News
Batal
KATEGORI
link has been copied
73
KASKUS
51
244
https://www.kaskus.co.id/thread/616aab8595d663569a6389d1/pasukan-siber-dalam-genggaman-penguasa-dan-pengusaha
https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/10/16/pasukan-siber-dalam-genggaman-penguasa-dan-pengusaha Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha Penelitian terbaru LP3ES, Undip, UII, Drone Emprit, University of Amsterdam, serta KITLV Leiden mengindikasikan kegiatan pasukan siber didanai politisi senior, orang di lingkaran menteri kabinet, dan pengusaha kaya. Oleh IQBAL BASYARI 16 Oktober 202
Lapor Hansip
16-10-2021 17:37

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha

https://www.kompas.id/baca/polhuk/20...-dan-pengusaha

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha


Quote:Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha

Penelitian terbaru LP3ES, Undip, UII, Drone Emprit, University of Amsterdam, serta KITLV Leiden mengindikasikan kegiatan pasukan siber didanai politisi senior, orang di lingkaran menteri kabinet, dan pengusaha kaya.
Oleh IQBAL BASYARI
16 Oktober 2021 09:03 WIB · 6 menit baca

Perkembangan opini publik di media sosial sering kali tak terjadi secara alamiah. Sebagian percakapan, terutama terkait isu-isu yang menyangkut kepentingan publik, sering kali dimanipulasi pasukan siber. Namun, hanya segelintir pihak yang mampu menguasai pasukan siber karena biaya jasanya tak murah.

Di Twitter, misalnya, percakapan dengan campur tangan pasukan siber biasanya dicuitkan oleh akun-akun anonim. Untuk mengidentifikasinya, cuitannya hanya berisi tagar atau topik lain yang tidak sesuai dengan tagar. Selain itu, ada cuitan-cuitan yang isinya sama dicuitkan oleh beberapa akun dalam waktu yang hampir bersamaan.

Penelitian terbaru yang dilakukan oleh peneliti sejumlah lembaga, yakni Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES); Universitas Diponegoro; Universitas Islam Indonesia (UII), Yogyakarta; perusahaan analisis data Drone Emprit; University of Amsterdam; serta KITLV Leiden mengindikasikan kegiatan pasukan siber di Indonesia didanai oleh politisi senior, orang di lingkaran menteri kabinet, dan pengusaha kaya.

Tim peneliti memeriksa percakapan di media sosial antara lain terkait Pemilu 2019, revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi, kebijakan normal baru, UU Cipta Kerja, dan perjuangan kepemimpinan di Partai Demokrat. Mereka juga melacak dan mewawancarai 78 pendengung (buzzer) dan pemengaruh (influencer).”

Dikutip dari artikel berjudul ”Organisation and Funding of Social Media Propaganda” di laman InsideIndonesia yang ditulis oleh Direktur Center for Media and Democracy LP3ES sekaligus pengajar politik di Undip Semarang, Wijayanto, dan Profesor Antropologi Politik Komparatif di University of Amsterdam sekaligus peneliti senior di KITLV, Leiden, Ward Berenschot, pasukan siber menjadi alat bagi orang kaya dan penguasa di Indonesia untuk membela kepentingan mereka. Keberadaannya merusak kesetaraan politik.

Elite politik yang berkuasa mempekerjakan pasukan siber untuk menangkis kritik dan meningkatkan penerimaan publik terhadap kebijakan pemerintah. Sementara elite ekonomi mempekerjakan pasukan siber untuk menghasilkan dukungan publik terhadap kebijakan yang melayani kepentingan mereka, seperti UU Cipta Kerja dan revisi UU KPK.

Menurut laporan dari hasil riset selama dua tahun itu, manipulasi opini publik di media sosial dilakukan oleh tim dan individu yang berkolaborasi menjadi pasukan siber. Mereka terdiri dari jaringan buzzer, influencer, dan pembuat konten. Pada umumnya, pasukan siber tidak terorganisasi, fleksibel, dan disatukan hanya sementara untuk tujuan tertentu.

Tim peneliti mengidentifikasi ada empat kelompok dalam pasukan siber, dimulai dari terbawah adalah buzzer, pembuat konten, koordinator, dan influencer. Buzzer bertugas menyebarkan konten seluas mungkin, terkadang ikut mengomentari unggahan influencer, bahkan menyerang orang lain yang menyuarakan pendapat yang bertentangan dengan tujuan kliennya.

Seorang buzzer biasanya mengelola akun palsu atau anonim mulai dari 10 akun hingga 300 akun Twitter. Jumlah akun ini memengaruhi bayaran yang mereka dapatkan.

Selanjutnya pembuat konten bertugas menyiapkan materi, meme, dan tanda pagar (tagar) yang akan disebarluaskan oleh buzzer. Informan di penelitian itu juga mengakui bahwa terkadang mereka menyebarkan kebohongan. ”Saya tidak benar-benar mengikuti hati saya. Yang penting adalah Anda membayar saya, saya bekerja, itu saja. Karena tujuan kami adalah uang,” seperti tertulis di laporan tersebut.

Lapisan ketiga adalah koordinator yang bertugas merekrut dan mengoordinasikan kegiatan buzzer. Mereka mengirimkan konten yang disiapkan oleh pembuat konten dan memberi tahu buzzer waktu untuk mengunggah konten. Mereka bertanggung jawab atas strategi dan berhubungan dengan klien yang membayar untuk aktivitas pasukan siber.

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha

Lapisan keempat ialah influencer. Mereka adalah individu populer dengan jumlah pengikut banyak, seperti seniman, tokoh masyarakat, atau tokoh politik, yang aktif menggunakan akun media sosial pribadi untuk berbagi pendapat politik.

Puluhan juta
Untuk menggerakkan pasukan siber, ada biaya yang harus dikeluarkan oleh pengguna jasa. Seorang buzzer dan pembuat konten, misalnya, bisa dibayar Rp 3 juta hingga Rp 4 juta per bulan, tergantung banyaknya akun yang dimiliki. Seorang koordinator mendapatkan bayaran Rp 13 juta per bulan. Sementara influencer nilainya paling tinggi yakni bisa mencapai Rp 20 juta per bulan. Bahkan, disebutkan di laporan riset itu, imbal balik influencer ada yang mendapatkan jabatan komisaris di perusahaan negara.

Biaya yang tidak murah dalam menggerakkan pasukan siber itu membuat hanya kelompok yang memiliki uang yang bisa menggunakan jasa mereka. Dalam penelitian terungkap, pihak yang bisa membayar pasukan siber hanya kelompok masyarakat yang memiliki sumber dana yang kuat. Kelompok itu adalah pemerintah, politikus, dan elite ekonomi.

Salah satu penulis yang juga pengajar pada jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Diponegoro, Wijayanto, dihubungi dari Jakarta, Jumat (15/10/2021), mengatakan, cengkeraman buzzer di tangan penguasa dan pengusaha bisa berdampak pada pembuatan kebijakan publik. Esensi dari kebijakan publik yang semestinya mendengarkan suara rakyat dan mengakomodasi suara itu, justru tidak akan didengarkan.

Keberadaan buzzer akan membendung suara-suara kritis pihak-pihak yang berseberangan dan memanipulasi dengan opini yang sebaliknya. ”Dalam kasus revisi UU KPK, misalnya, protes dan ketidaksetujuan publik tidak diakomodasi, opini publik justru dibendung dan dimanipulasi dengan narasi sebaliknya oleh pasukan siber,” ujarnya.

Menurut Wijayanto, buzzer bisa bertahan karena didukung oleh ekosistem publik yang literasi digitalnya kurang kuat. Akibatnya, publik justru ikut mengamplifikasi opini dari pasukan siber.

Tak hanya publik, opini yang dibangun oleh buzzer bahkan ikut diamplifikasi oleh jurnalis media arus utama karena dianggap bisa mengundang klikbait dari pembaca. Kondisi ini membuat orkestrasi opini publik yang dibangun oleh pasukan siber menjadi punya gaung di luar media sosial.

Oleh sebab itu, selain tetap harus meningkatkan literasi digital, menurut Wijayanto, publik perlu ikut berupaya memberantas akun-akun buzzer. Caranya, cukup dengan melaporkan akun buzzer agar ditangguhkan oleh pengelola media sosial. ”Publik dan masyarakat sipil yang melakukan kontranarasi terhadap opini dari pasukan siber pun harus lebih sistematis dan terkoordinasi,” ujarnya.

Ward melalui utasan cuitan akun Twitter-nya, yakni @ward_berenschot pada 13 Oktober 2021 menyebut kesadaran terhadap peranan dan dampak buzzer terus berkembang. Pengguna media sosial melawan disinformasi yang disebarkan oleh pasukan siber dan memilah akun palsu dan akun anonim yang digunakan oleh para buzzer.

