kerjaan zonder kejelasan :nohope:
Transmigrasi ini sejak zaman Belanda banyak kontroversi karena sering dilakukan semata untuk memindahkan kepadatan penduduk dari daerah miskin + kesuburan tinggi (daerah pedesaan Jawa + Madura + Bali) ke daerah baru yang penduduknya jarang, tanpa memikirkan potensi slag antara etnis setempat dengan
Siapa tahu akan ada sosok macam Jokowi lagi.. dulu kan beliau diorbitkan jadi walikota Solo dengan sokongan kedua partai ini :kisss
numbertwelve nah itu dia, kalau di sini ada lapor diri ke KBRI, tapi kan itu berbeda dengan pendataan di Indonesia sendiri, kalau tidak boleh mengambil subsidi/fasilitas dari pemerintah provinsi DKI ya tentu itu masuk akal. Tapi kalau lalu dipersulit administrasi di kelurahan untuk mendapat dokumen
Akibat kejadian ini, pengemudi Avanza melaporkan ke Propam. Proses mediasi antara kedua belah pihak juga tengah diupayakan. Sonny menyebut insiden itu adalah kesalahpahaman. "Peristiwa tersebut bukanlah tabrak lari, namun kesalahpahaman kedua pengendara. Di mana pengendara Avanza tidak memper
numbertwelve barusan cek dan ternyata kena penataan.. yang buat bingung, posisi sekarang sudah lama tinggal di luar Indonesia , lalu untuk urusan administratif berarti bagaimana ke depannya?