Bisnis.com, JAKARTA - Sikap Pemerintah Indonesia terkait dengan rencana pembuatan delapan kapal selam nuklir oleh Australia yang berpotensi memicu terjadinya perlombaan senjata dinilai sudah tepat.

Seperti diketahui, Negeri Kanguru berencana mengembangkan delapan kapal selam bertenaga nuklir dan membentuk aliansi pertahanan baru bernama AUKUS. Aliansi yang beranggotakan Australia, Amerika Serikat (AS) dan Inggris itu diduga kuat disiapkan sebagai upaya untuk menghadapi dominasi China di kawasan Indo-Pasifik. Berdasarkan kesepakatan AUKUS, Australia akan diberikan akses teknologi AS untuk membangun delapan kapal selam bertenaga nuklir.

Co-Founder Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi mengatakan sikap Pemerintah Indonesia terhadap rencana Pemerintah Australia sejauh ini sudah tepat. Tentu saja, upaya tersebut perlu ditindaklanjuti dengan dialog dengan Australia dan negara-negara lain di kawasan Indo-Pasifik.

"Sejauh ini sudah tepat, tinggal nanti selanjutnya saja dilihat perkembangannya. Tetapi yang jelas Indonesia akan menjadi negara yang benar-benar terdampak atau dirugikan dengan adanya rencana ini," katanya kepada Bisnis, Jumat (17/9/2021).

Kehadiran kapal selam nuklir Australia menurut Khairul mengancam kedaulatan wilayah perairan Indonesia yang saat ini juga sudah terancam. Baik yang tidak terlihat, maupun secara langsung seperti yang terjadi di Laut Natuna.

"Dengan adanya kapal selam ini tentu Indonesia makin terancam dan pusing. Saat ini saja ancaman kedaulatan sudah terjadi dan mengganggu kepentingan nasional, seperti keberadaan sea glider atau yang tampak seperti kapal-kapal," tuturnya.

Tentu saja, apa yang dilakukan oleh Australia akan mempengaruhi kebijakan pertahanan Indonesia. Khairul menilai Pemerintah Indonesia akan mengubah sikapnya terhadap Pemerintah Australia dengan lebih berhati-hati dan mengevaluasi kembali kebijakan pertahanan yang berlaku saat ini.

"Ini akan mengubah kebijakan pertahanan kita. Tentunya, yang bakal disorot adalah bagaimana sikap Australia terhadap nuklir Korea Utara yang akhirnya mereka lakukan sendiri," tutupnya.

Sementara itu, peneliti pertahanan dari Center for Strategic and International Studies Iis Gindarsah menilai keputusan Australia telah memunculkan perubahan besar dalam peta kekuatan di kawasan Indo-Pasifik. Tentu saja, hal itu akan mempengaruhi hubungan bilateral antara Indonesia dan Australia yang sudah berjalan saat ini.

"Kebijakan pertahanan tersebut juga menjadi preseden baru dalam hubungan bilateral negara itu dengan Indonesia. Karena untuk pertama kalinya, kita akan bertetangga dengan operator teknologi nukir militer," katanya kepada Bisnis, Jumat (17/9).

Melalui pernyataan resminya pada Jumat (17/9), Kementerian Luar Negeri menyatakan bahwa Indonesia mencermati dengan penuh kehati-hatian tentang keputusan pemerintah Australia untuk memiliki kapal selam bertenaga nuklir. Selain itu, Indonesia juga prihatin dengan berlanjutnya perlombaan senjata dan proyeksi kekuatan militer di kawasan tersebut.

"Indonesia menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir," demikian pernyataan Kemlu.

Indonesia juga menekankan pentingnya komitmen Australia untuk terus memenuhi kewajibannya mengenai non-proliferasi nuklir. Australia juga diminta untuk untuk terus memenuhi kewajibannya untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan keamanan di Kawasan sesuai dengan Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama Asia Tenggara (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia).

"Indonesia mendorong Australia dan pihak-pihak terkait lainnya untuk terus mengedepankan dialog dalam menyelesaikan perbedaan secara damai. Dalam kaitan ini, Indonesia menekankan pentingnya penghormatan terhadap hukum internasional termasuk UNCLOS 1982 dalam menjaga perdamaian dan keamanan di Kawasan," tulis Kemlu dalam pernyataannya.

https://www.google.com/amp/s/m.bisni...ia-sudah-tepat