Sleman - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyorot soal korupsi yang belakangan tetap marak saat pandemi virus Corona (COVID-19). Anies juga mengungkap caranya mencegah korupsi di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.

"Ada setidaknya tiga unsur penyebab munculnya korupsi, yaitu korupsi karena kebutuhan, keserakahan dan sistem," kata Anies, dalam diskusi secara daring, Kamis (8/4/2021).

Hal itu ia utarakan saat menjadi pembicara dalam Serial Diskusi Membedah Praktik Korupsi Kepala Daerah yang diselenggarakan Diksi Milenial Yogyakarta di Grand Tjokro Gejayan, Kamis (8/4). Anies hadir secara daring di hadapan puluhan mahasiswa dari perwakilan berbagai organisasi kampus di DIY. Selain Anies, ada sejumlah pembicara seperti Guru Besar FH UNS Prof Pujiyono Suwadi, Ketua Pukat UGM Totok Dwi Diantoro dan Ahli Hukum Pidana FH UII Dr Mahrus Ali.

Menurut Anies, korupsi karena kebutuhan bisa diselesaikan dengan memberi pendapatan yang cukup untuk hidup layak. Upah yang layak dinilai Anies menjadi salah satu cara untuk menghindari korupsi.

"Solusinya adalah meningkatkan pendapatannya sehingga kebutuhannya tertutup. Alhamdulillah di Jakarta solusinya adalah dengan pendapatan ASN dibuat setara dengan pendapatan bagi kegiatan-kegiatan lain yang ada di Jakarta. Intinya dibuat cukup, jangan sampai kurang," jelasnya.

Unsur kedua, kata Anies, yaitu keserakahan. Untuk unsur kedua ini, menurut Anies tidak ada batasnya.

"Serakah itu sesuatu yang tidak ada ujungnya. Cara menghadapinya adalah dengan hukuman yang berat, sanksi yang tegas, sanksi yang tidak pandang bulu," terang Anies.

Unsur ketiga penyebab korupsi menurut Anies yakni sistem. Anies menyebut sistem ini bukan karena kebutuhan maupun keserakahan tapi terkait dalam kondisi yang dihadapi seseorang membuatnya merasa terjebak dalam praktik korupsi.

Anies mengatakan di lingkungan Pemda DKI pencegahan korupsi dilakukan dengan smart planning, smart budgeting, smart procurement.

"Jadi mulai perencanaan sudah didigitalisasi, saat penganggaran diteruskan sistem digital. Pengadaan juga begitu. Digitalisasi semua level biar bisa mengendalikan praktik di lapangan," terangnya.

Anies mengaku menemui beberapa kondisi karena koruptor dinilai memiliki kreativitas luar biasa dalam melakukan aksi, terutama untuk penyebab karena keserakahan dan sistem. Pemda DKI kini tengah melakukan smart planning dalam melakukan berbagai pengadaan baik barang atau jasa untuk mencegah praktik korupsi.

"Kami juga punya pengawas yang disebut KPK Ibu Kota. Ini juga memiliki fungsi pencegahan agar korupsi tidak terjadi di Jakarta," ungkapnya.

Di lokasi yang sama, Ketua Pukat UGM, Totok Dwi Diantoro mengatakan situasi yang terjadi saat ini memang memperlihatkan situasi di mana pemerintah kerap kali menerbitkan kebijakan berseberangan dengan aspirasi masyarakat. Pukat melihat adanya beberapa indikasi di antaranya pembangunan infrastruktur yang tak sesuai sasaran serta peraturan undang-undang yang dirasa tidak tepat.

"Penentuan prioritas pembangunan yang tak inline dengan aspirasi masyarakat. Misalnya pembangunan bandara mangkrak, yang justru menjadi kerugian. Misalnya juga perizinan yang njlimet, namun justru sayangnya direspons dengan terbitnya Omnibus Law. UU Cipta Kerja misalnya digunakan untuk menyederhanakan perizinan tapi justru mempengaruhi lingkungan hidup," kata Totok.

https://news.detik.com/berita-jawa-t...004.1609585657

Caranya.. Punya saudara d KPK..




Btw.. Pak totok kok ga tanya masalah rumah DP 0 yg mangkrak dan formula e yg ga inline dg aspirasi masyarakat dki??.. Apa takut mayatnya d suruh mandi dan sholat sendiri??..