sebelum dia, jabatan Wamenaker baru ada tahun 2022, dipegang Afriansyah Noor (waktu itu PBB, sejak 2025 gabung Demokrat) yang sekarang wakil kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal.
68a875600d47b350c30e161a bukan berita https://www.kaskus.co.id/show_post/68a876a02c0117f3c40415ed pasang foto hoax bukan berita, TS sansnomics pelanggar kambuhan https://www.kaskus.co.id/thread/68a972cff2fe5cbdba0493fc/digitalisasi-umkm-dari-warung-kecil-ke-tulang-punggung-ekonomi-nasiona...
nekoyashikki kalau untuk parlemen independen sudah ada DPD. kepala daerah juga bisa maju independen (dengan syarat menunjukkan dukungan). jadi ya sebenarnya sudah ada.
68a6d6b2de5ca1da8104ca80 bukan berita, TS sansnomics pelanggar kambuhan https://www.kaskus.co.id/thread/68a6c091d74e42c550023515/kerja-sama-rikanada-kian-erat-menko-airlangga-bisa-jadi-fondasi-kuat-ekonomi
bukan... fery itu nyambungnya ke sini https://dl.kaskus.id/assets-a1.kompasiana.com/items/album/2024/11/23/deddy-corbuzier-dan-ferry-irwandi-6741070534777c5d9b396fe2.jpg
rpm12345678 kalau demokrasi full digital masih berisiko sih sekarang. baru di kaskus aja udah pada main klon buat trolling, diban satu muncul lagi, harus didoxing baru kapok. pemungutan suara digital aja bisa pakai cyber army.
selain itu: banyak yang merasa kalau sudah aktif di medsos itu berarti sudah "berjuang". padahal tidak tecermin di perhitungan politik sesungguhnya (misalnya: jumlah suara di pemilu) medsos bikin kelas menengah lemah secara politik karena sudah puas dengan aktivisme malas
Demokrasi ya harus melibatkan mayoritas. Kalau cuma kelompok minoritas berpendidikan tinggi saja yang berdaulat itu namanya oligarki...
indent.smk Terlepas dari praktiknya, lembaga legislatif seperi DPR diamanatkan ada di sistem demokrasi. Karena kalau tidak ada DPR, jadinya kekuasaan terpusat di tangan eksekutif. Soal "bagi-bagi anggaran", ya salah satu fungsi DPR memang mengatur pembagian anggaran. APBN kan disusun bare