“One man's terrorist is another man's freedom fighter” – Jenny Teichman (How to Define Terrorism, 1989)

Terorisme itu sangat relatif. Suatu perbuatan yang dianggap terorisme oleh satu pihak akan dimaknai sebaliknya oleh pihak lainnya. Hal ini telah menjadi perdebatan di antara para filsuf dunia. Seperti Profesor Emeritus dari Universitas Wisconsin-Milwaukee, Haig Khatchadourian yang menganggap terorisme murni sebuah kejahatan. Sementara filsuf dari Australia CAJ Coady berargumen bahwa terorisme adalah kejahatan yang diperlukan (necessary evil). Ada pula filsuf dari Universitas Pennsylvania, Noam Chomsky yang meyakini bahwa negara adalah pelaku utama terorisme saat ini. Beda pandangan dengan Anthony Kenny, filsuf dari Unoversitas Oxford yang memiliki argumentasi bahwa terorisme harus didefinisikan sebagai salah satu tipe separatisme/pemeberontakan.

Relativitas terorisme yang dipaparkan Jenny Teichman pada tahun 1989 di jurnal Philosophy tersebut terus berlanjut hingga kini. Terutama saat mata dunia mengarah ke Afghanistan, khususnya terkait Taliban.

Pada 15 Agustus 2021, Taliban mengejutkan banyak pihak karena berhasil menguasai wilayah ibu kota Kabul dan menduduki Istana Kepresidenan Afghanistan, hanya sekitar tiga bulan sejak pertama kali melancarkan serangan. Diketahui Taliban mulai mengintensifkan serangan setelah Amerika Serikat dan NATO memutuskan untuk menarik pasukan mereka setelah 20 tahun berperang pada 4 Mei lalu.

"Hari ini adalah hari besar bagi rakyat Afghanistan dan mujahidin (Taliban). Mereka menyaksikan buah dari upaya dan pengorbanan mereka selama 20 tahun," ujar juru bicara Kantor Politik Taliban, Mohammad Naeem, pada 16 Agustus 2021.

Setelah itu, Naeem menyebut Taliban akan segera menyusun bentuk pemerintahan baru di Afghanistan di bawah kekuasaan mereka dengan menggandeng kelompok lain. Dia menyebut Taliban ingin membangun hubungan internasional dan tak hidup dalam isolasi.

Sumber : CNN Indonesia[Jejak Kilat Taliban Kembali Kuasai Afghanistan dalam 3 Bulan]

Bagi sebagian pihak, pengambilalihan Afghanistan oleh Taliban menjadi momok. Sebab Taliban diyakini sebagai kelompok Islam ekstremis yang ingin menerapkan interpretasi ketat terhadap hukum agama di negeri tersebut.

Taliban sendiri berasal dari pejuang Mujahidin yang didukung AS, gerilyawan Islam fundamentalis, dalam memerangi Uni Soviet di Afghanistan pada 1970-an dan 1980-an. Tahun 1990-an, Taliban mulai mengonsolidasikan diri dan merebut beberapa wilayah dalam perang saudara melawan pasukan pemerintah. Tahun 1996, Taliban menguasai Kabul dan mengantarkan periode kekuasaan Taliban di seluruh negeri.

Rezim Taliban dikenal brutal dalam membantai lawan-lawannya, bersekutu dengan kelompok teroris, menindas hak-hak perempuan, menerapkan bentuk hukuman yang kejam, hingga menghancurkan situs kuno.

Koalisi negara-negara barat melakukan invasi untuk menggulingkan rezim Taliban pasca serangan ke Twin Tower pada 11 September 2001. Pasukan gabungan yang dipimpin AS, melakukan serangan untuk menghancurkan Taliban yang melindungi Osama bin Laden dan gerakan teroris Al Qaeda-nya.

Al Qaeda yang dekat dengan Taliban memiliki kelompok afiliasi di Indonesia yang disebut dengan Jemaah Islamiyah (JI). Sebuah kelompok teroris yang diyakini melancarkan serangkaian aksi teror di Indonesia – di antaranya Bom Bali, bom Kedutaan Besar Australia hingga bom hotel Marriot Jakarta.

