7 Juni 1999, Pemilu Pertama di Era Reformasi Digelar

Beranda

...

Sejarah & Xenology
7 Juni 1999, Pemilu Pertama di Era Reformasi Digelar

gilbertagung

07-06-2021 16:57

7 Juni 1999, Pemilu Pertama di Era Reformasi Digelar

Periode 6-8 Juni merupakan saat bersejarah bagi bangsa Indonesia. 6 Juni kemarin merupakan peringatan 120 tahun kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Ir. Soekarno. 8 Juni besok merupakan peringatan 100 tahun kelahiran Presiden ke-2 Republik Indonesia, H.M. Soeharto. Tanggal yang berada di antara keduanya, hari ini 7 Juni, juga merupakan hari yang bersejarah bagi Indonesia. Pada tanggal ini 22 tahun silam, pemilu legilslatif pertama di era Reformasi digelar setelah kedua presiden tersebut tak lagi menjabat. Bagaimanakah perjalanannya?

Pemilu 1997 Usai, Krisis Datang

Menteri Riset dan Teknologi, Bacharuddin Jusuf Habibie berkampanye untuk Golkar di Tanah Abang, Jakarta Pusat, 1997.

Pemungutan suara pemilu terakhir pada masa Orde Baru berlangsung pada tanggal 29 Mei 1997 dan menelan biaya Rp214,5 miliar. Pemilu ini diwarnai kontroversi karena berbagai insiden kekerasan dalam proses kampanye. Sebagai contoh, kerusuhan terjadi dalam kampanye pemilu Golongan Karya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada 23 Mei 1997. Konflik yang mulanya adalah gesekan antara massa pendukung Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan malah meluas menjadi konflik SARA. Menurut Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia, 123 orang tewas, 118 orang terluka, dan 179 orang hilang. Tidak sampai disitu, banyak bangunan juga rusak karena dibakar atau dijarah : 5 gereja, 1 kelenteng, 7 pusat perbelanjaan, 1 apotek, 3 kantor bank, 4 gedung sekolah, 6 bangunan restoran, 2 gedung bioskop, 2 gedung hotel, 1 bangunan panti jompo, puluhan rumah warga, dan beberapa kantor pemerintahan dan layanan publik.

Setahun sebelumnya, Partai Demokrasi Indonesia mengalami perpecahan. Di satu kubu adalah PDI pimpinan Suryadi hasil Kongres Luar Biasa Medan 1996 yang diakui pemerintah. Di kubu lain adalah PDI pimpinan Megawati Soekarnoputri hasil KLB Surabaya 1993. Kerusuhan terjadi pada 27 Juli 1996 lantaran massa pendukung PDI Suryadi mencoba merebut kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat dari kubu Megawati. Partai Rakyat Demokratik pimpinan Budiman Sudjatmiko dituduh sebagai dalang kerusuhan 27 Juli. Budiman Sudjatmiko, yang mengajak untuk memboikot pemilu 1997, dijatuhkan hukuman penjara selama 13 tahun dengan tuduhan subversif.

PDI kubu Megawati kemudian mengajak pendukungnya untuk memilih PPP dalam pemilu 1997, secara tidak resmi membentuk aliansi "Mega-Bintang". Penggunaan atribut Mega-Bintang segera dilarang oleh aparat.

Pada pemilu 1997, muncul lembaga pemantau independen, Komite Independen Pengawas Pemilu, yang didirkan pada 1995. Lembaga ini mencatat 10.000 pelanggaran pemilu untuk memenangkan kembali Golkar.

Pemilu 1997 ini, seperti yang sudah bisa ditebak sebelumnya, menghasilkan Golkar sebagai pemenang. Dengan 84.187.907 suara sah (74,51 persen), mereka bahkan mencetak rekor perolehan 325 kursi Dewan Perwakilan Rakyat. PPP meraup 25.340.028 suara sah dan memperoleh 89 kursi. Sementara itu, perolehan suara PDI merosot drastis hingga 3.463.225 suara dan hanya memperoleh 11 kursi DPR. Hasil yang diperoleh PPP dan PDI juga dipengaruhi kisruh PDI dan Mega-Bintang.

Ditambah 75 anggota yang diangkat dari ABRI (sebelumnya 100), jumlah anggota DPR mencapai 500 orang. Selain itu, ada pula 149 anggota Utusan Daerah, 100 anggota Utusan Golongan, 45 anggota utusan PPP, 163 anggota utusan Golkar, 5 anggota utusan PDI, dan 38 anggota utusan ABRI. Anggota utusan dan fraksi ABRI ini diangkat oleh presiden. Dengan demikian, jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat periode 1997-2002 mencapai 1.000 orang.

Setelah pemilu usai, krisis moneter pun dimulai. Serangan besar-besaran spekulan sejak Mei 1997 terhadap baht Thailand yang dipatok pada kurs 25 baht per dolar AS dan dianggap overvalued. Ini tidak terlepas dari menurunnya kinerja ekspor yang meningkatkan defisit transaksi berjalan Thailand. Upaya intervensi besar-besaran membuat cadangan devisa Thailand terkuras habis namun tidak menghentikan serangan spekulasi. Baht pun harus diambangkan per 2 Juli 1997. Serangan mulai menghantam rupiah pada 11 Juli 1997. Bank Indonesia melebarkan batas pergerakan rupiah dari 8 persen menjadi 12 persen pada hari itu. Singkat kata, BI menjaga agar rupiah tidak terdepresiasi (atau terapresiasi) lebih dari 12 persen.

Kurs dolar AS ditutup pada rekor tertinggi saat itu, 2.660 rupiah per dolar AS, pada 13 Agustus 1997. Padahal, pada 2 Juni 1997, 1 dolar AS masih dihargai 2.430 rupiah. Setelah upaya meredam pelemahan rupiah dengan intervensi ke pasar uang dan menaikkan suku bunga SBI hingga 30 persen untuk menyerap likuiditas rupiah, Bank Indonesia bersama pemerintah mengumumkan penerapan sistem kurs mengambang bebas dengan intervensi jika diperlukan (bukan lagi wajib seperti sebelumnya) pada 14 Agustus 1997.

Setelah kebijakan tersebut diambil, serangan spekulan terhadap rupiah semakin kuat. Nilai 1 dolar AS langsung melompat 5,07 persen menjadi 2.795 rupiah. Pada 18 Agustus 1997, dolar AS bahkan sudah mencapai 2.980 rupiah. Singkatnya, rupiah kemudian terjun bebas, meski sempat pula mengalami penguatan, hingga pernah mencapai 16.000 rupiah per dolar AS pada 1998. Dalam beberapa bulan, krisis nilai tukar meluas menjadi krisis finansial, krisis perbankan, krisis bahan pangan, krisis kepercayaan kepada pemerintah, krisis politik, dan krisis keamanan.

Soeharto Lengser Keprabon, Habibie Membuka Kebebasan

Dengan waktu berkuasa hanya 517 hari, Habibie mampu melakukan berbagai perubahan fundamental dalam lingkup sosial politik. Paling terang adalah penyelenggaraan pemilu yang bebas pada 1999.

21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB, Soeharto yang ditekan oleh protes masyarakat akibat kesulitan ekonomi dan tuntutan reformasi dan demokratisasi, memilih untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia setelah 31 tahun mendudukinya. Apalagi, ia sudah kehilangan dukungan secara signifikan setelah 14 menteri Kabinet Pembangunan VII, dipimpin Ginanjar Kartasasmita, menolak untuk masuk ke Kabinet Reformasi yang digagasnya dan Harmoko, murid dan Ketua MPR/DPR yang pada Maret 1998 mendorongnya untuk maju kembali sebagai presiden, secara mengejutkan memintanya mundur pada 19 Mei 1998.

Wakilnya saat itu, Bacharudin Jusuf Habibie, naik sebagai Presiden ke-3 RI. Ia tidak didampingi oleh wakil presiden dalam keseluruhan masa jabatannya sebagai presiden selama 517 hari.

Habibie membuka kesempatan seluas-luasnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemerintahan dengan mendirikan partai politik. Dalam Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat pada 10-13 November 1998, dibuatlah Ketetapan MPR Nomor XIV/MPR/1998 tanggal 13 November 1998. Tap MPR ini mempercepat pelaksanaan pemilu berikutnya dari 2002 ke 1999. Tanggal pemilu ditetapkan selambat-lambatnya pada bulan Juni 1999. Tanggal pemilu pun dinyatakan sebagai hari libur nasional.

Ini juga sekaligus memangkas masa bakti anggota MPR/DPR hasil pemilu 1997 yang semestinya berakhir pada 2002 menjadi 1999. Pun masa jabatan Habibie dipangkas, yang seharusnya berakhir pada 11 Maret 2003 menjadi hanya sampai 20 Oktober 1999.

Pemilu 1999, Mengembalikan Mandat ke Rakyat

Peserta Pemilu 1999.

Percepatan pemilu ini dianggap perlu karena kepercayaan terhadap lembaga eksekutif maupun legislatif, hasil pemilu 1997, merosot drastis karena memburuknya situasi dan kontroversinya.

