Sudah 77 tahun sejak Indonesia merdeka dan menganut sistem demokrasi. Dalam prinsipnya, demokrasi adalah sistem pemerintahan yang mana semua warga negara memiliki hak yang sama dalam pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan banyak orang. Memilih presiden dan wakil rakyat lain melalui pemilu adalah contoh demokrasi.

Konsepnya bagus, keadilan. Meski demikian apakah keadilan benar-benar penting dalam memilih pemimpin negara.

Sederhananya seperti ini; mengapa kita membiarkan orang yang sama sekali tak paham politik memilih seseorang untuk memimpin? Ini sama seperti meminta seorang tukang sayur memberikan pendapat dalam debat fusi nuklir. Nggak nyambung.



Ini adalah salah satu kekurangan dalam demokrasi, jumlah kepala jauh lebih penting dibanding isi kepala. Suara sembilan pakar politik akan kalah melawan suara sepuluh anggota PKI. Di negara yang dianggap memiliki IQ di bawah rata-rata, kita memilih figur paling penting dengan mengandalkan jumlah.

Demokrasi dianggap sebagai sistem yang cacat sejak lahir, bahkan diolok-olok di negara asalnya sendiri (Yunani). Aristoteles tidak menganggap demokrasi sebagai pemerintahan rakyat melain pemerintahan segerombolan orang. Dalam praktek di masa modern, terutama di negara ini, apa yang Aristoteles karakan bisa kita lihat kebenarannya.



Sejatinya, kita harus memilih orang paling pintar dalam berpolitik sebagai presiden. Namun, karena IQ masyarakat kita di bawah rata-rata, tak semua orang bisa memilih dengan benar siapa sebenarnya yang paling layak untuk memimpin negara ini. memanfaatkan fakta ini, para politikus pun melakukan “segala cara” agar rakyat memilih mereka.

Orang yang akan memenangkan pemilu bukanlah orang yang paling paham berpolitik melainkan orang yang berhasil mendapat mayoritas suara rakyat. Karena itulah banyak sekali politikus yang melontarkan janji-janji manis yang menyenangkan hati rakyat agar rakyat mau memilih mereka. Tak peduli meski janji itu terdengar amat tidak masuk akal.



Dan bagaimana cara untuk benar-benar memenangkan hati rakyat? Satu hal yang pasti, para politikus ini akan butuh uang. Banyak sekali uang. Dari mana mereka mendapat banyak uang? Dukungan partai dan sponsor akan sangat berperan penting.

Terkadang, jumlah uang yang mereka butuhkan untuk menang akan jauh melampaui apa yang mereka dapat setelah memenangkan jabatan. Untuk membalas jasa partai-partai politik kemungkinan besar para pejabat harus membagi-bagi jabatan yang ada pada para pendukungnya, sedangkan untuk sponsor kemungkinan besar harus dibalas dengan kebijakan-kebijakan yang akan menguntungkan mereka meskipun itu merugikan rakyat.



Pada kenyataannya seorang pejabat tak pernah benar-benar bisa berpihak pada rakyat, akan selalu ada banyak kepentingan di belakangnya yang harus didahulukan. Inilah yang akhirnya menyebabkan demokrasi secara praktik menjadi cacat.

Dan yang paling parah adalah; orang yang benar-benar peduli pada rakyat dan ahli mengatur negara tak akan punya kesempatan bila mereka tak punya cukup banyak uang. Jika mereka benar-benar ingin menjadi pemimpin maka mereka harus tunduk pada sistem partai politik dan pada akhirnya dikendalikan, sama seperti banyak pejabat lainnya.



Sudah 77 tahun sejak Indonesia menganut sistem demokrasi dan mungkin selamanya akan seperti itu. ada banyak negara di dunia yang menganut sistem demokrasi, tetapi tampaknya mereka jauh lebih maju dalam praktek pemerintahan tersebut.

Benarkah? Entahlah. Bagaimana menurut kamu?

sumur