Aktivitas kegempaan di Indonesia cenderung meningkat. Catatan di Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menunjukkan, pada periode 2008 - 2016 rata-rata terjadi 5.000 hingga 6.000 kali gempa berkekuatan di atas 2 skala Richter per tahun. Angka itu melonjak  menjadi 7.169 kali di stahun  2017, dan melesat menjadi 11.500 kali/tahun pada  2018-2019. Namun, tren di 2020 agak menurun, meski masih cukup tinggi, yakni 8.258 kali gempa.

Kecenderungan kenaikan frekuensi gempa itu terjadi cukup merata di wilayah  Indonesia, termasuk  di kawasan laut selatan Pulau Jawa. Dalam banyak kasus, gempa mengakibatkan tsunami. Situasi ini yang terus menjadi perhatian BMKG.

Mencermati situasi ini,  BMKG pun mengembangkan perkakas deteksi dini tsunami serta peringatan dini tsunami. Terkait dengan peringatan dini itulah Kepala BMKG Prof. Dwikorita Karnawati hadir di aula Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, guna meluncurkan dua produk inovasi terkait early warning system (EWS) tsunami, yang dianggap sesuai untuk wilayah pesisir Selatan Jawa yang padat penduduk.

Kedua inovasi BMKG itu yang pertama adalah Early Warning System (EWS) Radio Broadcaster; dan yang kedua ialah aplikasi SIRITA (Sirens for Rapid Information on Tsunami Alert). ‘’Kedua inovasi ini merupakan respos BMKG atas meningkatkan aktivitas kegempaan di Indonesia,’’ ujar Kepala BMKG Dwikorita dalam acara  yang dihadiri oleh beberapa pimpinan BPBD Jawa Tengah, pejabat Pemkab Cilacap, serta perwakilan industri besar di Cilacap seperti dari Pertamina, Holcim dan PLTU Cilacap.

EWS Radio Broadcaster adalah peralatan lama yang merupakan moda diseminasi secara verbal dan berbasis pada gelombang radio biasa. Pegiat kebencanaan RAPI (Radio Antar-Penduduk Indonesia), dan ORARI (Organisasi Amatir Radio Indonesia) bergabung dalam jaringan EWS Radio Broadcaster tersebut. ‘’Ini untuk antisipasi joka terjadi kerusakan komunikasi seluler pasca gempa,”  Dwikorita menambahkan. Dengan begitu, diseminasi kebencanaan bisa berjalan lewat jalur non-digital.

Ada pun SIRITA adalah aplikasi sirine tsunami berbasis android yang dibuat untuk memudahkan dan mempercepat tindakan pemerintah menyampaikan perintah evakuasi kepada masyarakat di daerah bencana. Prof. Dwikorita Karnawati menyebut perancang SIRITA  adalah Setyoajie Prayoedie, Kepala Stasiun Geofisika di Banjarnegara, Jawa Tengah.

‘’Handphone yang menginstal aplikasi SIRITA akan berbunyi keras layaknya  bunyi sirine, jika BMKG merilis peringatan dini bahaya tsunami,’’ ujar Dwikorita. Peringatan dini dengan sirine HP  dianggap lebih cepat menjangkau warga karena HP adalah barang pribadi yang selalu ada di dekat pemiliknya. Sementara Dwikorita juga mengakui, bahwa sirine peringatan tsunami yang kini terpasang di pantai-pantai, selain tak terlalu rapat, sebagian juga sering tak berfungsi karena dimakan umur.

"Di era saat ini, saya yakin hampir semua orang telah memiliki ponsel pintar berbasis android. Paling tidak, dalam satu rumah tangga pastisetidaknya ada satu yang  memiliki ponsel pintar, bahkan lebih. Maka, aplikasi ini akan sangat bermanfaat sebagai bentuk peringatan dini evakuasi bagi masyarakat di pesisir pantai," ujar Kepala BMKG Dwikorita Karnawati, seperti dikutip dalam pers rilis BMKG edisi 6 Oktober 2021.

BMKG sendiri telah  mengoperasikan berbagai peralatan untuk  mendeteksi gejala tsunami secara cepat. Peralatan itu dipasang menyisir berbagai  pesisir wilayah Indonesia rawan Tsunami. Alat itu secara umum disebut InaTews  (Indonesia Tsunami Early Warning System). Bentuknya bisa berupa pelampung yang dapat mendeteksi perubahan muka air  laut atau tomograf yang bisa menangkap getaran air laut, yang s emuanya mengindikasikan adanya pola khas gerakan massa air yang bakal mendatangkan gelombang tsunami.

Melalui jalur gelombang satelit, peralatan  pemantau itu dapat mengirim data lapangan ke BMKG, secara real time. Dengan demikian, BMKG dapat mengirim informasi segera ke pemerintah daerah jika ada potensi tsunami dan diperlukan tindakan  evakuasi. Piranti seperti EWS Radio Broadcaster dan Aplikasi bisa membantu diseminasi berjalan lebih cepat dan lebih masif.

