others
Pencarian Tidak Ditemukan
link has been copied
0
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/621476833d04c23eff3a0c38/akta-notaris-abal-abal-senjata-sakti-si-mafia-tanah
Salah satu agenda besar Presiden Jokowi adalah mewujudkan reformasi agraria di Indonesia. Jutaan sertifikat tanah yang diberikan oleh Presiden kepada masyarakat merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hidup yang adil bagi masyarakat. Pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup serta menyelesaikan
Lapor Hansip
22-02-2022 12:37

Akta Notaris Abal-abal, Senjata Sakti Si Mafia Tanah


Akta Notaris Abal-abal, Senjata Sakti Si Mafia TanahSalah satu agenda besar Presiden Jokowi adalah mewujudkan reformasi agraria di Indonesia. Jutaan sertifikat tanah yang diberikan oleh Presiden kepada masyarakat merupakan manifestasi dari komitmen pemerintah dalam menyediakan ruang hidup yang adil bagi masyarakat. Pemberian sertifikat kepada masyarakat yang tersebar di seluruh Indonesia diharapkan mampu memperbaiki taraf hidup serta menyelesaikan masalah konflik agraria yang selama ini sering terjadi. Namun mafia tanah agaknya masih menjadi nada sumbang bagi upaya mulia pemerintah ini.

Berdasarkan data dari Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah sejak 4 tahun lalu hingga akhir tahun 2021, tim Satgas telah menangani 244 kasus mafia tanah. Dari total kasus tersebut, 80 kasus masuk ranah pidana, 25 kasus sudah memiliki vonis dan sisanya sedang dalam proses penyelidikan. Kemampuan mafia tanah untuk membuat cara yang mereka tempuh seolah-olah legal dalam mengambil hak atas tanah milik orang lain, tidak menutup kemungkinan masih banyak kasus yang tidak terendus oleh Satgas Anti Mafia Tanah.

Dalam beberapa kasus, mafia tanah biasanya bekerja sama dengan berbagai pihak mulai dari oknum di lingkungan peradilan, Badan Pertanahan Nasional (BPN), bahkan dengan oknum Notaris Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang merupakan pemimpin umum dan memiliki wewenang untuk membuat akta-akta tanah tertentu sebagaimana amanat PP Nomor 24 tahun 1997. Sebagai sebuah profesi yang memiliki kewenangan dan pengaruh yang sangat besar dalam dunia perdata, seorang PPAT seharusnya tidak bekerja sama dengan mafia tanah yang jelas-jelas akan merugikan pihak korban karena segala bentuk akta yang diterbitkan oleh seorang notaris memiliki kekuatan pembuktian sempurna di pengadilan.

Beberapa waktu lalu terdapat dua kasus mafia tanah yang bekerja sama dengan oknum notaris nakal yang cukup menyita perhatian publik dimana kedua kasus tersebut menimpa keluarga artis Nirina Zubir dan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal.

Kasus Nirina Zubir

Kasus ini bermula ketika almarhum Ibu Nirina Zubir meminta bantuan Asisten Rumah Tangga (ART) Riri Khasmita untuk mengurus pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas enam sertifikat atas nama Ibu Nirina Zubir. Karena terlalu percaya dengan Riri yang sudah bekerja cukup lama dengan keluarga, almarhum kemudian memberikan enam sertifikat asli kepada Riri.


Dengan bantuan tiga orang PPAT yaitu Farida, Ina Rosiana, dan Edwin Ridwan, Riri kemudian mengubah nama salah satu sertifikat tanah menjadi nama suaminya dan lima sertifikat lainnya diubah dengan namanya sendiri. Empat sertifikat dijadikan agunan bank dan dua sertifikat dijual oleh Riri tanpa sepengetahuan keluarga Nirina Zubir.

Ketiga PPAT berperan dalam membantu mafia tanah karena telah menerbitkan sertifikat tidak sesuai dengan prosedur. Ketiga PPAT mengetahui bahwa tidak ada surat kuasa dari Ibu Nirina Zubir untuk mengubah nama yang tertera pada enam sertifikat tersebut menjadi nama Riri. PPAT juga tetap mengeluarkan sertifikat atas nama Riri meskipun para ahli waris tidak hadir untuk menyaksikan dan membubuhkan tanda tangan di hadapan PPAT dalam proses perubahan nama tersebut. Berdasarkan kode etik notaris, ketiga PPAT tersebut seharusnya saling mengingatkan rekannya jika terdapat kekeliruan dalam prosedur penerbitan sertifikat tapi ketiganya tidak melakukan hal tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh ketiga PPAT ini telah menimbulkan kerugian materil lebih kurang Rp 17 miliar kepada Nirina dan keluarga.

Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal berlapis, yakni Pasal 378, Pasal 372 dan Pasal 263 KUHP tentang Penipuan dan Pemalsuan Dokumen dengan ancaman hukuman di atas lima tahun penjara. Selain itu Penyidik juga menerapkan Pasal 3, 4, dan 5 UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Kasus Dino Patti Djalal

Keluarga Dino Patti Djalal juga pernah menjadi korban dari praktik PPAT nakal. Objek dari kasus ini adalah rumah milik Zurni Hasyim Djalal, ibunda Dino yang terletak di Jalan Sekolah Duta II Blok PD No. 12 Rt 003/ 014 Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan (Pondok Indah). Modus yang digunakan para mafia tanah dan Notaris Erlina Dwi menyatakan bahwa rumah milik ibunda Dino Patti Djalal sudah dijual ke pihak lain yang juga menjadi tersangka dalam kasus ini.


Erlina Dewi selaku Notaris menerbitkan Akta Jual Beli (AJB) Nomor 103 Tahun 2019 tanggal 22 April 2019 tanpa sepengetahuan Zurni. AJB tersebut menjelaskan bahwa sudah ada jual beli antara Zurni sebagai penjual dan Vanda Gusti Andayani sebagai pembeli. Selama proses penerbitan AJB tersebut notaris tidak pernah menghadirkan Zurni Hasyim Djalal, padahal kehadiran penjual dan pembeli di hadapan notaris pada saat pembuatan AJB bersifat wajib dan mutlak. 

Berdasarkan AJB tersebut Sertipikat Hak Milik (SHM) No 2614 / Pondok Pinang atas nama Zurni Hasyim Djalal beralih nama menjadi nama Vanda Gusti Andayani. Erlina Dewi sebagai notaris juga ikut membantu penjualan rumah dan tanah tersebut kepada Hendri Oktavianus tanpa pemberitahuan kepada Zurni Hasyim Djalal. Akibat perbuatan mafia tanah dan Erlina Dewi, Zurni Hasyim Djalal dan keluarga menderita kerugian materil lebih kurang Rp 10 miliar.

Erlina Dewi sebagai notaris telah melanggar pasal 378 jo 55 ayat (1)ke-1 KUHP tentang perbuatan curang  atau 264 (1) jo 55 ayat (1)ke-1 KUHP tentang pemalsuan surat. Kasus ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.

Nasib Rakyat Kecil

Dua kasus di atas menjadi contoh bagaimana oknum notaris nakal bersama dengan mafia tanah mampu mengorkestrasi sebuah permufakatan jahat yang merugikan korbannya sampai puluhan miliar. Dua kasus ini bisa terungkap karena para korban memiliki literasi hukum yang baik dan memiliki akses pengacara mumpuni, lalu bagaimana jika kasus ini menimpa rakyat kecil yang tidak memiliki akses kepada literasi hukum maupun pengacara?

Sebagaimana sudah disebutkan di atas, akta yang diterbitkan oleh notaris atau dibuat di hadapan notaris memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna di pengadilan berdasarkan KUHPerdata dan KUH Acara Perdata. Sehingga ketika mafia tanah bekerja sama dengan oknum notaris PPAT nakal untuk merebut tanah masyarakat secara melawan hukum dan malangnya korban tidak mampu memberikan bukti yang sepadan karena keterbatasan sumber daya, maka mafia tanah akan dengan mudah mengambil tanah rakyat.

Sebagai sebuah profesi yang tidak memiliki sistem pengawasan melekat seperti pejabat negara, notaris PPAT memang lebih mudah “diajak” bekerja sama oleh mafia tanah, terlebih lagi jika mafia tanah berani membayar dengan nilai yang tinggi, ini akan membuat beberapa oknum notaris PPAT tergiur karena pendapatan notaris PPAT berasal dari klien. Pengawasan terhadap notaris PPAT harus ditingkatkan agar akta abal-abal yang diterbitkan oleh oknum notaris tidak menjadi senjata sakti para mafia tanah.
0
Masuk untuk memberikan balasan
begal-tanah
Begal Tanah
30 Anggota • 9 Threads
icon-hot-thread
Hot Threads
Copyright © 2022, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia