Jakarta - Pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang diduga menelan anggaran Rp 2 miliar menuai kontroversi. Banyak pihak menilai hal itu tidak sepatutnya dilakukan di tengah masa pandemi COVID-19.

Peneliti Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Gunardi Ridwan pun menilai Presiden Joko Widodo perlu mengeluarkan pernyataan permintaan maaf kepada masyarakat terkait hal tersebut.

"Saya rasa presiden perlu memberikan konfirmasi dan permintaan maaf ke publik, agar tidak terjadi kegaduhan di masyarakat dan menjaga wibawa pemerintahan pusat," kata Gunardi dikutip dari CNNIndonesia.com.

Menurutnya akibat kejadian itu bisa menurunkan wibawa pemerintahan Jokowi. Sebab pemerintah pusat sering kali memperingatkan pemerintah daerah agar sensitif dalam menggunakan anggaran di tengah pandemi COVID-19.

"Jika hal ini terjadi di level presiden, maka pemerintah pusat akan kekurangan wibawa ketika kerap mendorong kebijakan penghematan (anggaran di tengah pandemi) sampai level daerah," ujarnya.

Gunardi menilai ada baiknya anggaran yang digunakan untuk mengecat pesawat kepresidenan itu digunakan untuk keperluan lain yang lebih mendesak.

"Saya juga tidak tahu seberapa sering presiden menggunakan pesawat atau heli kepresidenan. Jika jadwalnya menurun karena situasi pandemi, sebaiknya anggarannya dialihkan ke sektor yang lebih membutuhkan," ujar dia.

Tak hanya pemerintah, Gunardi juga menyoroti pihak legislatif yang dinilai gagal mengawasi program eksekutif. Terbukti dari lolosnya kegiatan pengecatan ulang pesawat kepresidenan.

https://finance.detik.com/berita-eko...004.1609585657