tentara di koramil, kodim, korem, kodam itu tentara teritorial, fungsinya buat pertahanan wilayah jika terjadi perang terbuka (invasi asing). spesifikasinya ya cuma pertahanan terbuka aja, perang kayak di film2 kolosal teman zaman dulu. harusnya tiap hari ya latihan untuk kesiapan menghadapi musu...
tentara itu ada macam2 fungsi & spesifikasinya. kalau di papua begitu, harus yang sudah dilatih perang hutan gunung & gerilya, biasanya ini pasukan khusus. tentara teritorial biasa nggak akan bisa. mayoritas tentara kombatan kita itu infanteri dasar doang spesifikasinya yang cuma bisa perang
cek aja daerah2 di sekitaran jkt yang pakai nama 'setu' 'situ' 'babakan' 'talaga' 'ranca' 'rawa' atau kata2 lain yang artinya tempat penampungan air dalam basa sunda, itu artinya daerah itu harusnya jadi daerah tempat parkir air. kalau b...
nggak kompeten. terus gantinya juga nggak akan jauh2, sama aja yang nggak kompeten. bisa jadi ponakannya yang sedang magang. memang intinya ini kabinet magang bersatu. baru bisa beres kalau mau tiru millei 'afuera'.
situasi damai, nggak ada musuh, lebih bagus tentara alih fungsi aja jadi polisi, pol pp, ASN pam obvitneg, bakamla, dst. status mereka jadi reservis yang latihan rutin tiap tahun, latihan fisik tiap bulan. pas latihan diberi tunjangan, sisanya mereka digaji oleh instansi yang memberi kerja. sisakan
masih orang tengah, bukan bos besarnya... karena bos besarnya justru yang punya jabatan publik. pengusaha bisa apa kalau nggak ada keputusan dari pejabat? keputusan itu gratis?
di zaman AI begini masih ada sistem laporan pajak aneh2, hanya demi justifikasi punya pegawai sebanyak itu & bisa beri pekerjaan ke mereka. padahal paksa aja wajib pajak badan untuk pakai sistem akuntansi yang standar (PSAK), lalu dari sana tinggal di-konversi jadi laporan dengan pakai AI. besar
paham dasar hukumnya nggak? disita itu tujuannya supaya orangnya bayar pajak & dendanya. karena artinya dia selama ini memanfaatkan jalan milik negara tanpa bayar pajak. kalau orangnya nggak mau bayar pajak & dendanya, maka aset tersebut dilelang. pemerintah dapat pembayaran dari hasil lelan
5 tahun pegang bidang ini, yang ada malah kayak membesarkan anak macan. sekarang malah takut kudeta jadi diberi banyak konsesi. lihat apa yang dilakukan hegseth di amrik, dia malah utamakan perbanyak orang di lapangan, artinya yang pangkat rendah. kata dia, jenderal lebih banyak dari WW2 apa buat...
dari BUMD ke gubernur itu ada jarak secara organisasi, nggak bersinggungan langsung. kalau sampai kena, artinya ada campur tangan yang terlalu jauh, melanggar GCG. nggak mungkin juga KPK geledah rumah pribadi kalau nggak ada indikasi keterlibatan.
polisi nasional (yang terpusat) harusnya fokus pada kejahatan2 besar, macam FBI. kalau kasus2 pidana ringan, serahkan ke pol pp aja. jadi kantor polisi nasional itu hanya sampai di kota/kab. polsek itu biar diurus pol pp aja. lalu lintas biar diurus kemenhub. pisahkan dari polisi nasional.
nggak beda sebetulnya dengan syeikh gunung bohong, doyan menipu pakai istilah. efisiensi? yang terjadi itu realokasi anggaran. efisien dari mana, jumlah menteri wamen, stafsus malah tambah >100%. nggak heran defisitnya makin menggila.
merampas itu harus pakai surat perintah pengadilan. lebih tepat itu disita sampai denda dibayar. kalau data di hapus, itu terserah kebijakan pemerintah tapi barangnya tetap harus dikembalikan & bisa dipakai untuk koleksi atau dipakai di jalan pribadi.
kalau tentara boleh bawa senpi keluar dari markas/pangkalan sementara situasi nggak sedang perang, negara ini nggak baik2 aja. pilihannya nggak ada senjata boleh keluar dari pangkalan/markas atau rakyat boleh bebas bawa senpi.
kelasi 2 itu pangkat setara prada, tertendah di tentara. mau punya mobil innova? bisa bawa senjata api keluar dari markas/pangkalan? padahal kondisi nggak sedang perang.
cari yang nggak ada pejabat minta duit di luar yang resmi, nggak ada ormas minta sumbangan + THR, nggak ada preman yang minta duit keamanan. terus sudah kayak begini tentara malah disuruh kerja di posisi sipil?
ada negara yang berpikir mempermudah yang rumit, tapi di kita kan prinsipnya kalau bisa dipersulit, ngapain dipermudah? dengan begitu ASN yang kebanyakan jumlahnya dapat kerjaan, pejabat2nya terlihat sibuk.
macam obat di pasar malam, semua penyakit bisa sembuh, kenyataan nggak ada 1 pun penyakit yang sembuh. jangan sampai orang beli produk/jasa karena ditodong...
tifoid itu infeksi sistemik. jangan sampai bakterinya mati, sel2 tubuh orangnya juga ikut mati mirip kemoterapi kanker. lalu apa bisa jamin nggak kambuh? karena pengobatan antibiotik aja harus 14 hari supaya nggak kambuh. ini saya cek ke AI.