Prof. Dwikorita mengatakan, dipilihnya Cilacap sebagai  tempat peluncuran inovasi  BMKG, karena Cilacap ialah pusat industri, kota pemerintahan kabupaten yang berpenduduk padat dan berada di pesisir pantai Selatan yang memiliki potensi gempa yang laten. Cilacap berpotensi terdampak oleh tsunami bila terjadi gempat di Laut Selatan, seperti halnya Kota Pangandaran, Pelabuhan Ratu dan  banyak tempat lain di pesisir Selatan Jawa.

Di Cilacap jarak evakuasi menuju tempat yang aman cukup jauh,  2 – 4 km, sehingga makan waktu. Padahal, di di Cilacap juga, tambah Dwikorita, terdapat berbagai objek vital nasional dan strategis diantaranya Kilang Minyak Pertamina, Pembangkit Listrik Tenaga Uap, dan pabrik semen Dynamix (Holcim).

"Berdasarkan pemodelan, potensi ketinggian tsunami dapat  mencapai belasan meter dan estimasi kedatangan tsunami sekitar 50 menit. Namun, karena pesisir Cilacap padat penduduk,  maka butuh waktu lebih panjang untuk proses evakuasi. Terlebih, tempat evakuasi cukup jauh sekitar 2 hingga 4 kilometer," Dwikorita memaparkan. Tentu dengan catatan, gempanya cukup besar dan episentrum cukup dekat.

Harapannya, keberadaan EWS Broadcaster dan SIRITA ini dapat meminimalisasi resiko jika sewaktu-waktu gempa bumi dan tsunami menerjang pesisir  selatan Pulau Jawa. Dwikorita menyebut bahwa penggunaan teknologi digital dan aplikasi yang saling terkoneksi akan bisa meningkatkan efektivitas sistem peringatan dini, dan menghindarkan terputusnya rantai informasi peringatan dini dari BMKG kepada masyarakat.

Dwikorita mengungkapkan, penyebaran peringatan dini bisa terkendala ketika jaringan komunikasi seluler ambruk karena rusak dihantam gempa. Dalam situasi ini, BMKG mencoba menyiapkan  jalur alternatif EWS Broadcaster dan SIRITA.

‘’Bunyi sirine yang keluar dari handphone harus didefinisikan sebagai sebuah perintah untuk segera lakukan evakuasi, mencari dataran tinggi atau tempat-tempat yang lebih tinggi, untuk  menghindari terjangan tsunami," ujar Dwikorita. Kepala BMKG itu mengatakan  gencar mensosialisasikan bahaya tsunami itu bukan bermaksud ”menakut-nakuti warga masyarakat”, melainkan upaya meningkatkan literasi publik akan potensi kegempaan dengan segala dampaknya. Masyarakat perlu tahu.

Langkah edukasi, literasi kebencanaan dan inovasi BMKG itu adalah tugas ekstra yang makin banyak dilakukan oleh banyak instansi pemerintah, pusat atau daerah, sebagai upaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Banyak inovasi dilakukan dan memberi manfaat ke masyarakat.

Sejak 10 tahun belakangan ini, Kementerian  PAN-RB (Pemberdayaan  Apatur Negara dan Reformasi Birokrasi) gencar mendorong inovasi dalam pelayanan publik ini. Bahkan, setiap tahun Kementerian PAN-RB menggelar Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP). Setiap tahunnya lebih dari 200 inovasi disertakan dalam arena KIPP. Juli 2021 lalu misalnya, Kementerian PAN-RB mengumumkan 55 karya inovasi Terpilih 55 inovasi terbaik.

Dari jumlah itu 45 masuk katagori Top Inovasi Pelayanan Publik, 5 karya masuk Top Replikasi Inovasi Pelayanan Publik,  dan 5 lainnya  jadi pemenang  dalam katagori Outstanding Achievement of Public Service Innovation 2021. Pada katagori ini, Pemprof Jawa Tengah meraih posisi terbaik, atas  inovasi dalam sistem layanan BPJS Kesehatan, yang bukan saja lebih cepat, melainkan juga transparan serta akuntabel. Sistem yang dilaksanakan tak memungkinkan lagi adanya klaim biaya yang berlebihan.

Pemprov Jawa Timur meraih gelar terbaik kedua dengan pelayanan SAMSAT 4.0: Transformasi ATM SAMSAT dengan bukti bayar dan pengesahan berbasis QR Code. Sistem ini pun menjamin pelayanan lebih cepat, adil, serta akuntabel. Pemkab Badung, Bali, juga berada di deretan ini atas karya inovasi PATRIOT (Pendeteksi Area Tangkapan Ikan Menggunakan Sistem Internet Of Things). Berkat aplikasi khusus itu, nelayan bisa dituntun untuk menjaring ke lokasi kerumunan ikan, sehingga pelayarannya lebih efisien dan hasilnya lebih mensejahterakan.

‘’Pemerintah terus mendorong inovasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Memang tidak banyak sorotan, tak menjadi viral, tapi masyarakat merasakan manfaatnya,’’ kata Menteri RAN-RB Tjahyo Kumolo. Pemerintahan yang transparan, lebih demokratis, dan otonomi daerah, menurut Tjahyo, mendorong para pejabat publik untuk berlomba dalam inolasi pelayanan. ‘’Sebab mereka itu sekarang langsung dinilai oleh rakyat,’’ kata Tjahyo.

Penulis : Indy Keningar