Untuk melancarkan proses transisi demokrasi, produk hukum baru mengenai politik dibuat untuk menggantikan produk serupa buatan era Orde Baru. Partai politik diatur dalam UU nomor 2 tahun 1999 (berlaku per 1 Februari 1999). Sementara mengenai pemilu, disahkanlah UU nomor 3 tahun 1999 yang membentuk Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga independen penyelengara pemilu. Pada zaman Orde Baru, pemilu dilaksanakan oleh Departemen Dalam Negeri, dengan Lembaga Pemilihan Umum diketuai oleh menteri dalam negeri. Ketua pertama KPU adalah Rudini, mantan menteri dalam negeri periode 1988-1993.

Anggaran sebesar 1,525 triliun rupiah disiapkan untuk pesta demokrasi pertama di era Reformasi. Realisasi anggaran mencapai 1,314 triliun rupiah. United Nations Development Program turut memberi bantuan sebesar 60 juta dolar AS untuk memastikan penyelengaraan pemilu yang jurdil. United States Agency for International Development berderma 30 juta dolar AS dan Australia memberi bantuan 15 juta dolar Australia.

Banyak partai yang didirikan pada 1998. Antara lain, Partai Amanat Nasional yang dimotori Amien Rais, Partai Keadilan yang memiliki basis anak muda kampus, Partai Kebangkitan Bangsa yang menjadi kendaraan politik Nadhlatul Ulama, dan Partai Bulan Bintang menjadi bentuk baru dari Masyumi dan dimotori oleh Yusril Ihza Mahendra. Keempat partai ini berdiri pada bulan Juli 1998.

Selain partai-partai tersebut, ada banyak lagi partai yang bermunculan seperti Partai Kristen Nasional Indonesia (KRISNA), Partai Republik, Partai Keadilan dan Persatuan, Partai Uni Demokratik Indonesia (deklarasi 29 Mei 1996), Partai Indonesia Baru, Partai Rakyat Demokratik (deklarasi 22 Juli 1996), dan Partai Buruh Nasional. Total, ada 141 partai politik yang terdaftar di Departemen Kehakiman RI.

Tak hanya partai baru, dua peserta lawas pemilu zaman Orde Baru juga berpartisipasi setelah bertransformasi. Golongan Karya berubah dari organisasi sosial politik menjadi partai politik. Partai Demokrasi Indonesia kubu Megawati Soekarnoputri menjadi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Partai ini menjadi peserta pemilu berikutnya bersama Partai Demokrasi Indonesia kubu Suryadi. Partai lama yang tidak mengalami perubahan hanya Partai Persatuan Pembangunan.

Jadwal pemilu ditentukan pada hari Senin, 7 Juni 1999 berdasarkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Nomor 30 tahun 1999. Dari 141 partai yang telah disebutkan, hanya 48 partai yang dapat lolos verifikasi KPU untuk ikut pemilu 1999.

Pemilu ini diwarnai kampanye meriah berbagai partai, paling mencolok adalah kampanye PDIP di Jakarta, 6 Juni 1999. Sentimen masyarakat terhadap Orde Baru dan Soeharto cukup menganggu peluang Golkar dalam pemilu kali ini. Poster dan spanduk berbagai partai muncul di mana-mana.

Proses pemungutan suara, 7 Juni 1999, berlangsung aman, menepis kekhawatiran sebagian pihak mengenai kekerasan pasca-pemilu. Pemilu ini masih menggunakan sistem daftar tertutup, dalam arti pemilih hanya dapat memilih partainya saja. Tidak ada nama calon dalam kertas suara.

Mantan Presiden AS, Jimmy Carter, datang ke Jakarta bersama dengan istrinya untuk menjadi pengamat proses pemilu 1999.

Pemilu ini juga diwarnai dengan proses penghitungan suara yang begitu lama. Ditambah lagi, 27 parpol peserta menolak mengesahkan berita acara penghitungan suara karena menganggap pemilu tidak dilaksanakan dengan jujur dan adil. KPU kemudian menyerahkan hasil pemilu kepada Presiden Habibie. Habibie lalu memberikannya kepada Panitia Pengawas Pemilu untuk menilainya. Panwaslu menilai hasil pemilu sudah sah. Lagipula, parpol tersebut tidak memberikan data pendukung keberatan secara tertulis.

Hasil pemilu diumumkan pada 26 Juli 1999. PDI-P keluar sebagai pemenang dan Golkar untuk kali pertama turun ke posisi kedua setelah 6 kali menang pemilu.

Berdasarkan provinsi, hanya 4 partai yang memenangi pemilu anggota DPR di minimal satu provinsi. PDIP menang di Sumatera Utara, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Partai Golkar unggul di Sumatera Barat, Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Timor Timur, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Maluku, dan Irian Jaya. Sementara itu PPP unggul di Daerah Istimewa Aceh serta Jawa Timur menjadi milik PKB.

Perolehan kursi tiap partai diumumkan pada 1 September 1999. 21 partai politik berhasil memperoleh 462 kursi di DPR 1999-2004. Partai Katolik Demokrat menjadi partai yang lolos ke DPR dengan peroleh suara paling sedikit (216.675 suara). Sementara itu, Partai Nasional Indonesia - Supeni yang memperoleh 160.462 suara lebih banyak dari PKD tidak lolos. PNI - Supeni adalah partai dengan perolehan suara terbanyak yang tidak lolos ke Senayan.

Para anggota DPR hasil Pemilu 1999, bersama dengan anggota DPR dari fraksi ABRI serta utusan daerah dan golongan, dilantik pada 1 Oktober 1999. Mereka menolak pidato pertanggungjawaban Presiden BJ Habibie pada 14 Oktober 1999 serta memilih Abdurrahman Wahid dan Megawati sebagai Presiden dan Wakil Presiden RI berikutnya pada 20 dan 21 Oktober 1999.

Hasil Pemilu 1999 (Diurutkan berdasarkan perolehan kursi DPR, lalu jumlah suara)
1) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (35.689.073 suara / 153 kursi)
2) Partai Golkar (23.741.749 suara / 120 kursi)
3) Partai Persatuan Pembangunan (11.329.905 suara / 58 kursi)
4) Partai Kebangkitan Bangsa (13.336.982 suara / 51 kursi)
5) Partai Amanat Nasional (7.528.956 suara / 34 kursi)
6) Partai Bulan Bintang (2.049.708 suara / 13 kursi)
7) Partai Keadilan (1.436.565 suara / 7 kursi)
8) Partai Nadhlatul Ulama (679.179 suara / 5 kursi)
9) Partai Damai Kasih Bangsa (550.846 suara / 5 kursi)
10) Partai Keadilan dan Persatuan (1.065.686 suara / 4 kursi)
11) Partai Demokrasi Indonesia (345.720 suara / 2 kursi)
12) Partai Persatuan (655.052 suara / 1 kursi)
13) Partai Masyumi (456.718 suara / 1 kursi)
14) Partai Daulat Rakyat (427.854 suara / 1 kursi)
15) Partai Syarikat Islam Indonesia (375.920 suara / 1 kursi)
16) Partai Nasional Indonesia - Front Marhaenis (365.176 suara / 1 kursi)
17) Partai Bhinneka Tunggal Ika Indonesia (364.291 suara / 1 kursi)
18) Partai Nasional Indonesia - Massa Marhaen (345.629 suara / 1 kursi)
19) Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (328.654 suara / 1 kursi)
20) Partai Kebangkitan Ummat (300.064 suara / 1 kursi)
21) Partai Katolik Demokrat (216.675 suara / 1 kursi)
22) Partai Nasional Indonesia - Supeni (377.137 suara / 0 kursi)
23) Partai Kristen Nasional Indonesia (369.719 suara / 0 kursi)
24) Partai Republik (328.564 suara / 0 kursi)
25) Partai Kebangkitan Muslim Indonesia (289.489 suara / 0 kursi)
26) Partai Umat Muslim Indonesia (269.309 suara / 0 kursi)
27) Partai Abul Yatama (213.979 suara / 0 kursi)
28) Partai Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (204.204 suara / 0 kursi)
29) Partai Indonesia Baru (192.712 suara / 0 kursi)
30) Partai Solidaritas Uni Nasional Indonesia (180.167 suara / 0 kursi)
31) Partai Cinta Damai (168.087 suara / 0 kursi)
32) Partai Syarikat Islam Indonesia 1905 (152.820 suara / 0 kursi)
33) Partai Masyumi Baru (152.589 suara / 0 kursi)
34) Partai Nasional Bangsa Indonesia (149.136 suara / 0 kursi)
35) Partai Buruh Nasional (140.980 kursi / 0 kursi),
36) Partai Uni Demokrasi Indonesia (140.980 suara / 0 kursi)
37) Partai Kebangsaan Merdeka (104.385 suara / 0 kursi)
38) Partai Nasional Demokrat (96.984 suara / 0 kursi)
39) Partai Aliansi Demokrat Indonesia (85.838 suara / 0 kursi)
40) Partai Rakyat Demokratik (78.730 suara / 0 kursi)
41) Partai Pekerja Indonesia (63.934 suara / 0 kursi)
42) Partai Islam Demokrat (62.901 suara / 0 kursi)
43) Partai Musyawarah Rakyat Banyak (62.006 suara / 0 kursi)
44) Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (61.105 suara / 0 kursi)
45) Partai Rakyat Indonesia (54.790 suara / 0 kursi)
46) Partai Ummat Muslimin Indonesia (49.839 suara / 0 kursi)
47) Partai Solidaritas Pekerja (49.807 suara / 0 kursi)
48) Partai Pilihan Rakyat (40.517 suara / 0 kursi)
Jumlah suara sah : 105.786.661