nggak ada masalah, bukan orang yang lagi acara ibadah tiba2 digeledah & ditangkap. kantor gereja itu nggak ada bedanya dengan kantor2 lain.
nggak semudah itu semua disebut profesi. profesi harus ada pendidikan khusus, ada etika profesi, ada sumpah jabatan, dst dst. di jurusan jurnalistik fikom aja nggak ada pendidikan profesi jurnalis.
diskriminasinya sih banyak contohnya, termasuk soal pendirian gereja. YLCC yang mewarisi depok lama aja dilarang untuk bangun tugu peringatan cornelis chastelein karena dituduh berbau kolonialisme & kristenisasi. ini yang buat orang2 belanda depok muak dengan pemda depok karena merekalah pribumi
ganjar SH, najwa juga SH. keduanya sama bidang kuliahnya cuma kerjanya nggak sesuai bidang kerja. sudah dibilang jurnalis bukan profesi karena kalau profesi itu pendidikannya khusus, nggak bisa SH, SE, S.IP, ST jadi jurnalis begitu lulus kuliah. jurnalis itu pekerjaan, apalagi MC, itu sih kerja s...
problemnya itu bukan separatisme, tapi nanti tuntutan untuk otonomi yang lebih luas & desentralisasi yang lebih banyak yang pada akhirnya membuat keberadaan negara jadi nggak efektif lagi.
kita nggak ada kepentingan mendesak yang membuat harus pidato di GA UN. jadi cukup dubes kita di UN aja yang hadir...
bebas aja lah, dia dewasa, punya hak. terus kenapa? yang ngaco itu parpol rasa korut, ngaku2 demokratis tapi diktator...
ingat, ini negeri kesepakatan. kalau mau memaksakan mayoritas2an, yang ada bubar & compang camping. jawa aja banyak bagian yang pecah macam salatiga sampai daerah kecil macam puri indah-palem-PIK-muara karang-pluit-teluk gong, apalagi sumatera ada tapanuli, kalimantan lebih luas lagi, sulawesi s
tinggal tunggu banyak alasan aja... karena kenyataannya, banteng butuh jokowi, tapi nggak sebaliknya.