boleh di bitung atau depapre... doyan banget buat pengakuan untuk seluruh negeri padahal negeri ini beragam. ini yang buat orang jadi berpikir disintegrasi. soal israel vs hamas lebih baik nggak usah ambil sikap demi persatuan di dalam negeri.
dari zaman dulu kerja di sana aja sudah begitu kok. dulu malah ada litsus kalau mau kerja di sana plus tanda tangan ikrar setia ke NKRI, pancasila, UUD 1945. namanya juga pabrik senjata...
memang berkaitan kok. nggak etis itu perilaku koruptif. apa yang dikorupsi kan macam2, bisa duit, waktu, dst.
pajak kendaraan kan dinikmati daerah, bukan pusat. tapi konsep menaikkan pajak kendaraan untuk ganti subsidi bbm sih tepat, tapi pelaksanaannya ribet karena yang memungut pajak itu daerah.
hukum itu dibuat berdasar prinsip. netralitas itu mitos, yang ada itu obyektivitas & keadilan. jadi, presiden jelas boleh berpihak, tapi harus obyektif pada yang lain & adil.
batas usia pegawai itu sangat tergantung pemberi kerja & itu otoritas penuh pemberi kerja karena menyangkut strategi perusahaan. jadi itu nggak bisa diprotes siapapun. kalau nggak setuju, buat perusahaan sendiri.
bukan cuma IDI PDGI aja, tapi PPNI, IBI, dst juga sama nasibnya. memang bagusnya organisasi profesi nggak urusi regulasi, tapi harusnya jadi wadah pembinaan profesi.
agama jangan diurus negara, bahkan harusnya larang agama di ranah publik. make religion private again.
mundurnya nanti aja kalau terbukti 2 putaran 02 vs 03. kalau 1 putaran atau putaran 2 itu 01 vs 02, nggak perlu.
jadi rektor hampir 10 tahun aja nggak bisa buat kampusnya kayak binus, pantas aja jadi mendikbud kacau... jadi penguasa jkt, kacau. sudah cukup lah.
https://money.kompas.com/read/2024/01/24/104510126/biang-kerok-indonesia-sangat-bergantung-susu-impor?page=all#page3 Biang Kerok Indonesia Sangat Bergantung Susu Impor Selama puluhan tahun Indonesia sangat bergantung pada susu impor. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) produksi susu sapi perah