Eva Safitri - detikNews
Selasa, 16 Agu 2022 17:01 WIB


Jakarta -
Komentar Menko Polhukam Mahfud Md soal DPR diam di kasus Irjen Ferdy Sambo memunculkan polemik panjang. Komentar itu direspons keras Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryono (Bambang Pacul). Ujung-ujungnya muncul dua kubu yang seolah-olah mewakili pihak Mahfud dan DPR.

Pernyataan Mahfud Md soal DPR diam disampaikan dalam wawancara bersama Kompas TV. Mahfud mempertanyakan reaksi DPR soal kasus Irjen Ferdy Sambo.

"Misalkan saya katakan, psikopolitisnya, semua masyarakat heran, kenapa sih ini DPR kok diam? Ini kan kasus besar. Biasanya kan ada apa... paling ramai manggil-manggil. Ini nggak ada, tuh," kata Mahfud, Minggu (7/8/2022).

Mahfud Md kemudian menyinggung istilah 'mabes dalam mabes'. Mabes yang dimaksud adalah markas besar.

"Ini bagian psikopolitis, adanya mabes di dalam mabes, itu yang punya aliansi sendiri-sendiri," ujar Mahfud Md.

Bambang Pacul merespons pernyataan Mahfud dengan sindiran tajam. Dia menyindir Mahfud dengan bicara 'menteri koordinator atau menteri komentator'.

Awalnya pimpinan komisi di bidang hukum ini memastikan pihaknya akan memanggil Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo setelah masa reses selesai. Pacul mengatakan pimpinan Komisi III DPR telah membahas jadwal rapat yang akan dilakukan setelah masa reses. Dia mengatakan isu penembakan Brigadir Yoshua, pembahasan RKUHP, hingga pembahasan anggaran akan menjadi prioritas.

Pacul kemudian menyinggung soal pernyataan Mahfud yang menyebut DPR diam terhadap kasus kematian Brigadir Yoshua. Pacul mengatakan, DPR, terutama Komisi III, sadar posisi.

"Kalau Menko Polhukam ngomong bahwa itu DPR kok tidak ribut justru karena DPR sadar posisi. Kita malah justru bertanya apakah Menko Polhukam itu punya posisinya memang tukang komentar?" kata Pacul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (10/8).

Pacul pun mempertanyakan mengapa Mahfud kerap berkomentar dalam kasus Brigadir Yoshua. Pacul mengungkit saat Mahfud mengumumkan tersangka ketiga di kasus itu sebelum Polri mengungkap ke publik.

"Tersangka belum diumumkan dia udah ngumumkan dulu. Apakah yang begitu itu jadi tugas Menko Polhukam. Saya bertanya sebagai Ketua Komisi III DPR, apakah itu masuk di dalam tupoksi Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan? Koordinator, lo, bukan komentator. Menteri koordinator bukan menteri komentator," ujar Pacul.

Muncul Sahabat DPR

Di tengah panasnya adu komentar, muncul kritik terhadap Mahfud dari kelompok yang mengatasnamakan Sahabat DPR. Mereka mendesak Mahfud Md di-reshuffle.

"Tidak sepantasnya ucapan DPR diam keluar dari mulut Menkopolhukam. Saya malah balik tanya, apa yang sudah dibuat Pak Mahfud terhadap kasus ini?" ujar Koordinator SDI Bintang Wahyu Saputra dalam keterangan tertulis, Kamis (11/8).

Bintang menuding pernyataan Mahfud Md kontraproduktif dengan pengusutan kasus Ferdy Sambo.

"Menko Polhukam rajin menulis twit lewat akun Twitternya, termasuk kasus Brigadir J. Coba saja lihat Twitter beliau. Hampir semua persoalan di republik diresponsnya lewat twitter," kata Bintang.

Detik.com