SuaraKupang.com

Xi Jinping Meminta Konglomerat Tak Boleh Terlalu Kaya di China


Oktober, 2021

Ketika China masih miskin empat dekade lalu, Partai Komunis mengizinkan rakyat terlibat mekanisme pasar untuk menghasilkan banyak uang. Tapi sekarang, sebagian pelaku pasar dianggap sudah kelewat kaya.

Presiden Xi Jinping baru saja menyerukan peningkatan redistribusi kekayaan negara dan penyesuaian “pendapatan kelompok berpenghasilan tinggi”. Aturan ini dipastikan menyasar para pengusaha sukses di dalam negeri.

Dalam pertemuan yang dipimpin Xi Jinping pada Selasa (17/8) lalu, pengusaha sukses dikatakan wajib “membalas budi” kepada rakyat. Tujuannya agar seluruh lapisan masyarakat China hidup sejahtera.

Arahan itu menandai perubahan nasib para taipan, yang dalam beberapa dekade terakhir didukung negara mengumpulkan kekayaan dan pengaruh yang sangat besar, khususnya ketika China berambisi meningkatkan pertumbuhan ekonomi sepanjang dekade 90’an hingga awal 2000-an.

Partai Komunis kini tak lagi mengejar target pertumbuhan, sehingga crazy rich akan mendapat lebih banyak tekanan untuk membantu pemerintah mencapai tujuan barunya, seperti keadilan sosial dan keamanan nasional.

“Jika melihat dua dekade terakhir, target utama partai adalah pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Sekarang sudah berubah,” kata Sun Xin, pakar ekonomi politik China di King’s College London, saat dimintai komentar VICE mengenai pidato Xi Jinping.

“Pengusaha swasta di China akan menghadapi tekanan politik untuk menunjukkan kesetiaan mereka kepada partai karena legitimasi mereka tak lagi hanya dibangun dengan kemampuan mewujudkan pembangunan ekonomi dan menciptakan lapangan kerja,” lanjutnya.

Setelah kematian Mao Zedong, pemimpin tertinggi Deng Xiaoping mendorong reformasi pasar dengan alasan sebagian dari populasi diperbolehkan menjadi kaya raya. Reformasi ekonomi yang dimulai pada 1980-an secara drastis meningkatkan standar hidup rata-rata di Tiongkok, tapi otomatis memperlebar kesenjangan antara penduduk kaya dan miskin.

Kepemimpinan Xi Jinping memperkuat cengkeraman pada elit bisnis untuk mengendalikan pengaruh mereka di dalam negeri, serta menarik pekerja dan birokrat miskin yang dukungannya sangat penting bagi partai.

Perusahaan riset kekayaan Hurun Report menunjukkan, China memiliki lebih dari 1.000 miliarder, tak seperti Amerika Serikat yang hanya memiliki kurang lebih 700 pengusaha sukses dengan harta miliaran. Lusinan di antaranya adalah anggota badan penasihat legislatif dan politik. Sementara itu, Ibu Kota Beijing telah menelurkan berbagai konglomerat selama enam tahun terakhir.

Sejauh ini, belum diketahui bagaimana proyek redistribusi kekayaan ala China tersebut akan dilaksanakan. Namun, raksasa teknologi yang telah diawasi secara ketat diperkirakan akan menerima pukulan lebih lanjut.

Saham-saham perusahaan teknologi China sudah anjlok setahun terakhir akibat serangkaian upaya pemberangusan praktik antimonopoli, risiko keuangan, ketidakamanan data dan kecanduan game, menyebabkan kerugian miliaran dolar bagi para pengusaha kaya seperti pendiri Alibaba Jack Ma dan pendiri Tencent Pony Ma.

Sejumlah pelaku bisnis sudah mulai membumi dan berjanji mematuhi segala perintah demi memenangkan hati partai komunis.

Pada Rabu (29/9) lalu, misalnya, Tencent berjanji akan mengucurkan 50 miliar yuan (setara Rp111 triliun) untuk mewujudkan “kemakmuran bersama”, disamping investasi sosial sebesar $7,7 miliar (Rp111 triliun) yang sudah digelontorkan pada awal tahun. Raksasa media sosial dan game itu menyatakan, dana tersebut akan dipakai mendanai beberapa program utama pemerintah, seperti pembangunan desa, kesetaraan pendidikan dan peningkatan layanan kesehatan.

Baru-baru ini, perusahaan elektronik Xiaomi, layanan antar makanan Meituan, dan perusahaan induk TikTok ByteDance turut menjanjikan sumbangan bersama senilai miliar dolar untuk program sosial.