”Namun, pasukan siber akan tetap menjadi ancaman karena hanya orang kaya dan berkuasa yang bisa memanfaatkan mereka. Perdebatan mengenai etik dalam penggunaan media sosial diperlukan; patutkah para elite penguasa di Indonesia tidak menahan diri untuk diam-diam menggunakan buzzer yang anonim untuk ’menjual’ kebijakan mereka?” cuit Ward.

Yet cyber troops will remain a threat, as only the rich and the powerful can afford to employ them. A debate on the ethics of social media use is needed: should Indonesia’s ruling elites not refrain from secretively hiring anonymous buzzers to sell their policies? (12/12)— Ward Berenschot (@ward_berenschot) October 13, 2021

Di laporan hasil riset yang ditulis Wija dan Ward, disebutkan, pemerintah pernah menggunakan jasa pasukan siber untuk mempromosikan kebijakan normal baru. Anggaran yang digunakan berasal dari pos dana sosialisasi. Ada pula buzzer yang mengaku dibayar orang dekat menteri di kabinet.

Politikus juga diketahui menggunakan jasa pasukan siber terutama saat kampanye demi meningkatkan popularitas di media sosial. Jasa pasukan siber jug digunakan untuk meningkatkan profil politisi agar dipertimbangkan masuk dalam kabinet. Sementara elite ekonomi meminta bantuan pasukan siber untuk ”menjilat” elite penguasa agar akses bisnisnya ke pemerintah lancar.

Pasukan siber yang dibayar untuk membuat narasi di medsos sejalan dengan laporan The Global Disinformation Order 2019 Global Inventory of Organised Social Media Manipulation yang dirilis Oxford Internet Institute, University of Oxford. Laporan menyebutkan, pendengung bekerja di 70 negara, termasuk Indonesia, dengan bayaran dari Rp 1 juta hingga Rp 50 juta (Kompas, 11/9/2019).

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha

Pengajar pada Departemen Politik dan Pemerintahan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Mada Sukmajati, menuturkan, media sosial dan teknologi informasi kini sudah menjadi instrumen politik. Bahkan, di Amerika Serikat, algoritma dari media sosial dijual ke peserta pemilu agar bisa digunakan untuk mengetahui preferensi politik.

Dengan demikian, penggiringan opini bisa melalui media sosial dilakukan lebih akurat dan efektif. Pemanfaatannya pun tak perlu sampai menggunakan pasukan siber yang jumlahnya banyak, tetapi bisa menggunakan aplikasi khusus berbasis mahadata.

”Jangankan pasukan siber, penggiringan opini sudah bisa dilakukan oleh individu melalui aplikasi tertentu. Meskipun di Indonesia belum digunakan, kemungkinan di Pemilu 2024 akan dipakai untuk pemenangan,” katanya.

Oleh sebab itu, Mada mendorong agar pemerintah meredefinisi program pendidikan politik. Sebab, wacana mengenai media sosial dan pasukan siber sudah masuk dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu. ”Pemerintah mesti sadar bahwa agenda ini sudah menjadi instrumen politik,” katanya.

Editor: Antony Lee




Kumpulan artikel lengkapnya ada di Inside Indonesia edisi Oktober 2021: https://www.insideindonesia.org/edit...6-oct-dec-2021

Bacalah, ada tulisan-tulisan yang bagus sekali tentang cara kerja dan taktik cybertroops, juga beberapa proyek yang pernah dilakukannya. Ditulis dari sudut pandang akademisi/aktivis--dan sayangnya, mereka tidak menawarkan cara efektif untuk melawan pasukan dunia maya, hanya mengeluh soal etika dan idealisme.

Saya memandangnya begini. Pasukan dunia maya ini senjata terbaru di ajang pertarungan politik. Dalam segala macam perang, entah itu perang militer, ekonomi, budaya, dan tentu politik, orang menggunakan senjata. Tiap pihak berusaha menciptakan senjata lebih kuat untuk mengungguli senjata terdahulu. Istilahnya perlombaan senjata. Senapan mengalahkan pedang dan tombak. Kendaraan bermotor mengalahkan kuda. Bom nuklir mengalahkan bom biasa. Semua senjata itu tidak etis dan tidak bermoral, karena merusak, mencederai dan bahkan menghilangkan nyawa manusia. Namun manusia tetap saja memakai senjata. Mengapa? Karena menurutnya apa yang diperjuangkan dalam tiap perang itu lebih tinggi daripada nyawa manusia.

