Habiskan 115T, Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Beroperasi 40 Tahun Aja Masih Rugi

Beranda

...

Berita dan Politik
Habiskan 115T, Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Beroperasi 40 Tahun Aja Masih Rugi

dharma8888

19-09-2021 05:09

Habiskan 115T, Kereta Cepat Jakarta-Bandung: Beroperasi 40 Tahun Aja Masih Rugi

Bisnis.com, JAKARTA - Komisi VI DPR/RI meminta kepada PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau KAI agar segera melakukan audit dan melaporkan temuannya kembali soal pembengkakan biaya proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebelum menyetujui usulan Penyertaan Modal Negara atau (PMN) yang diajukan senilai Rp4,1 triliun.

Anggota Komisi VI DPR/RI Andre Rosiade menjelaskan persoalan ini memang harus segera diselesaikan karena pemerintah ingin bisa mengoperasikan proyek ini secara mulus menjelang perayaan G20 pada 2022 bersama dengan Presiden China Xi Jinping.

Komisi VI mendukung upaya percepatan penyelesaian proyek tersebut tetapi juga harus dipastikan isntrumen pendaaan yang diperlukan tersedia.

"Kalau untuk segera bisa menyelesaikannya ya memang opsinya PMN tapi kan masih terbentur aturan. Kalau perbankan atau pinjaman rasamya sulit karena kelaikan proyek ini setelah 40 tahun operasi saja masih rugi," ujarnya, Sabtu (18/9/2021).

Menurutnya, audit investigasi juga perlu dilakukan karena proyek tersebut terbentur aturan dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No. 107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung yang menyebutkan bahwa Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan Pemerintah.

"Makanya kami minta ke KAI audit investigasi. Kemarin KAI kan setuju soal itu dan konsultasi juga meminta Badan Pengawas Keuangan supaya ada pertanggung jawaban atas dana yang digunakan,” imbuhnya.

Di luar itu, dia juga meminta KAI menggunakan rel kereta produksi dalam negeri dalam rencana pengerjaan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Ia mengaku kecewa dengan keputusan 7 kontraktor yang memilih menggunakan 100 persen rel kereta impor.

Apa belum mampu kita bikin relnya? Inikan pekerjaan yang sederhana bikin rel. Apa Indonesia tidak mampu membikin rel sehingga kita impor dari China. Ini kan bicara TKDN.

Ini kan yang gampang bikin rel, besi gitu doang, malah harus impor. Nah jadi kita harus buktikan sebutan TKDN itu ya dan ini, relnya harus buatan kita,” jelasnya.

Menanggapi persoalan audit dan pembengkakan biaya, Sekretaris perusahaan KCIC Mirza Soraya menyampaikan untuk menekan biaya tambahan pada proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung perlu dilakukan secara bertahap agar bisa menjadi mirip dengan kisaran biaya awal.

"Kemudian apakah biaya akan ditutup melalui pendanaan alternatif, mencari pinjaman persoalan ini, masih dalam pembahasan dengan sponsor dan lender," ujarnya.

sumber

Quote:

Biaya Membengkak, Instran: Kereta Cepat Jakarta -Bandung Dihentikan Dulu

Institut Studi Transportasi atau Instran menganjurkan agar proyek KA Cepat Jakarta – Bandung dihentikan sementara waktu untuk memulai proses audit agar pembiayaannya tak semakin membesar.

Berdasarkan laporan PT KAI (Persero), kebutuhan investasi proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp 86,67 triliun (kurs per US$ Rp 14.28 ) menjadi US$8 miliar (naik US$1,9 miliar) atau setara Rp114,24 triliun. Setelah dilakukan efisiensi, ternyata biaya dapat turun sedikit dari perkiraan awal mencapai US$8,6 miliar setara Rp122,8 triliun.

Baca Juga : Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung, Faisal Basri: Bermasalah Sejak Awal!

Data dari PT KCIC menunjukkan terdapat biaya tidak terduga di pengadaan lahan sehingga membengkak 35 persen. Pada proses pengadaan lahan, di dalamnya terdapat pengerjaan relokasi fasos dan fasum, relokasi SUTT PLN, relokasi utilitas PDAM /Pertamina /Telkom, jalan akses, auxilarry building yang belum didetailkan dalam perencanaannya.

Direktur Eksekutif Instran Deddy Herlambang menjelaskan apapun permasalahannya, proyek KA Cepat Jakarta – Bandung ini harus cepat diselesaikan agar tidak membesar lagi pembiayaannya mengingat proses konstruksi sudah mencapai lebih dari 70 persen.

