Liputan6.com, Jakarta - Anggota Presidium Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI), Sri Mulyono, menilai Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Sumatera Utara yang dilakukan sejmlah kader tak lepas dari sepak terjang Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengkudeta Anas Urbaningrum dari pucuk pimpinan partai.

Mantan loyalis Anas Urbaningrum itu menuding, SBY yang telah mengajari para kader Partai Demokrat berpolitik dengan cara-cara ilegal.

"Pak SBY-lah yang mengajari. Pak SBY mengajari semua itu, sehingga sekarang terjadi KLB," kata Sri Mulyono dalam diskusi publik, Sabtu (6/3/2021).

Dia menilai, seandainya SBY tidak menjegal Anas Urbaningrum dengan cara-cara yang dianggap inkonstitusional, maka saat ini tidak akan terjadi KLB.

"Pak SBY-lah guru ilegal di dalam Demokrat. Guru arogansi di dalam Demokrat dan guru KLB, guru kudeta," tutur Sri.

Menurut Sri Mulyono, KLB Sumut adalah karma politik yang dibuat SBY. Sebab, saat Anas memimpin Partai Demokrat, SBY yang berusaha menggulingkan paksa.

Dia pun membeberkan bukti terkait SBY mengadakan rapimnas di Cikeas tanpa mengundang Anas sebagai ketua umum. Kemudian Forum Pendiri dan Deklarator Partai Demokrat mengadakan acara di Hotel Sahid, Jakarta, juga tanpa mengundang Anas.

Lalu pada 4 Februari 2013, Sri menuturkan, SBY berpidato dari Jeddah meminta KPK supaya menetapkan status hukum Anas. Tiga hari berselang atau pada 7 Februari 2013, Sprindik Anas pun keluar.

Sri menyatakan cara SBY tidak dibenarkan. "Apakah ini tindakan benar? Ini juga pelanggaran hukum yang cukup berat," ungkapnya.

Selanjutnya pada 8 Februari 2013, SBY mengambil alih kepemimpinan Anas Urbaningrum. Kata dia, SBY menggunakan cara-cara tanpa proses konstitusi partai.

"Pak SBY mengambil alih kepemimpinan Anas sebagai ketum tanpa proses konstitusi partai. Ini juga ilegal dan ini juga arogan. Inilah benang merah yang sekarang menghasilkan KLB," kata Sri Mulyono menandaskan.

Klaim Moeldoko Vs AHY

Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, Jenderal Purnawirawan TNI Moeldoko telah menerima mandat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB di Deli Serdang, Sumut. Moeldoko mengklaim, KLB tersebut konstitusional karena sesuai dengan AD/ART Partai Demokrat.

"KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam AD/ART," kata Moeldoko saat berpidato pertama kali dihadapan para kader di The Hill Hotel and Resort, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara (Sumut), Jumat (5/3/2021) malam.

Dengan alasan tersebut, Moeldoko mau datang dan menerima penunjukan sebagai Ketum Partai Demokrat. Sebelumnya dalam sambungan telepon, dia juga sempat memastikan hal AD/ART dalam partai tersebut.

"Untuk itulah sebelum saya datang ke sini, saya ingin memastikan tiga pertanyaan kepada saudara-saudara sekalian semua, setelah hal kepastian saya dengan sukarela untuk datang ke sini walaupun macetnya luar biasa," ungkapnya.

https://www.google.com/amp/s/m.liput...klb-dan-kudeta