DPR RI sebagai wakil rakyat memiliki peran menyuarakan aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam menjalankan fungsinya. Selain pengawasan, DPR juga memiliki fungsi penganggaran maupun menyusun peraturan atau Undang-undang.

Namun, belakangan rapat secara tertutup antara DPR RI dengan Kemhan sempat menjadi sorotan. Dalam pertemuan tersebut, boleh saja masyarakat menyampaikan kritiknya apalagi di era yang serba keterbukaan.

Perlu dicatat, bahwa tidak semua pertemuan antara DPR  dengan Kementerian harus terbuka. Tidak hanya Kemhan yang melakukan rapat tertutup dengan DPR, Kementerian lain maupun Lembaga juga sama.

Apalagi, menyangkut keamanan dan pertahanan dalam menjaga keutuhan NKRI. Tentu, tidak semua hal pertemuan antara DPR RI dengan Kemhan dilakukan secara terbuka dan bisa diakses semua.

Kemhan pimpinan Prabowo memiliki alasan tertentu dalam menyelenggarakan rapat secara tertutup. Jadi, syah-syah saja DPR RI dan Kemhan menyelenggarakan rapat secara tertutup.

Kalau sekadar isu disharmoni di tubuh TNI tentu tidak masuk akal, apalagi jelas-jelas bahwa TNI makin solid dan kuat. Apalagi, Kemhan selama ini dalam kinerjanya cukup baik dan membuat puas masyarakat.

Apalagi, saat ini informasi juga bisa digali dengan kemudahan teknologi dan aspirasi masyarakat  bisa disampaikan.

Sebelumnya diinformasikan, peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengkritisi forum rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Pertahanan  (Kemenhan) dan TNI yang digelar tertutup, Senin, 26 September 2022. Forum ini dinilai seharusnya digelar terbuka, terlebih di tengah mencuatnya isu disharmoni di internal TNI.

"Urusan TNI, urusan pertahanan dan keamanan juga urusan publik," kata Lucius di Jakarta.

Menurut dia, dengan rapat yang berlangsung terbuka, publik bisa mengetahui ada atau tidaknya isu disharmoni di internal TNI. Lucius menilai kebiasaan Komisi I DPR menawarkan opsi tertutup dan terbuka sebelum rapat, memberikan kesan tidak punya komitmen sebagai wakil rakyat.

"Yang seharusnya punya kepentingan membuka ruang partisipasi bagi rakyat dalam proses pembahasan apapun dengan mitra kerja seperti Kementerian Pertahanan dan TNI," ungkap dia.

Menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka. Jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup," ungkap dia.

Menurut dia, seharusnya Komisi I DPR melakukan semua rapat secara terbuka. Jika dalam proses pembahasan menyangkut isu rahasia negara, baru rapat ditutup sejenak sampai pembicaraan berakhir.

"Ketika pembahasan rahasia sudah selesai, langsung dibuka kembali. Sesungguhnya bukan jalannya lagi rapat-rapat di DPR termasuk rapat anggaran dilakukan secara tertutup," ungkap dia.

Menurut dia, urusan strategis pertahanan tak bisa menjadi alasan menutup akses publik terhadap program Kementerian Pertahanan. Memang ada yang hal rahasia dalam pertahanan. Namun, kata dia, tidak perlu seluruhnya dirahasikan. Ia menyebut pembicaraan anggaran di Komisi I DPR hanya terkait kebijakan umum.

"Komisi I harus punya tanggung jawab untuk memastikan supremasi sipil di hadapan TNI dengan mendorong semangat pemerintahan sipil di hadapan TNI dan Kementerian Pertahanan," ungkap dia.

Kalau mitra membawa informasi rahasia, silakan diberitahukan terlebih dahulu jenis rahasia itu ke publik, agar publik paham alasan menutup rapat itu," ujarnya.

Komisi I DPR menggelar rapat kerja secara tertutup dengan Kementerian Pertahanan dan TNI. Dalam forum ini, Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) duduk satu meja setelah mencuatnya isu disharmoni kedua jenderal tersebut. 



Sumber : Medcom.id