link has been copied
Membalas thread industry.co.id jd salah di minimal requirementnya 50%, gw kira bebas aja dari tadinya zonasi 70% disesuaikan asal pas. lah itu demonya kemarin usia nya, pdhl sudah jelas usia itu setelah zonasi tapi klaimnya "anak saya ga keterima krn usia" "kalau adu nilai mau" :ngakak setelah dinaikin 50%
Pemprov Salah Soal PPDB, DPR: DKI Bukan Negara Lain, Harus Ikut Permendikbud
Membalas post samsol... samsol... zonasi emg prioritas, demo warganya tetep salah kaprah. yg ga sesuai permendikbud prosentase kuotanya, gw baru tau jg ini, gw kira dr 70% jadi bebeas menyesuaikan, trnyt ada kesepakatannya 50%. ga efek jg dinaikin 10% sih kalau dikaitin demo nya.
Pemprov Salah Soal PPDB, DPR: DKI Bukan Negara Lain, Harus Ikut Permendikbud
Membalas thread akunjadijadian netijing indo emang gatau apa apa soal papua barat. cuma tau "kalau lepas emang nya bisa apa, mau kaya timor" logikanya kaya penjajah "kita bawa kemajuan" :ngakak :ngakak menunggu yang teriak teriak pancasila :ngakak :ngakak
Dukung Gerakan Papua Barat Merdeka, Miss New Zealand Dihujat Ribuan Netizen Indonesia
Membalas post pancidermawan emang kenapa kalau 20 tahun ?, semua berhak menempuh pendidikan. di permendikbud batasan 21, dan itu tentu saja ada kajian ilmiahdi NA nya. :cd 2020 masa masih konservatif aja "paket C sana" terus di labelin "ga lulus sekolah" kapan majunya pendidikan indonesia, sekolah neger
LBH Minta Anies Cabut Aturan PPDB DKI Jakarta
Membalas post mupengx mupengx meskipun banyak kekurangan. gw mendukung zonasi dari awal, krn konsepnya emang sudah sesuai UUD, bukan bodohan SSN-RSBI-SBI. menghilangkan favorit, stereotype bodoh orang mau nempuh pendidikan malah "paket C aja sana", atau label kalau ga naik kelas itu bodoh, atau makin muda ma
LBH Minta Anies Cabut Aturan PPDB DKI Jakarta
Membalas thread DomCobbTotem masih sesuai permendikbud. prioritas tetap zonasi, soal kuota dan batasan umurnya disesuaikan daerah masing masing. tahun depan bakal evaluasi soal kuota calon siswa : daya tampung sekolah nya, krn hampir seluruh indo masalahnya kekurangan daya tampung. atau kaya di jateng, satu kecamatan kekuran
LBH Minta Anies Cabut Aturan PPDB DKI Jakarta
Membalas thread Kkunyuk karena di Indo masker kain pun boleh. jadi karena aturan khusus yang berjilbab bisa dianggap sama dengan maskeran biasa. apalagi ada produk masker hijab, apalagi dibuatnya seragam organisasi/lembaga resmi makin sulit kalau soal tekhnis. kalau mau cabut harus pakai unsur lain misalnya perbandingan
ASN Muslimah Lombok Tengah Harus Pakai Cadar Gantikan Masker
Copyright © 2026, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia