Presiden Joko Widodo serius mengarap program lumbung pangan atau food estate untuk kepentingan negara.

Program ini Presiden mengamanatkan kepada Kementerian Pertahanan (Kemhan) sebagai penanggungjawab. Tentu dalam menjalankan program besar untuk kemaslahatan orang banyak.

Berbagai lembaga Kementerian pun ikut dalam mendukung program food estate. Tujuan program ini sangat mulia dan memajukan perekonomian negara.

Iya kita tahu. Negara kita ini memiliki wilayah yang subur. Jadi sangat berpotensi menghasilkan hasil bumi yang ditanam.

Kemhan selaku penanggungjawab program ini telah berkoordinasi dengan kementrian terkait.

Seperti halnya Kementerian Perdagangan (Kemendag) .  Dalam hal ini juga Kemendag pun siap mendukung pengembangan kawasan lumbung pangan (food estate).

Dukungan itu diwujudkan lewat sinergi dengan Kementerian Pertahanan (Kemenhan).

Dalam keterangannya, Wakil Menteri Kemendag Jerry Sambuaga mengatakan paradigma pertahanan sekarang kan bukan hanya soal perang, tetapi sudah sangat holistik, karena itu kolaborasi sektor pertahanan dan perdagangan harus dibangun secara solid.

Pernyataan itu disampaikan usai bertemu dengan Wakil Menteri Pertahanan Letjen (purn) Herindra. Keduanya membahas pentingnya sinergi, termasuk soal pengembangan food estate.

Food estate harus didukung dengan sistem logistik dan perdagangan yang baik. Tujuannya agar distribusi hasil produksi food estate bisa lancar dan masyarakat bisa mendapatkan kebutuhan dengan harga yang terjangkau.

Dengan kerjasama ini bisa memenuhi kebutuhan domestik seperti beras, jagung, kedelai dan kebutuhan pokok lainnya.

Wamendag yakin food estate perlu didukung dengan sistem pergudangan, sistem distribusi serta pembayaran yang baik. Untuk itu pihaknya mencoba akan mengeksplorasi penerapan sistem resi gudang  (SRG) dan sistem digitalisasi pembayaran di kawasan food estate.

Selain itu, Kemendag berjanji untuk mengajak stake holder lain seperti sektor perbankan dan pengusaha retail untuk berkolaborasi memanfaatkan pengembangan food estate ini.

Mantan anggota Komisi I DPR itu menyebut Kemendag memiliki tugas untuk menjamin ketersediaan kebutuhan masyarakat dengan harga yang wajar serta mengembangkan kerja sama intensif perdagangan yang berdampak multisektor. (*)