Hubungan itu berakhir ketika Al Qaeda ditumpas dan Taliban dilemahkan oleh AS dan sekutunya yang menduduki Afghanistan pada 2001.

Meski Taliban dengan cepat digulingkan, namun kelompok ini terus hidup, melancarkan taktik perang gerilya selama 20 tahun melawan AS, sekutunya, dan tentara Afghanistan. Perang yang dilakukan selama 20 tahun tersebut mencapai puncaknya setelah AS dan negara-negara barat lain menarik pasukan mereka dalam beberapa bulan terakhir. Pejuang Taliban bergerak menyapu seluruh negeri, merebut kota-kota hampir tanpa perlawanan yang berarti, hingga puncaknya menduduki istana kepresidenan pada 15 Agustus.

Sumber : Suara [Siapakah Taliban, Apa Tujuan Mereka yang Sebenarnya?]

Mendengar kabar tersebut, kelompok JI di Indonesia disebut mengalami euforia. "Saya dapat komunikasi dari kawan-kawan di media sosial, mereka, jihadi, sangat senang, bangga, ada yang sujud syukur, takbir, bergembira dengan kemenangan Taliban," kata mantan pimpinan Jamaah Islamiyah Nasir Abbas.

Nasir Abbas yang pernah mendapatkan pelatihan militer di Afghanistan dari tahun 1987-1993 tersebut mengatakan saat ia di sana, belum ada nama Taliban. Menurutnya, Taliban muncul sekitar tahun 1993/1994 akibat ketidakpuasan masyarakat lokal atas pemerintahan saat itu. Pada awalnya, Taliban menyerang semua kelompok di luarnya, termasuk kelompok terorisme Al Qaeda, orang Arab, pemerintah dan warga asing lainnya.

Kemudian, setelah Taliban menguasai pemerintahan pada 1996, mereka melunak kepada kelompok teroris Al Qaeda karena Osama bin Laden. Akhirnya, Afghanistan jadi ‘surga’ pelatihan militer kelompok Al Qaeda sekitar tahun 1997-1998, termasuk affiliasinya dari Indonesia, yakni JI.

Sumber : BBC [Taliban kuasai Afghanistan dan 'euforia' Jemaah Islamiyah, patutkah Indonesia khawatir akan potensi aksi teror?]

Tak hanya JI, kebangkitan Taliban di Afghanistan ternyata mendapat dukungan dari China. Pada Senin 16 Agustus, pihak China menyatakan menghormati hak rakyat Afghanistan untuk menentukan nasib dan masa depannya sendiri. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China (MFA) Hua Chunying berharap Taliban merealisasikan janji sebelumnya melalui negosiasi membangun sebuah pemerintahan Islam yang terbuka dan inklusif, bertindak secara bertanggung jawab untuk memastikan keselamatan rakyat Afghanistan dan misi asing di sana.

Pemerintah China menambahkan bahwa China akan selalu berperan konstruktif untuk mencari solusi dalam menyelesaikan isu-isu Afghanistan. Menteri Luar Negeri China, Wang Yi disebutkan telah bertemu delegasi Taliban yang dipimpin oleh Ketua Komisi Politik Taliban Mullah Abdul Gani Baradar di Tianjin pada 28 Juli 2021. Wang yang juga anggota Dewan Negara China berharap Taliban Afghanistan secara tegas memerangi semua organisasi teroris, termasuk ETIM (Gerakan Islam Turkistan Timur).

Sumber : JPNN [China Minta Taliban Segera Memerangi Kelompok Islam Ini]

Dari sini kita dapat lihat bahwa China berposisi pro Taliban, namun kontra terhadap ETIM. China tidak setuju penerapan status teroris Taliban, namun mendorong Turkistan Timur sebagai kelompok teroris. Artinya China meminta Taliban memerangi gerakan kemerdekaan Turkistan Timur (Uighur).

Akan tetapi, kebangkitan dari Taliban ditentang oleh Rusia. Pada 17 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri Rusia Sergey Lavrov menyatkan pihaknya tidak akan terburu-buru mengakui Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan. Apalagi pada 2003, Rusia telah menetapkan Taliban sebagai organisasi teroris.

