gabener.edan
TS
gabener.edan
Ini Sepatu yang Diperkarakan Petugas Damkar Depok 'Pembongkar Korupsi'
Depok - Anggota Damkar Depok, Sandi, membongkar adanya dugaan korupsi di lingkup internal kantornya. Salah satu yang diperkarakan Sandi terkait sepatu PDL yang tidak sesuai spesifikasi.
Awalnya Sandi mengungkap terkait pengadaan sepatu bot pada 2018. Dia menyebut sepatu yang didapatkan saat itu tidak sesuai spesifikasi perlengkapan pemadam kebakaran.

"Tanyain ini sepatu kualitas sama harganya sesuai nggak?" kata Sandi saat dihubungi detikcom, Selasa (13/4/2021).

Sandi mengungkap harga sepatu PDL yang dibeli oleh Dinas Damkar Depok pada 2018 sebesar Rp 850 ribu per pasang. Namun dia mempertanyakan harga tersebut lantaran tidak sesuai spesifikasi.

"No safety harga Rp 850 ribu, survei di lapangan harganya sudah ada bukti," ucapnya.

Sebelumnya, Sandi juga sempat menceritakan terkait sepatu PDL yang pernah didapatkan dirinya dan petugas damkar lain pada 2018. Dia menyebut pada sepatu yang didapatkan tidak ada besi pengaman di bagian depan dan di bagian bawah.

"Terakhir 2018 itu juga sepatu sepatu kami bukan yang sepatu bot, sepatu PDL itu nggak ada safety-nya sama sekali. Nggak ada besi pengamannya, yang depan nggak ada besinya, yang bawah nggak ada besinya. Istilahnya kami kadang untuk panggilan warga evakuasi itu kan ya sempet ada kejadian temen kena beling, tapi pejabat diam aja," ujarnya Sandi.

Berdasarkan gambar yang didapatkan detikcom, tampak sepatu PDL berwarna hitam. Terlihat sepatu bot itu bisa ditekuk pada bagian depan yang artinya tidak ada pelapis besi pelindung.

Selain itu, Sandi sempat menunjukkan data pengadaan sepatu oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan kota Depok pada 2018. Tampak harga pembelian 235 pasang sepatu PDL dengan total pagu anggaran Rp 199,75 juta. Persoalan ini disebut sudah dilaporkan ke Kejaksaan Negeri Depok.

Sebelumnya, Kepala Dinas Damkar Depok Gandara buka suara terkait dugaan korupsi tersebut.
Gandara menyatakan perlengkapan Damkar yang ada sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Tidak benar apa yang disampaikan. Perlengkapan sesuai dengan aturan," ujar Gandara saat dimintai konfirmasi detikcom, Senin (12/4).

Sementara itu, Gandara juga mengklarifikasi soal pemotongan insentif yang juga disoal oleh Sandi. Menurutnya, insentif dipotong untuk BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial).

"Penjelasan dari bidang yang menangani, sebetulnya potongan itu buat BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan yang menjadi kewajiban anggota dan potongan tidak sebesar itu. Teknisnya bisa tanya ke bidang," imbuhnya.

https://news.detik.com/berita/d-5530...rom=wpm_nhl_28

Ane lebih percaya birokrasi di ataslahemoticon-Cool

Mereka pasti profesional dalam mengatur anggaran.

Mereka sangat terpercaya dan sangat di percaya mengelola anggaran di damkar bertahun-tahun.emoticon-Cool

















TO: birokrasi di planet marsemoticon-Cool
agusrezapratam4HadesManesviniest
viniest dan 76 lainnya memberi reputasi
73
16.4K
178
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Mari bergabung, dapatkan informasi dan teman baru!
Berita dan Politik
Berita dan Politik
icon
669.2KThread39.7KAnggota
Terlama
Guest
Tulis komentar menarik atau mention replykgpt untuk ngobrol seru
Ikuti KASKUS di
© 2023 KASKUS, PT Darta Media Indonesia. All rights reserved.