Sun menjelaskan, dengan melambatnya pertumbuhan ekonomi, pemerintahan Xi Jinping akan fokus mewujudkan keadilan sosial dalam program terbarunya. Pada saat yang sama, menurut Sun, partai akan menjadikan kesetaraan sebagai pembenaran untuk mencampuri ekonomi pasar.

Kelompok pekerja muda telah mendukung peningkatan kendali terhadap bisnis swasta. Mereka mengeluhkan persaingan yang tiada hentinya di bidang pendidikan dan pasar tenaga kerja. Pengguna internet di Negeri Tirai Bambu kerap mengutuk konglomerat macam Jack Ma dengan bahasa-bahasa Marxis seperti “kapitalis eksploitatif”.

Namun, pakar memperingatkan bahwa intervensi negara yang kelewat agresif bisa membuat bisnis swasta takut berinovasi, dan akhirnya kesulitan menarik investasi masuk. Dickie Wong selaku ketua divisi riset di pialang Hong Kong Kingston Securities berujar, banyak investor asing yang mulai malas berurusan dengan saham China karena khawatir peraturannya semakin ketat.

Pada 19 Agustus 2021, harga saham Alibaba mencapai titik terendah di Bursa Efek Hong Kong. Hal ini terjadi setelah regulator pasar China merilis rancangan pedoman membasmi perilaku anti-persaingan pekan ini. Saham perusahaan paling berpengaruh di China telah anjlok hingga 30 persen sejak awal 2021.


Copyright © 2021 SuaraKupang.com. KBI







Ada Kesenjangan Besar, Xi Jinping Buru Crazy Rich China

Jakarta, CNBC Indonesia – Akibat adanya kesenjangan kekayaan yang cukup besar Presiden Xi Jinping mengatakan China akan mulai mengatur kekayaan yang berlebihan, memastikan “kemakmuran bersama” di dalam negeri.



Media pemerintah China Xinhua (12/10/2021) melaporkan pengumuman tersebut menandakan China mengambil sikap yang lebih keras terhadap distribusi kekayaan yang tidak merata di negara tersebut.

Pengumuman itu dibuat pada pertemuan ke-10 Komite Sentral untuk Urusan Keuangan dan Ekonomi. Perdana Menteri Li Keqiang, Ketua Konferensi Permusyawaratan Politik Rakyat Tiongkok Wang Yang, dan pejabat dari berbagai kementerian lainnya hadir dalam pertemuan tersebut.

Pemerintah China mengatakan telah menjalankan kebijakan ekonomi yang longgar untuk memungkinkan beberapa orang dan daerah menjadi kaya terlebih dahulu.

Pejabat pada pertemuan tersebut berjanji untuk memperluas kelas menengah China dan meningkatkan pendapatan kelompok berpenghasilan rendah, menurut ringkasan pertemuan yang diterbitkan oleh Xinhua.

Dalam upaya untuk mendistribusikan kekayaan secara lebih merata, China juga akan mengatur “penghasilan yang terlalu tinggi”, meskipun para pejabat pada pertemuan tersebut tidak merinci apa yang dimaksud dengan pendapatan yang “berlebihan”.

Dilansir dari Insider, pertumbuhan China dalam dua dekade terakhir telah meroket, dengan PDB tumbuh dari US$ 2,23 triliun pada tahun 2000 menjadi US$ 11,8 triliun pada tahun 2020. Tahun lalu, meskipun ada pandemi, China adalah satu-satunya negara besar di dunia yang mencatat pertumbuhan ekonomi.

Negara ini juga memiliki kesenjangan kekayaan yang sangat besar. Pada tahun 2020, 20% penduduk China terkaya memperoleh lebih dari 10 kali lipat 20% penduduk termiskin, menurut Bloomberg.

Sementara pada tahun 2018, 10% orang terkaya di negara itu memperoleh 41% pendapatan, sedangkan 50% populasi termiskin hanya memperoleh 14,4% dari total pendapatan, menurut Database Ketimpangan Dunia.

Xi telah menjadikan pembangunan “masyarakat yang cukup makmur” sebagai tujuan sejak ia mengambil alih kepemimpinan pada 2012. Ia berjanji untuk menghilangkan kemiskinan ekstrem dalam dekade ini.

Pada tahun 2020, negara berpenduduk 1,4 miliar itu mengklaim telah mencapai tujuan itu dalam delapan tahun, mengangkat hampir 100 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrem, menurut laporan BBC. Tetapi para ahli membantah kebenaran klaim ini karena definisi garis kemiskinan China adalah US$ 1,69 dibandingkan dengan US$ 1,90 Bank Dunia.