Jakarta - Kepengurusan Partai Demokrat terbelah setelah beberapa kader senior mengadakan kongres luar biasa atau KLB di Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat, 5 Maret 2021.

Dalam KLB ini, muncul nama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai ketua umum. KLB itu juga menyatakan Ketua Umum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono telah demisioner.

"KLB ini jelas tidak sah, ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal, yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional karena KLB tersebut tidak memiliki dasar hukum partai yang sah," ujar AHY menanggapi KLB Demokrat, Jumat, 5 Maret 2021.

Dualisme kepemimpinan partai bukan sekali ini terjadi. Beberapa partai tercatat juga pernah mengalami konflik internal yang berujung perpecahan dan menggugat ke pengadilan.

1. Golkar

Partai berlambang pohon beringin ini sudah beberapa kali dihantam konflik internal sejak era reformasi. Perpecahan itu kemudian menelurkan partai-partai baru. Pada 1998, dua partai politik baru terbentuk pasca munas, yakni Partai Karya Peduli Bangsa dan Partai Keadilan dan Persatuan--kini menjadi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia

Pasca Munas Golkar 2004, dari rahim Golkar lahir dua partai politik, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya yang dibentuk Prabowo Subianto dan Partai Hati Nurani Rakyat bentukan Wiranto.

Adapun pasca Munas Golkar 2009 terbentuk organisasi massa Nasional Demokrat, yang kini menjelma menjadi Partai NasDem. Partai ini dibentuk Surya Paloh.

Pada 2014, perpecahan di tubuh Golkar melahirkan dua kubu. Kubu pertama adalah pimpinan Aburizal Bakrie yang terpilih dari Munas di Nusa Dua, Bali, dan pimpinan Agung Laksono dari hasil Munas Jakarta. Konflik di partai berlambang pohon beringin itu dipicu oleh penetapan jadwal munas yang dianggap tidak demokratis.

2. PPP

Partai berlambang Kabah ini dirundung persoalan internal pada 2014. PPP kubu Muktamar Jakarta memilih Djan Faridz sebagai ketua umum, sedangkan Muktamar Surabaya memenangkan Romahurmuziy.

Djan Faridz menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Menang hingga tingkat kasasi, Djan kalah di peninjauan kembali. Perpecahan berlanjut. Pada 2018, Djan mundur dari jabatan Ketua Umum PPP Muktamar Jakarta dan digantikan Humphrey Djemat.

3. PKB

Konflik internal PKB tak terlepas dari perseteruan antara Presiden keempat Abdurrahman Wahid alias Gus Dur dengan keponakannya, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin.

Pada 2007-2008, Cak Imin yang saat itu menjabat Ketua Umum Dewan Tanfidz PKB berseteru dengan Gus Dur sebagai Dewan Syuro PKB. Gus Dur memecat Cak Imin sebagai Ketua Umum PKB. Keputusan pemecatan Cak Imin dari Ketua Umum PKB kala itu melalui rapat pleno Dewan Syuro dan Dewan Tanfidz PKB.

Cak Imin tak terima dengan pemecatan ini. Ia menggelar Musyawarah Luar Biasa di Hotel Mercure Ancol. Acara ini digelar sehari setelah kubu Gus Dur menggelar Musyawarah Luar Biasa pada 30 April-1 Mei 2008 di Parung, Bogor.

Dalam kepengurusan hasil MLB Ancol itu, posisi Gus Dur dilengserkan dan digantikan Aziz Mansyur. Konflik ini berlanjut ke pengadilan. Belakangan pemerintah kala itu mengesahkan kepengurusan Cak Imin.

https://www.google.com/amp/s/nasiona...nflik-internal