Baru-baru ini ramai di medsos tentang DPR di Negara api akan mengetuk palu mengesahkan rancangan KUHP tentang ancaman bagi siapapun warga yang berdomisi tinggal di Negara api, jika mereka menghina apapun tentang pemerintah terutama di medsos akan terkena hukuman maksimal 4 tahun penjara.

Menurut ane ini wadiaw banget, begini ..kita pahami dulu makna menghinadalam kamus besar bahasa indonesia. Menghina merupakan perbuatan tak terpuji dengan menyerang nama baik atau kehormatan, dengan cara merendakan atau mengungkap aib supaya di ketahui oleh banyak orang agar orang yang di tuju merasa malu.

Mohon maaf sebagai warga Negara api ini kita semua tahu, selama ini banyak kejadian absurd yang dilakukan oleh pemerintah Negara api ini. lantas sekarang mereka membuat KUHP yang isi nya masyarakt akan di penjara jika melontarkan kata hinaan,  alih-alih musabah diri padahal mah menghina dan kritik itu beda tipis. karena tidak ada indicator yang pas, mana yang menghina dan mana yang mengkritik, itu kan susah.

contoh sederhana nya ‘DPR kalau rapat Cuma tidur’ mohon maaf maaf kalimat itu bukan bermaksud menghina tapi itu fakta, disini malah timbul kesan DPR tidak mau menerima kritik rakyat. terus fakta-fakta ini kayak gini masak gak boleh dihina dan dikritik.

salah satu fakta tentang pemerintah Negara api ini yang tidak bisa di pungkiri adalah anggota DPR pasti ada saja yang tidur ketika rapat, mohon maaf bapak dan ibu yang duduk di singgah sana. anda itu di percaya oleh masyarakat untuk memperbaik permasalahan yang dialami oleh seluruh Negara api, malah enak-enak tidur.

fakta kedua masih sebelas dua belas dengan yang pertama yaitu ada aja anggota DPR tidak hadir ketika rapat  penting membahas permasalahan penting. astagah..gimana rakyat gak menghina lha yang jadi wakil rakyat saja males-malesan bahas rakyat.

fakta yang ketiga ini parah sih, masa ada anggota dpr yang sedang rapat bukan malah fokus apa yang di rapatkan. justru fokus ke nonton film bokep, ini miris banget sih.. dan layak dihina. sekarang malah bikin pasal yang menjerat orang yang menghina pemerintahan

manurut ane soal RKHUPKita gak punya indikator yang terukur untuk menentukan apa yang menghina dan tidak. Pada akhirnya, pasal semacam ini akan bisa dipakai secara semena-mena oleh pihak yang menjadi bagian dari pemerintah.

Mungkin bukan pemerintah yang ada sekarang yaa.. misal yang ada sekarang ini orang-orang baik. Namun, namanya hukum kan berlaku jangka panjang. Jadi, risiko kesemena-menaan tadi akan terus menghantui kita sebagai warga negara.

penulis: millenie