Sumber : Kompas [Rusia Enggan Terburu-buru Akui Taliban sebagai Penguasa Afghanistan]

Dari pemberitaan tersebut menunjukkan bahwa kepentingan Rusia terhadap Afghanistan berseberangan dengan China. Namun kebangkitan Taliban akan hidupkan permusuhan dengan ETIM (Turkistan Timur). Keengganan Rusia mengakui Taliban sebagai penguasa baru Afghanistan menunjukkan bahwa Rusia tidak masalah jika Turkistan Timur merdeka, sedangkan China menolak kemerdekaan Turkistan Timur.

Lantas bagaimana perbedaan pandangan antara China dan Rusia terhadap Taliban tersebut mempengaruhi paradigma terorisme secara global?

Turki memiliki kelompok yang mereka anggap teroris, yakni Federasi Demokratik Suriah Utara – Rojava yang dikomandoi oleh YPG – PKK (Yekîneyên Parastina Gel - Partîya Karkerên Kurdistanê). Negara bulan sabit tersebut lalu melakukan pembelian sistem misil S-400 dari Rusia guna memeranginya. Namun, tindakan tersebut direspon oleh Jenewa (Swiss) dengan memberi suaka kepada pemerintahan Rojava. Terbukti dengan Swiss yang memperbolehkan pembukaan kantor YPG/PKK di Jenewa.

Sumber : AA [Turki layangkan protes ke Swiss atas pembukaan kantor YPG/PKK di Jenewa]

Rusia mendukung pemerintahan Assad di Suriah. Sedangkan Turki berada di belakang massa kontra Assad. Oleh karena itu, gerakan kemerdekaan Rojava yang bertentangan dengan Turki tentunya menguntungkan Rusia. Terlebih lagi Suriah Utara akan membendung gerakan Kemerdekaan Islamic State (IS/ISIS) yang dilawan Rusia.

Itulah mengapa, dalam gejolak Afghanistan, Turki berencana memperkuat aliansi dengan Taliban. Pada 17 Agustus 2021, Menteri Luar Negeri Turki Mevlut Cavusogly mengatakan bahwa Turki akan siap bekerja sama dengan siapapun, termasuk Taliban, dalam menjaga stabilitas keamanan dan perdamaian di negara itu. Bahkan, Ankara tidak segan-segan membantu Taliban dalam menjaga perdamaian Afghanistan nantinya.

Sumber : CNBC Indonesia [Erdogan Beri Sinyal Khusus ke Taliban soal Kuasai Afghanistan]

Dari sini dapat kita baca geopolitik yang terjadi di kedua wilayah, Afghanistan dan Suriah. Pertama kita tengok di Afghanistan.

1. China yang mendukung pemerintahan Taliban, berlawanan dengan Rusia yang tidak mau terburu-buru mengakui pemerintahan Taliban. Sementara Turki yang memiliki kedekatan dengan China dan mendukung Taliban, menandakan hubungan Turki dengan Rusia merenggang di Afghanistan.

2. Rusia dan Turki mengambil keuntungan dari kebangkitan Taliban, dari sisi dampaknya pada kebangkitan Gerakan Turkistan Timur, yang didalamnya termasuk kemerdekaan Uyghur, yang dilawan oleh China.

3. China pro Taliban (kontra status teroris Taliban), namun kontra Turkistan Timur (pro status teroris Turkistan Timur. Rusia kontra Taliban (pro status teroris Taliban), namun pro Turkistan Timur (kontra status teroris Turkistan Timur). Sementara Turki Pro Taliban dan Pro Turkistan Timur, dan tak inginkan keduanya dicap teroris.

Kedua, geopolitik Suriah.

1. Calon negara Suriah Utara – Rojava berideologi sosialisme libertarian. Status kemerdekaan Suriah Utara ditolak oleh Suriah dan Turki, sehingga diberi label teroris.

2. Rusia dan Swiss berposisi mendukung kemerdekaan Suriah Utara karena akan membendung ISIS yang dulunya bermarkas di Raqqah, sebuah provinsi di Suriah yang sebagian wilayahnya masuk Suriah dan sebagian lagi masuk Suriah Utara.

