Kritisi permintaan 9 tahun jabatan Kades, konten kreator Apip Lentuy didesak klarifikasi oleh Papdesi, adakah yang salah?
Perpanjangan masa jabatan Kepala Desa menjadi 9 tahun untuk satu periode jabatan, belakangan ini tengah hangat dibahas setelah beberapa waktu lalu diadakannya demo oleh para kepala desa dari seluruh wilayah di Indonesia di depan gedung DPR-RI.
Permintaan perpanjangan jabatan menjadi 9 tahun dari yang semula 6 tahun untuk satu periode tersebut menurut para kepala desa adalah atas permintaan rakyat untuk bisa menuntaskan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat desa.
Pro kontra muncul atas adanya tuntutan para Kades terkait kenaikan masa jabatan dan periode jabatan tersebut. Tidak sedikit warganet yang menyatakan ketidak setujuan jika masa jabatan ditambah dan periode diperpanjang untuk tiga kali masa menjabat karena dianggap akan menimbulkan beberapa resiko dan kerugian bagi rakyat.
Permintaan perpanjangan jabatan menjadi 9 tahun dari yang semula 6 tahun untuk satu periode tersebut menurut para kepala desa adalah atas permintaan rakyat untuk bisa menuntaskan pekerjaan dan mensejahterakan masyarakat desa.
Pro kontra muncul atas adanya tuntutan para Kades terkait kenaikan masa jabatan dan periode jabatan tersebut. Tidak sedikit warganet yang menyatakan ketidak setujuan jika masa jabatan ditambah dan periode diperpanjang untuk tiga kali masa menjabat karena dianggap akan menimbulkan beberapa resiko dan kerugian bagi rakyat.
Ketidak setujuan atas tuntutan 9 tahun jabatan Kades tersebut tidak hanya muncul dari warganet, melainkan juga dari seorang konten kreator bernama Apip Lentuy asal Bengkulu Selatan.
Dilansir dari akun Instagram @memomedsos, diketahui Apip Lentuy membuat sebuah video yang berisi kritik terhadap tuntutan para Kades untuk 9 tahun masa jabatan satu periode.
Apip Lentuy mengaku telah melakukan survei kecil-kecilan kepada warga di desanya, dan ternyata tidak ada satupun warga yang meminta jabatan kepala desa ditambah menjadi 9 tahun. Apip Lentuy juga menyinggung terkait jabatan Kades hanya jabatan sementara, dan masa jabatan 9 tahun terlalu lama karena Presiden pun hanya menjabat selama 5 tahun.
Buntut dari video kritik yang dibuatnya tersebut Apip Lentuy diminta untuk klarifikasi oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) untuk meminta maaf atas konten yang telah dibuat. Apip diminta untuk klarifikasi setelah mendapatkan surat langsung dari DPD Papdesi Bengkulu Selatan karena konten dari Apip Lentuy diduga telah melukai hati para Kades di seluruh Indonesia.
Menurut informasi yang ada, Papdesi akan menuntut Apip Lentuy jika permintaan mereka tidak dipenuhi, dan sejauh ini Apip Lentuy belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf.
Dilansir dari akun Instagram @memomedsos, diketahui Apip Lentuy membuat sebuah video yang berisi kritik terhadap tuntutan para Kades untuk 9 tahun masa jabatan satu periode.
Apip Lentuy mengaku telah melakukan survei kecil-kecilan kepada warga di desanya, dan ternyata tidak ada satupun warga yang meminta jabatan kepala desa ditambah menjadi 9 tahun. Apip Lentuy juga menyinggung terkait jabatan Kades hanya jabatan sementara, dan masa jabatan 9 tahun terlalu lama karena Presiden pun hanya menjabat selama 5 tahun.
Buntut dari video kritik yang dibuatnya tersebut Apip Lentuy diminta untuk klarifikasi oleh Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) untuk meminta maaf atas konten yang telah dibuat. Apip diminta untuk klarifikasi setelah mendapatkan surat langsung dari DPD Papdesi Bengkulu Selatan karena konten dari Apip Lentuy diduga telah melukai hati para Kades di seluruh Indonesia.
Menurut informasi yang ada, Papdesi akan menuntut Apip Lentuy jika permintaan mereka tidak dipenuhi, dan sejauh ini Apip Lentuy belum memberikan klarifikasi atau permintaan maaf.
Menurut pendapat TS pribadi terkait tuntutan kenaikan jabatan Kades menjadi 9 tahun untuk satu periode ini tentu bukan sebuah keputusan yang tepat atau perlu dipertimbangkan ulang jika memang akan diberlakukan.
Ada beberapa kerugian yang akan didapatkan saat masa jabatan Kades menjadi 9 tahun, diantaranya adalah regenerasi jabatan yang terlalu lama sehingga nantinya anak-anak muda yang memiliki semangat untuk membangun desa akan terhambat untuk dapat menjabat apabila jabatan Kepala Desa satu periode 9 tahun dan dapat mencalonkan diri selama 3 periode.
Adapun terkait permintaan klarifikasi dari Papdesi untuk Apip Lentuy tentu ini juga perlu dipertimbangkan, melihat memang apa yang disampaikan oleh Apip Lentuy merupakan bentuk kritikan yang juga masih menjadi hak bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.
Bagaimana, apakah Agan Sista setuju jika masa jabatan Kades ditambah menjadi 9 tahun dan bisa dipilih untuk 3 periode?
Apapun keputusan yang akan diambil oleh DPR nanti pastinya harus dihargai karena itu semua adalah suara rakyat yang diwakilkan oleh para pemimpinnya.
Ada beberapa kerugian yang akan didapatkan saat masa jabatan Kades menjadi 9 tahun, diantaranya adalah regenerasi jabatan yang terlalu lama sehingga nantinya anak-anak muda yang memiliki semangat untuk membangun desa akan terhambat untuk dapat menjabat apabila jabatan Kepala Desa satu periode 9 tahun dan dapat mencalonkan diri selama 3 periode.
Adapun terkait permintaan klarifikasi dari Papdesi untuk Apip Lentuy tentu ini juga perlu dipertimbangkan, melihat memang apa yang disampaikan oleh Apip Lentuy merupakan bentuk kritikan yang juga masih menjadi hak bagi rakyat untuk menyampaikan pendapatnya.
Bagaimana, apakah Agan Sista setuju jika masa jabatan Kades ditambah menjadi 9 tahun dan bisa dipilih untuk 3 periode?
Apapun keputusan yang akan diambil oleh DPR nanti pastinya harus dihargai karena itu semua adalah suara rakyat yang diwakilkan oleh para pemimpinnya.
gila sih, 9 tahun untuk 3 periode
kalau sampai benar-benar disetujui, apa bedanya sama orde baru?
merusak demokrasi gak tuh kalau aturan yang sudah paten diubah-ubah
njir, seobses itu ya jadi pejabat
jangan gitu nanti ente diminta klarifikasi