Pasukan dunia maya adalah senjata terbaru di dunia dengan internet. Sebelumnya senjata terkuat adalah internet itu sendiri, yang memperkuat dan memberdayakan individu. Suara individual menjadi kuat dengan internet, bisa mengalahkan senjata sebelumnya yaitu propaganda konvensional lewat media massa biasa. Namun internet juga memberi peluang anonimitas dan klon, sehingga suara satu atau sedikit orang bisa diperbanyak dan diperkuat dengan biaya murah--jadi pasukan. Pasukan itu kemudian digunakan untuk melawan suara individual terberdayakan sebelumnya--para aktivis, jurnalis dll yang sempat unggul karena suara dan pendapat pribadinya diperbesar volumenya oleh internet.

Tidak pernah ada yang menang perang dengan cara mempermasalahkan penggunaan senjata secara moral. Satu-satunya cara efektif adalah dengan menggunakan senjata yang lebih dahsyat lagi.

Mengeluhkan orang yang mampu beli pedang lalu menggunakan pedang itu untuk memotong lawan sebagai "tidak etis" itu sia-sia.

Coba blokir Twitter, misalnya. Twitter itu alat utama buzzer[p] di Indonesia. Putus akses Twitter di Indonesia dan saya pikir 60% sampai 75% "buzzer[p]" bakal hilang.
profile-picture
profile-picture
profile-picture
betadine dan 11 lainnya memberi reputasi
10
Masuk untuk memberikan balasan
Halaman 1 dari 2
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 17:46
Welcome to digital democracy. Seperti inilah satu dari bentuk dunia modern. Masalahnya memang, ketika kemampuan ini digunakan untuk hal2 yang tidak baik atau bahkan mencelakakan seperti hoax.

Pada prinsip utamanya, komunikasi digital dan diskusi internet itu tidak ada masalah, baik adanya. Buzzer kalau masih hanya sebatas penggunaan sewajarnya masuk diskusi internet yg masih sehat. Yg bermasalah adalah ketika privilege pengguna internet dipakai untuk tebar hoaks, dox, kampanye hitam, bot, dll.

Ane nunggu bentuk pemerintahan yg lain, teknokrasi sintetik emoticon-Ngacir
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 17:55
Hasil penelitian nya menyebutkan bahwa buzzer, influencer dll yg d bayar itu bermain d twitter.. emoticon-Malu (S)

Coba sebutkan siapa yg hobby nya bermain tagar twitter??.. emoticon-Malu (S)



emoticon-Ngakak (S)emoticon-Ngakak (S)
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 18:13
Light siber.

profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 18:28
BuzzzeRp dibayar jabatan komisaris BUMN? Menggiurkan sekali.

Dan dipakai saat pengesahan RUU cipta kerja dan RUU KPK ? Pantas Denny Siregar dkk termasuk buzzer dimari giat bener posting. Dibayar Rp beneran mereka

Sampai sekarang loh buzzeRp ini mendiskreditkan eks pegawai KPK yang kontra sama RUU KPK dan diskenariokan ga lulus tes twk
Diubah oleh harytanoe
profile-picture
profile-picture
profile-picture
peternakkadrun dan 8 lainnya memberi reputasi
7 2
5
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 18:29
Ah elah ngomongin orang justru kaum kadrun sendiri yg paling banyak bikin klonengan nyebar hoax.. (jihad online)

Bahkan sampek ada program pelatihannya segala
Diubah oleh rs2006
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Lihat 9 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 9 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:01
tukang report kayak ente cocoknya jadi siber siberan....

kalau cuma di Kaskus bp ente ga dapat duitemoticon-Sundul Upemoticon-Sundul Upemoticon-Sundul Upemoticon-Sundul Up
profile-picture
profile-picture
profile-picture
scorpiolama dan 2 lainnya memberi reputasi
3 0
3
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:10
Yg buzzer bayaran di kaskus bisa dilihat dari seberapa sering dia bikin trid...
Bikon penggiringan opini yg maksa dan berkualitas sampah.


Kalau gw satu kalipun gak pernah bikin trid di kaskus ini.

Ngapain ngabisin waktu jika lo gak dibayar.