3. Swiss menolak seruan dari kelompok Yahudi di negara itu untuk memasukkan gerakan perlawanan Palestina Hamas dalam daftar teroris, yang artinya berlawanan posisi dengan Israel dan Arab Saudi. Dengan demikian, nasib calon negara Palestina versi Hamas, dan nasib calon negara Suriah Utara, maupun pro kontra status terorisme Hamas dan Rojava, sepenuhnya berada di tangan Jenewa. Apapun keputusan dari Jenewa akan menentukan arah redefinisi terorisme global : apakah hanya kelompok agama yang bisa dilabeli teroris atau kelompok separatis Palestina dan separatis Suriah Utara juga bisa dilabeli teroris.

Selama ini kita sering mendengar dengungan pada BuzzeRp menyatakan bahwa paham wahabi adalah paham teroris. Tak tahukah mereka bahwa para Wahabi di Saudi kini berposisi melawan terorisme ISIS dan Hamas. Sedangkan Wahabi Pakistani (Taliban) berposisi melawan terorisme ISIS di Afghanistan. Pertanyaannya, siapa yang teroris? Pendukung wahabi atau anti wahabi?

Sumber : Kumparan [Kata Putra Mahkota Arab Saudi Soal Wahabi]
Sumber : Jawa Pos [Fatwa Mufti Arab Saudi Sebut Hamas Organisasi Teroris, Ini Sikap Majelis Ulama Abdul Syaikh]
Sumber : Republika [Kala Taliban Musuhi dan Perangi ISIS]

Perlu diketahui, ISIS yang selama ini dikenal sebagai teroris, pada mulanya lahir sebagai gerakan separatisme pada 2006 dengan nama ISI (Islamic State of Iraq). Akibat konflik tak berkesudahan di Suriah, ISI di bawah kepemimpinan Abu Bakar Al Baghdadi mencoba mencaplok sebagian wilayah Suriah, sehingga ISI berubah menjadi ISIS. Imbas dari gerakan bersenjata separatisme ISIS, kelompok ini pun lebih dikenal dengan terorismenya.

Kini, semenjak ISIS dinyatakan kalah, yang terisisa di kawasan tersebut adalah eks freedom fighter separatis/teroris ISIS yang berasal dari berbagai negara. Namun banyak negara enggan memulangkan mereka, sehingga milisi yang tersisa ini berpotensi dijadikan :

a. Organ teror baru untuk menghadang kemerdekaan Suriah Utara. Kegagalan kemerdekaan Suriah Utara berarti kegagalan pula bagi kemerdekaan Palestina versi Hamas.
b. Basis massa pendukung kemerdekaan Suriah Utara. Kemerdekaan Suriah Utara berarti juga kemerdekaan Palestina versi Hamas.
c. Status terorisme ISIS dikembalikan ke akarnya yakni gerakan separatis Irak Barat dan Suriah Utara (Raqqah), demi menghasilkan perang sipil antara Suriah vs separatis ISIS vs separatis Suriah Utara.

Dari semua paparan perubahan paradigma teroris global tersebut, kita bisa bayangkan yang terjadi di Indonesia. Taliban yang selama ini disebut teroris oleh kelompok anti wahabi pro China di Indonesia, tentunya akan kebakaran jenggot. Sebab China mendukung penuh upaya Taliban merebut Afghanistan. Jika Taliban bukan lagi teroris di mata China, akankah para pendengung anti wahabi di Indonesia juga mengubah pandangannya?

Bayangkan, jika pemerintahan Taliban yang didukung China (anggota tetap dewan keamanan PBB) berhasil melepaskan diri dari status terorisme di kancah global, maka mereka yang masih teriak anti wahabi itulah yang pro teroris, karena Taliban juga melawan ISIS di Afghanistan.

Namun jika Jenewa berhasil memulihkan status Hamas dan YPG – PKK dari label teroris, dan lebih mengakuinya sebagai gerakan separatis, maka gerakan kemerdekaan Palestina, Suriah Utara, maupun ISIS tidak dapat lagi disebut perbuatan terorisme, melainkan separatisme.

Perebutan status separatis jadi teroris (Suriah Utara), teroris jadi separatis (Hamas), maupun teroris tak lagi jadi teroris (Taliban), akan mempengaruhi arah status gerakan Free Uyghur, Free Hong Kong, Free Taiwan, Free West Papua, serta ISIS.