Quote:
Jakarta, Beritasatu.com - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DKI Jakarta mengkritisi maraknya kursi pejabat kosong di berbagai wilayah di DKI. Hasil pantauan selama masa reses ditemukan sebagian kursi perangkat daerah seperti kecamatan dan kelurahan kosong sehingga harus dirangkap atau diisi oleh pelaksana tugas (plt).
Anggota Komisi A DPRD DKI dari Fraksi PSI August Hamonangan mengatakan adanya rangkap jabatan ini membuat kinerja petugas tidak optimal, dan sebagai konsekuensinya layanan warga terhambat.
“Ini sangat disayangkan padahal pejabat kelurahan dan kecamatan ini pemain kunci dan krusial dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat. Seharusnya Gubernur Anies segera mengangkat pejabat definitif sehingga tidak ada lagi kekosongan di level Kelurahan dan Kecamatan,” ujar August kepada wartawan, Jumat (26/3/2021).
August menbeberkan sejumlah jabatan rangkap ataupun pejabat plt di tingkat kecamatan dan kelurahan antara lain camat Kebayoran Lama, camat Kebon Jeruk, camat Tanah Abang, camat Gading, lurah Grogol Selatan, lurah Grogol Utara, lurah Manggarai. Kemudian, masih banyak lagi jabatan kepala seksi kecamatan dan kelurahan yang kosong atau rangkap.
Sementara untuk tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) kursi jabatan yang kosong, kata August, antara lain Plt Wali Kota Jakarta Selatan, Plt Kadis Perumahan, Plt Kadis Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Plt Kepala BPBD, Plt Kepala Dinas PPKUKM, Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Plt Kepala Suku Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Jakarta Utara, dan Plt Kasatpol PP Kecamatan Tanjung Priok.
Menurut August, banyaknya jabatan rangkap ini menyebabkan kualitas layanan warga semakin menurun terutama program yang membutuhkan pantauan kerja di lapangan seperti pemberian BST, penanganan banjir dan vaksinasi lansia yang sedang berjalan saat ini.
“Beban kerja mereka terlalu tinggi akibat rangkap jabatan, apalagi mereka harus bekerja di tengah pandemi akibatnya masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, August mengatakan jabatan yang diisi oleh plt dan pelaksana harian (plh) juga tidak bisa leluasa melakukan terobosan dalam menjalankan program kerja, karena tidak memiliki kewenangan untuk menetapkan anggaran, merubah struktur kepegawaian ataupun aspek organisasi.
“Mereka mau tidak mau harus business as usual, karena memang kewenangannya terbatas dan ini bukan satu dua jabatan kosong tapi sudah puluhan kursi kosong. Pak Gubernur mau tunggu apalagi? Segera angkat pejabat sehingga program kerja bisa cepat tereksekusi,” pungkas August.
SUMBER
gubernurnya bukan ga mau angkat
tapi ga tau
wong akhir akhir ini sangat sibuk
foto di masjid, klo kaga ya di warung
masalah jabatan biarlah TGUPP yang beresin
mereka pasti lebih tau siapa yang lebih "berjasa" saat kampanye dulu
makanya enak, pada rangkap jabatan
btw, yang heran aja
kenapa yang gini gini selalu PSI paling kritis?
mana partai lainnya?
sepertinya sudah terlalu nyaman dengan status partai "lama"
