hafizhrmd
TS
hafizhrmd
Hina Kerajaann Thailand, Perempuan 63 Tahun Ini Dipenjara Selama 43 Tahun

Sumber: cnn.com


Di Thailand, sedikitnya semenjak tahun lalu 155 orang dituduh hina kerajaan Thailand. Perempuan 63 tahun yang dikenal  dengan nama Anchan adalah salah satunya. Ia dipenjara 43 tahun lantaran menyebar podcastyang didakwa menghina monarki. Partai oposisi The Pheu Thai pun meminta peninjauan kembali atas undang-undang monarki di negara itu.

Soalnya, UU tersebut mengancam penghina kerajaan dengan hukuman penjara 15 tahun. Disadur dari ucanews.com pada 7 Oktober 2021, nyaris separuh dakwaan atas UU monarki dituduhkan terhadap aktivis pro-demokrasi, demonstran, dan orang-orang lain yang mengungkapkan ekspresi secara daring.

Dakwaan-dakwaan ini menindaklanjuti komplain yang dibuat kelompok royalis, penjahat siber, dan pengguna internet lainnya. Gejolak politik dan desakan pro-demokrasi di Thailand mengundang pertanyaan. Apakah sistem monarki masih relevan? Saat ini setidaknya ada 40-an monarki dengan variasi jenisnya di dunia dan memegang peran penting dalam pemerintahan.

Raja Salman di Arab Saudi misalnya, juga memegang posisi sebagai perdana menteri. Namun, ada juga monarki yang mendapat penolakan dari publik. Disadur dari qz.com pada 18 Mei 2018, Spanyol dan Swedia, dua negara yang warganya paling ingin menghapuskan monarki. Salah satu yang kerap jadi argumen buat menolak monarki adalah mahalnya ongkos buat membiayai hidup keluarga kerajaan.

Namun, ada temuan yang menyebut bahwa negara dengan sistem monarki juga memberi dampak ekonomi yang tidak sedikit. Profesor bidang manajemen internasional di Wharton School of University of Pennsylvania, Mauro Guillen mengatakan yang ia temukan, pada dasarnya monarki cenderung lebih baik dalam melindungi hak atas kepemilikan properti, daripada negara republik secara umum, dan khususnya daripada pemerintahan diktator.

Ia melanjutkan, pada akhirnya ini menimbulkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik, diukur dari standar hidup warganya. Jadi dengan kata lain, warga yang hidup di bawah monarki cenderung menikmati standar hidup daripada warga yang hidup di bawah negara republik, tepatnya karena monarki melindungi hak atas properti secara lebih baik.

Masalahnya, monarki di negara Thailand berdampingan dengan junta militer yang otoriter. Banyak permasalahan politik Thailand hari ini bermula dari proses demokratisasi yang tidak tuntas pada 1932. Tahun itu, Partai Rakyat melakukan kudeta yang mengakhiri monarki absolut Thailand.

Namun, Partai itu tidak membagi kekuasaan pemerintah dengan kelompok lain. Imbasnya, rakyat Thailand harus menunggu 14 tahun untuk melaksanakan pemilu legislatif dan partai politik alternatif. Kudeta militer yang terjadi pada 1957 membuat posisi kerajaan menguat. Jenderal Sarit Thanarat yang mengambil alih kekuasaan memanfaatkan aliansi dengan kerajaan untuk mengukuhkan kekuasaannya.

Seiring waktu, istana memprovokasi citra kebajikan Raja Bhumibol yang waktu itu berkuasa sebagai identitas sentral Thailand. Persoalan muncul saat Raja Bhumibol meninggal pada 2016. Penggantinya, Raja Maha Vajiralongkorn, memiliki gaya kepemimpinan yang berbeda. Ia mengkonsolidasi kekuatan politik dan mengambil aset dari perusahaan besar. Unit militer terkuat di Bangkok juga ia ambil alih. Pada tahun-tahun kedepan, tuntutan menghapus monarki di Thailand tampaknya akan tetap masif.

cnn.com

Referensi: ucanews.com
                   qz.com
                   lowyinstitute.org
                    
Sumber Gambar: cnn.com
prabasemineminnaf3rdinand81
f3rdinand81 dan 10 lainnya memberi reputasi
11
3.8K
36
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Sejarah & Xenology
Sejarah & Xenology
icon
6.5KThread10.3KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.