Tak Perlu Harga BBM Naik, Ferdinand Beri Saran BPH Migas Dibubarkan hingga Singgung Dana Subsidi di Era SBY

FAJAR.CO.ID, JAKARTA--cMantan Kader Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean memberi saran pada pemerintah soal isu wacana kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Salah satunya, ia mengusul pembubaran Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas).

“Subsidi BBM, bagai asupan darah yang salah pembuluh (Sebuah Utas, Usul dan Kritik),” tulis Ferdinand memulai utas di akun Twitternya, Senin (29/8/2022).

Kata Ferdinand, belakangan subsidi Energi khususnya subsidi BBM terus membuat gelisah. Bukan hanya rakyat yang gelisah, tapi juga pemerintah resah dengan APBN yang terbakar oleh Subsidi.

“…Pemerintah perlu membubarkan lembaga tak perlu, seperti contohnya bph migas yang fungsinya pengawasan tapi tak berguna. Malah menambah beban harga BBM karena kutipan dari bph migas,” usul Ferdinand, dikutip dari utas yang bejumlah 31 unggahan itu.

Ferdinand bilang, ribut-ribut soal subsidi energi khususnya BBM adalah persoalan lama. Namun menurutnya, kesalahan puluhan tahun ini tak kunjung juga diperbaiki.

Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tolak Pembentukan DKN

Baca juga:
Rekonstruksi Pembunuhan Brigadir Joshua Besok, Ferdy Sambo hingga Bharada E Dihadirkan

“Mengapa? Meski mudah, tapi beban politknya besar bagi penguasa,” tutur Ferdinand.

Ia lalu membandingkan jumlah anggaran subsidi BBM era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat menjabat dua periode, dengan era Jokowi dimulai 2014 lalu.

Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tolak Pembentukan DKN

“Era SBY 10 tahun Presiden, tercatat negara membakar lebih dari 1300 Trilliun untuk subsidi BBM, dengan klaim pertumbuhan ekonomi 6%.”

“Era Presiden Jokowi tujuh tahunan, subsidi BBM telah terbakar lebih dari 660 Trilliun dengan pertumbuhan ekonomi stabil, meski dibawah tekanan akibat pandemi covid yang meluluh lantakkan perekonomian dunia,” ucap Ferdinand membandingkan.

Saat ini, Pria kelahiran September 1977 bilang, kondisi kuota BBM khususnya Solar dan Pertalite yang disubsidi pemerintah, diperkirakan akan habis pada kisaran bulan September 2022.“Artinya akan ada dampak dan resiko yang harus terjadi,” sebutnya.

Baca juga:
Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Tolak Pembentukan DKN

Karena hal itu, tiga opsi kemudian beredar menjadi pilihan. Tambah besaran subsidi di APBN, naikkan harga jual Solar dan Pertalite, atau lalukan pembatasan.

Di tengah kondisi ini, menaikkan harga bukanlah solusi kata Ferdinand, apalagi menjelang tahun politik yang akan sangat beresiko dimanfaatkan oleh oposisi untuk menghajar partai penguasa. “Sebuah resiko!,” tegasnya.

Maka dari itu, selain membubarkan bph migas, ia bilang, permasalahan subsisdi salah sasaran ini mesti diselesaikan secara kompeherensif dan permanent.

“Tidak perlu menaikkan harga BBM Subsidi tapi melakukan pembatasan secara ketat siapa yang berhak menggunakannya,” saran Feridnand.(Arya/Fajar)

https://fajar.co.id/2022/08/29/tak-p...-di-era-sby/2/