Wkwkwkw
profile-picture
profile-picture
profile-picture
peternakkadrun dan 3 lainnya memberi reputasi
3 1
2
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:15
aah. pada akhirnnya balik ke diri masyarakat. klo masyarakatnya pinter. berfikirnya logis dlm memilih ya ga ngaruh lah si buzzer2 laknatulloh

tp krna masyarakatnya kadrun. otak menghayal. hati demdam kebencian. ya gampang di hasyut,di bego2in buzzer
Diubah oleh frimen
profile-picture
profile-picture
profile-picture
peternakkadrun dan 2 lainnya memberi reputasi
2 1
1
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:16
Siber siap emoticon-Belgia
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan gabener.edan memberi reputasi
2 0
2
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:20
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha

ini loh cikal bakal nya.... sebelumya pks payungan, arrahmanews, dakwatuna.

bajerRp cuma mereaksi fitnahan dari portal2 diatas.

dan kadrun didukung tempo ingin memberikan stigma negatif ke buzzerRp. emoticon-Gila

kadrun dan tempo yang sekarang itu sejatinya sampah peradaban emoticon-Imlek
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:22
Istilah buzzer ada sejak zaman Jokowi
profile-picture
profile-picture
peternakkadrun dan gabener.edan memberi reputasi
1 1
0
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:38
Asttajjim emoticon-Kagets
profile-picture
galuhsuda memberi reputasi
1 0
1
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:38
Hadramaut cyber army emoticon-army

Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 6 lainnya memberi reputasi
7 0
7
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:38
buzz or not? kok gw curiga ya kalo ada orang yg paksa pendapat nya bukan untuk berusaha bersikap netral/mendamaikan itu gw anggap adalah buzz.
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
1 0
1
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 19:57
Salah satu pentolan mcaPasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
profile-picture
profile-picture
profile-picture
peternakkadrun dan 4 lainnya memberi reputasi
5 0
5
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 20:00
Ada kesamaan pola buzzer anonim, baik di kaskus atau di facebook

1. pake profile pic anime (mungkin vvibu)
2. pake nama perempuan (seperti klonengan buzzerp yang sering posting berita dari corong partai tertentu di kaskus). Di facebook akun macam begini (nama akun cewek) sering berkata kasar ke orang yang beda pendapat, dan dari gaya makian kasarnya mengindikasikan pengendali akun sebenarnya laki-laki)
3. pakai fallacy argumentasi dalam mematahkan kritik. Biasanya pakai "whataboutism/tu quoque", "strawman fallacy" atau kalau sudah kepepet pakai "argumentum ad hominem".

Tapi ada yang lebih berbahaya, yaitu "budak cinta" / bucin. Berbeda dengan buzzerp, mereka rela membela junjungan tanpa dibayar.
Diubah oleh wiry
0 0
0
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 20:15
Ya mau ngerusuh atau bikin cuap secara massal itu ga bisa modal ingus doang......wajar aja kalau ada asumsi yang punya duit sama pemerintah ada kaitannya ke baku hantam informasi di era digital


Tapi tetep ada tipe cuitan yang bisa piral dan mantik keributan secara massal di luar buzzer2 itu, biasanya korban ketidak adilan di kalangan bawah yang implikasinya nyeret2 kaum menengah....emoticon-Ngacir
profile-picture
gabener.edan memberi reputasi
1 0
1
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 20:21
Tuh yang bodowoso tv yang dicekal polisi kemaren punya 750 akun medsos ngejelekin pemerintah demi adsense kek gitu bukan buzzer ya ??
Stqndar ganda banget ada yang pro pemerintah dibilang buzzer gara gara kalah debat.
Diubah oleh namdokmai
profile-picture
profile-picture
profile-picture
Kranevitter dan 5 lainnya memberi reputasi
6 0
6
Lihat 4 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 4 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 20:53
Pola yang beda, esensi sama saja. Dulu penggalangan opini atau massa sangat bergantung kepada struktur kemasyarakatan, saat ini sebaliknya.

Seseorang, yang tidak ketahuan juntrungannya, bisa pengaruhi jutaan massa lewat dunia maya.
Diubah oleh gagal.jadi.nabi
profile-picture
profile-picture
profile-picture
galuhsuda dan 3 lainnya memberi reputasi
4 0
4
Lihat 1 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 1 balasan
Pasukan Siber dalam Genggaman Penguasa dan Pengusaha
16-10-2021 21:14
Buzzerp jasmev jokowi ahok memang laknat
profile-picture
gmc.yukon memberi reputasi
1 0
1
Lihat 2 balasan
Memuat data ...
1 - 0 dari 2 balasan
Halaman 1 dari 2
icon-hot-thread
Hot Threads
obrolan-hangat-logo
Obrolan Hangat
Copyright © 2021, Kaskus Networks, PT Darta Media Indonesia