Menurutnya, yang lebih penting dalam menyelesaikan persoalan pembengkakan biaya ini adalah tidak membebani keuangan negara.

Dalam kondisi pandemi saat ini, keuangan negara masih dalam proses mencari stabilitas perekonomian karena berusaha bangkit dari pandemi Covid-19.

Skema pembiayaan sebaiknya tetap dikembalikan seperti konsep semula yakni business to business (B2B) bukannya government to business (G2B).

“Sebaiknya proyek KA Cepat ini diberhentikan dulu sementara untuk segera diaudit dan diinvestigasi untuk mencari kekeliruan dalam perhitungan bisnisnya. Apabila tetap diupayakan tambahan biaya dari negara, yang paling untung tetap dari pihak konsorsium China karena kita membeli rel, fasilitas operasi, dan sarana KA cepat semua impor dari China.

Pembelian secara impor baik sarana dan prasarana KA cepat dari China tentunya harus dibayar baru dikirim ke Indonesia,” jelasnya, Kamis (9/9/2021).

Apabila tetap menggunakan Penyertaan Modal Negara (PMN), tentunya akan menyalahi komitmen awal seperti yang tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Presiden No.107/2015 tentang Percepatan Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat antara Jakarta Bandung yang menyebutkan pelaksanaan penugasan dalam Pasal 1 tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta tidak mendapatkan jaminan pemerintah.

Baca Juga : Biaya Membengkak, Kereta Cepat Jakarta-Bandung Cari Pembiayaan

Soal pembengkakan biaya ini, kata dia, dari sisi trase sebetulnya tidak memerlukan pembelian lahan baru karena menggunakan lahan jalan tol PT Jasa Marga.

Dengan tidak adanya biaya yang dikeluarkan untuk membeli lahan, proyek tersebut sehurusnya bisa ditekan karena biaya terbesar dalam infrastruktur adalah pengadaan tanah.

Namun, karena PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) juga tengah mengerjakan kontruksi bersamaan dengan transit join development (TOD), maka akan semakin berat pembiayaan kontruksi kereta cepat.

“Lebih baik dilakukan pentahapan, konstruksi HSR diselesaikan dulu kemudian dilanjutkan pembangunan TOD. Memang tepat jika pembangunan TOD ini pun berhasil niscaya akan terdapat bangkitan dan tarikan perjalanan baru menggunakan HSR dan kereta cepat ini dapat berfungsi sebagai kereta komuter,” imbuhnya.

Sementara itu, KCIC mengupayakan pembengkakan biaya pada proyek kereta Cepat Jakarta - Bandung berdampak minimal pada jadwal operasi kereta cepat yang rampung pada Desember tahun depan. Sekretaris Perusahaan KCIC Mirza Soraya menuturkan progres proyek kereta cepat telah mencapai 78,42 persen. "Kami bersama konsorsium kontraktor terus melakukan koordinasi dan beragam upaya untuk mengejar target operasi pada Desember 2022," ujarnya, Jumat (3/9/2021).

Secara historis, proyek KCJB diawali secara solicited (digagas oleh pemerintah) melalui Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Perhubungan (Kemenhub) dan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) dengan melakukan studi kelayakan dengan Japan Internasional Corporation Agency (JICA) sebagai donatur.

Sesuai Rencana Induk Perkeretaapian Nasional (RIPNAS), hanya ada 1 trase Kereta Api Cepat sepanjang Pulau Jawa yakni 748 km antara Jakarta – Surabaya.

Maka dilakukanlah studi oleh (JICA) pada awal 2014 KA Cepat Jakarta Surabaya dengan rencana biaya senilai Rp100 triliun.

Namun, tiba-tiba ada keputusan pada 2015 bahwa akan membangun KA cepat rute Jakarta-Bandung terlebih dahulu sepanjang 150 km yang nilai awal proyeknya senilai Rp67 triliun.

Padahal saat keputusan dipilih itu, semua kelengkapan studinya belum disiapkan oleh JICA. Terlebih lagi, trase KA cepat Jakarta – Bandung ini tidak masuk dalam RIPNAS.

Patut diduga, ia mengatakan ada kepentingan bisnis lain sehingga KA Cepat Jakarta-Bandung tersebut digulirkan terlebih dahulu.

https://m.bisnis.com/ekonomi-bisnis/...hentikan-dulu.

Ngabisin duit negara 115 triliun tapi ga jelas BEP-nya. Pantas Ignasius Jonan saat jadi Menhub ga mendukung proyek ini. Celakanya dia malah dipecat sama Jokowi atas rekomendasi Opung, akhirnya belakangan ketauan cacatnya proyek ini