Pajak yang digunakan untuk membayar gaji, tunjangan dan insentif nakes itu banyak yang berasal dari aktivitas ekonomi perusahaan para konglomerat Vaksin gotong royong pun didapat dengan "memaksa" para konglomerat untuk membayar biaya vaksin dengan biaya sendiri (bukan tanggungan pemerin...
Menurut Luhut, hal ini biasa2 saja dan masih dalam tahap terkendali Jadi penasaran, kalau situasi yang tidak terkendali itu seperti apa ??
Kalau terkendali, mestinya tidak ada PPKM darurat, tidak ada juga berbagai pembatasan mobilitas yang sangat mengganggu kehidupan rakyat Dan kalau PPKM darurat ini dianggap sebagai sesuatu yang biasa2 saja, sebaiknya PPKM darurat dijadikan new normal dan untuk selamanya indonesia memberlakukan PPK...
Sangat setuju, kalau anggota DPR pemalas disangsi, apalagi kalau potong gaji dan tunjangan, supaya mereka merasa malu karena disamakan dengan masyarakat umum Tapi kalau jokowi mania hanya sibuk mengomentari ibas, tapi tutup mulut saat puluhan anggota DPR dari PDIP dan berbagai parpol pendukung peme
https://www.kompas.com/sains/read/2021/07/12/130715823/program-vaksinasi-indonesia-kenapa-lambat-ini-jawaban-menkes-budi Padahal menkes bilang kalau proses vaksinasi berjalan lambat karena supply kurang, ternyata bukannya membantu menambah supply vaksin pemerintah, erik thohir malah sibuk berbisnis
Analoginya seperti di kantor kelurahan, lagi ada antrian panjang warga yang mau mengurus berbagai macam surat2 yang mereka butuhkan selagi antri ,mendadak dari pihak kelurahan mengumumkan, dibuka jalur cepat berbayar, tanpa antrian, siapa yang sudah ga tahan mengantri untuk dapat pelayanan, bisa me
Mengurangi PHK mungkin maksudnya, tapi kalau menjamin tidak ada PHK itu tidak masuk akal Selama perusahaan dipaksa membayar gaji karyawan dan membayar berbagai pajak daerah dan pusat , sementara pendapatan sangat berkurang, karena berbagai pembatasam mobilitas, maka PHK itu sudah pasti akan terjadi
Pemegang saham itu termasuk pemilik juga, jadi mesti ikut bertanggung jawab membayar hutang PT Tiphone, tentunya tanggung jawab maksimal sebesar penyertaan saham ke PT Tiphone, tidak sampai ke aset pribadi Atau kesimpulannya pemegang saham Tiphone akan kehilangan seluruh nilai saham jika Tiphone ...
Logika Erik thohir salah Sumbangan / performance BUMN itu diukur dari deviden yang diberikan, bukan menambahkan dengan pajak yang disetor Pajak yang disetor itu mayoritas terkait dengan PPN dan PPH , dan ada atau tidak ada BUMN tetap saja aktivitas ekonomi tersebut akan dilakukan (oleh pelaku usa
Nakes itu sudah banyak mendapat imbalan , fasilitas dan insentif , diluar gaji dan tunjangan resmi, jadi tidak perlu lagi meminta2 sumbangan untuk sekedar vitamin Kalau mau minta rakyat indonesia menyumbang nakes, cukup dengan mengurangi aktivitas dan menjaga prokes untuk mengurangi penyebaran co...
Mentri itu pembantu presiden, kalau sudah tidak sepakat dengan keinginan jokowi, sudah sewajarnya mentri mundur, itu bukan hal yang aneh, malah sudah seharusnya dilakukan Jadi oposisi itu ga kalah terhormatnya dengan jadi orang pemerintah
Nasib PLN sama seperti BUMN karya, jadi korban kebijakan politik, dipaksa mewujudkan proyek janji2 kampanya jokowi Tanpa melihat apakah dibutuhkan atau tidak dan dipaksa berhutang ke bank untuk program pemerintah yang seharusnya dibiayai dengan uang pajak Refinancing dan menurunkan capex itu sudah
Vaksin itu bukan jaminan bebas covid, Vaksin cuma memperkuat antibody, jadi kalau setelah divaksin tetap tidak mau mengurangi aktivitas sosial, menjaga jarak, dan menghindari berada di ruangan tertutup ber Ac dalam waktu lama, maka tetap saja akan tertular Mayoritas orang menganggap dirinya taat p
Daripada tidak dapat apa2, mending dapat sedikit uang saku sebagai dubes di negara "kecil", Mungkin itu prinsip fajroel rachman
Tiap hari diberi ratusan angka dan grafik, tapi kalau tidak tahu artinya apa, dan tidak bisa memastikan apakah angka tersebut benar atau tidak, yang ada cuma minta pembisiknya untuk memberikan KESIMPULAN (versi pembisiknya) saja Semoga P Jokowi bukan orang yang seperti itu
Kalau PCR saja masih bisa false, apalagi rapid tes model antigen, serologi, air liur, dan lebih tidak akurat lagi model ge nose yang tidak diakui satu negara pun kecuali indonesia, ge nose pun cuma punya ijin edar, dan tidak ada uji klinis apapun
Banyak orang salah kaprah, masker 2 lapis itu artinya lapisan masker minimal 2, seperti yang ada di masker medis , atau masker kain BUKAN, masker di dobel2 , masker kain dan masker medis
Apakah kritik itu diperboleh kan atau tidak, seharusnya ukurannya adalah apakah melanggar hukum atau tidak, bukan santun atau tidak Karena nilai kesantunan itu berbeda2 buat setiap orang
Jokowi memang memilih orang bukan berdasar prestasi, tapi berdasar kesetiaan dalam membela jokowi Erik thohir sebelum jadi mentri BUMN adalah CEO mahaka group (harian republika, gen FM, jak tv dll) , performance mahaka group sangat mengecewakan, di tahun 2020, 2021 menderita kerugian, bahkan saham
Orang yang sudah divaksin merk apapun, kalau di lingkungannya hanya segelintir saja yang sudah divaksin, apalagi orang tersebut jadi "takabur", merasa lebih kebal karena sudah divaksin dan menggunakan masker, hand sanitizer, sehingga tetap rajin bersosialisasi dengan lingkungan dan tidak