Gaung mahasiswa demo kali ini memberikan kesan yang aneh, mengapa harus ke KPK? Dimasa pandemi kali ini, rakyat sedang susah, butuh lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya sedangkan mereka yang ada di gedung kura-kura selalu saja berpolemik antara kubu oposisi dan petahana bersaing saling unjuk gigi.

Kenapa tidak demo potong gaji para pejabat Indonesia saja, untuk subsidi rakyat yang susah dengan cara membuka lapangan pekerjaan bagi mereka yang menganggur! Setidaknya berikan rakyat kail jangan sering-sering diberikan ikan, memutus rantai kemiskinan cukup dengan pekerjaan, baik itu pertanian, perkebunan, peternakan, industri dan sebagainya untuk swasembada pangan.



Sudah dua kali demo Mahasiswa tidak masuk ke inti masalah negeri ini, yaitu kemakmuran rakyat. Demo pertama adalah RUU KUHP ini bisa dibilang lucu, karena KUHP Indonesia buatan Belanda wajar bila ada revisi dan perubahan agar sesuai dengan norma dan adat nusantara yang berlaku.

Contoh UU tentang Dukun, dahulu ditertawakan sekarang terbukti banyak Dukun cabul, dukun tipu-tipu berkeliaran dengan bebas. Karena masyarakat kita ini stigma mistisnya masih kuat, maka profesi Dukun harus di berikan Undang-Undang khusus bila mereka melanggar kejahatan. Tapi RUU KUHP, tidak jadi disahkan karena di demo berkaitan RUU Cipta Kerja.



Selanjutnya saat ini mahasiswa menilai pelemahan KPK? Kita tarik dulu sejarahnya era siapa KPK dibuat? Jelas di era Megawati Soekarnoputri. Lantas kenapa KPK yang sudah dibentuk mereka, malah ingin melemahkan? Pertanyaan yang sangat mendasar bagi orang awam.

Kalau ada pegawai KPK tersandung pemberlakuan TWK, berarti sistem KPK sedang berbenah. Apakah masalah 57 pegawai KPK dipecat melalui prosedur TWK menyalahi aturan? Tidak juga, jadi apa urgentnya mahasiswa harus turun ke jalan? Jawabnya bagi saya "Tidak Ada".



Tapi kalau mahasiswa mendesak DPR memberlakukan hukuman koruptor dihukum mati itu lebih jelas urgentnya, memaksa DPR agar menekan impor pangan dan mensejahterakan para petani jelas itu yang harusnya dituntut.

Lalu menuntut Presiden agar memberikan kepastian PPKM berakhir, agar ekonomi kembali berjalan dan mendukung vaksin sebagai satu-satunya cara meredam pandemi agar menjadi endemi itu jelas lebih bagus.



Tapi kalau menghabiskan energi dengan orasi di jalan lalu menuntut Prrsiden agar mengembalikan ke 57 pegawai KPK, bahkan sampai rusuh kalau pun sukses pemerintah mengakomodasi hal yang dituntut, apakah korupsi pasti hilang? Korupsi itu bukan siapa yang ditangkap dan siapa yang menangkap, tapi sistemnya yang harus dibuat jangan ada celah, selama maju pilkada harus keluar modal untuk membeli baliho, hingga jual tanah maka korupsi akan tetap ada dari level RT hingga di pucuk singgasana.

Terlebih negara ini masih melihat sosok bukan kualitas, masih melihat angka dan nilai bukan moralitas. Banyak orang jujur yang tak bisa masuk jadi bagian Istana dan DPR karena tak punya kendaraan partai, maka mahasiswa bisa menuntut agar ada perwakilan mereka di DPR bagaimana? Tentu ini terobosan baru yang seru! Siapa saja mahasiswa yang berkualitas dan ikut politik praktis di DPR bayarannya beasiswa hingga lulus, bukankah ini lebih menguntungkan?



Beda kubu boleh saja, kritisi silahkan, tapi harus langsung ke inti permasalahan agar hajat hidup orang banyak juga bisa berubah. Kalau hanya mengamankan posisi 57 orang yang ada di KPK, kok rasanya lucu ya!

Karena setiap kali demo atas nama rakyat, tapi rakyat yang mana? Jadi mirip janji pejabat.



Mungkin beda orang beda pandangan lantas apa pendapat kalian tentang demo mahasiswa kali ini.

Terima kasih yang sudah membaca thread ini sampai akhir, bila ada kritik silahkan disampaikan dan semoga thread ini bermanfaat, tetap sehat dan merdeka. See u next thread.





"Nikmati Membaca Dengan Santuy"
--------------------------------------
Tulisan : c4punk@2021
referensi : klik, klik, klik
Pic : google