Berbeda dengan pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan, Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie yakin Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mengancam kedaulatan negara.

Sebelumnya Luhut membantah Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin yang mengkritik keberadaan Bandara IMIP.

Sjafrie mengkritik bandara IMIP yang tidak dijaga perangkat negara dan menyinggung agar tidak ada negara dalam negara.

Sjafrie yang juga pensiunan Jenderal Kopassus itu menilai operasi bandara tanpa penjagaan Imigrasi dan Bea Cukai itu bisa mengganggu kedaulatan negara ekonomi.

“Republik ini tidak boleh ada republik di dalam republik. Kita harus tegakkan semua ketentuan tanpa melihat latar belakang dari manapun asalnya,” kata Sjafrie.

Luhut pun membantah Sjafrie yang menyebut Bandara IMIP ilegal dan ancaman bagi kedaulatan negara.

Luhut mengaku telah berkoordinasi langsung dengan sosok yang ditunjuk Presiden China Xi Jinping untuk memastikan Bandara IMIP tidak menjadi “negara dalam negara”.

Menurut Luhut, Bandara IMIP tidak pernah mengancam kedaulatan negara lantaran tidak diperuntukan untuk penerbangan internasional.

Hal ini juga kata Luhut lazim untuk memberikan dorongan terhadap investor seperti yang dilakukan Thailand.

Namun Ketua Komite Tim Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie memiliki pendapat berbeda.

Jimly bahkan meyakini Bandara IMIP sempat menjadi pintu masuknya ribuan tenaga kerja asing (TKA) ke Morowali.

Jimly pun mendukung pengusutan lebih lanjut terkait dengan dugaan pelanggaran pidana selama beroperasinya Bandara IMIP.

Menurutnya, aparat yang terlibat pelanggaran pidana di Banda IMIP wajib ditindak.

Pemerintah saat ini kata Jimly, tengah bergerak untuk memberantas hal-hal ilegal tersebut mulai dari tambang timah ilegal di Bangka Belitung (Babel) hingga kawasan Morowali yang terkesan seperti negara dalam negara.

"Gebrakan pemerintah di bidang pertambangan harus diapresiasi, mulai dari tambang timah di Babel sampai kawasan tambang di Morowali seperti negara dalam negara dengan bandara sendiri pekerjakan ribuan TKA yang langgar hak WNI sendiri untuk bekerja. Maka kalo ada aparat yang jadi backing, harap hentikan," tulis Jimly di X miliknya Senin (1/12/2025).

https://wartakota.tribunnews.com/new...gol-tka-ilegal